Ada sekitar 509.000 hektar lahan transmigrasi di 10 wilayah yang diharapkan bisa ditanami pada Mei-Juni 2020 untuk menopang produksi pangan nasional.
Oleh
M Paschalia Judith J
·3 menit baca
Kompas
Ilustrasi. Warga melintas di antara lahan yang sudah dibuka untuk Delta Kayan Food Estate di kawasan transmigrasi Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, Senin (26/9).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyatakan, terdapat 509.000 hektar lahan transmigrasi siap digarap untuk memproduksi padi. Harapannya, lahan ini dapat ditanami pada Mei-Juni ini sehingga dapat berdampak pada ketahanan pangan.
Secara keseluruhan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebutkan, terdapat 3,2 juta hektar lahan transmigrasi dengan 1,8 juta hektar di antaranya disiapkan untuk pertanian.
”Dari jumlah itu, lahan pertanian yang berstatus siap untuk digarap segera seluas 509.000 hektar. Pola penggarapannya berupa intensifikasi,” katanya saat konferensi pers dalam jaringan, Kamis (14/5/2020).
Lahan itu tersebar di 10 wilayah. Sembilan wilayah di antaranya Mesuji, Lampung; Banyuasin, Sumatera Selatan; Bangka Belitung; Rasau Jaya, Kalimantan Barat; Cahaya Baru, Kalimantan Selatan; Maloy, Kalimantan Timur; Boalemo, Gorontalo; Bungku, Sulawesi Tengah; dan Mahalona, Sulawesi Selatan.
Status siap digarap itu berdasarkan ketersediaan sumber bibit unggul dan pupuk, jaringan irigasi, mekanisasi, unit penggilingan padi, serta pihak penyerap atau offtaker. Mitra, seperti perbankan, pun telah diminta bekerja sama untuk menggarap lahan tersebut.
Abdul berharap, lahan transmigrasi itu dapat ditanami Mei-Juni 2020. Untuk mendukung penggarapan tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyiapkan anggaran Rp 94 miliar dari program padat karya intensifikasi.
Selain itu, lahan transmigrasi tersebut membutuhkan bibit yang tidak membutuhkan banyak air agar dapat tumbuh selama musim kering. Dia memperkirakan, dengan produktivitas 5-6 ton per hektar per tahun, beras yang dihasilkan lahan tersebut dapat mencapai sekitar 2 juta ton beras per tahun.
Secara spesifik, satu wilayah lahan transmigrasi yang siap digarap untuk pertanian itu berada di Dadahup Lamunti, Kalimantan Tengah. ”Di wilayah ini, lahan tersebut secara keroyokan akan digarap oleh berbagai kementerian dan lembaga,” ujarnya.
Kaji potensi
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, terdapat luas lahan potensial sekitar 255.000 hektar di Kalimantan Selatan. Potensi lahan ini akan dikaji dalam rangka menanggapi peringatan krisis pangan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang akan melanda dunia.
Dari potensi lahan seluas 255.000 hektar itu, Airlangga menyebutkan, 164.598 hektar di antaranya menjadi fokus kajian pemerintah dalam tiga minggu ke depan. Lahan seluas 164.598 hektar itu merupakan kawasan bekas pengembangan lahan gambut.
Menurut Airlangga, peninjauan terhadap lahan itu selama tiga pekan ke depan melibatkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Peninjauan juga meliputi inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta kajian ketersediaan tenaga kerja.
Secara terperinci, 85.456 hektar dari potensi lahan seluas 164.598 hektar itu merupakan lahan fungsional yang telah memiliki jaringan irigasi yang membutuhkan rehabilitasi. Adapun sisa lahan potensial yang seluas 79.142 hektar itu bersifat pengembangan ekstensifikasi.
Dalam kajian selama tiga pekan ke depan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyoroti aspek ketersediaan tenaga kerja. Dia memperkirakan, 1 hektar lahan membutuhkan dua-tiga petani yang siap menggarap dan bermukim di area sekitarnya.
