Selain memperbaiki manajemen pengelolaan beras, pemerintah juga berupaya menjaga produksi pangan dengan memberikan insentif khusus bagi para petani.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·3 menit baca
Kompas/Hendra A Setyawan
Buruh tani memanen lebih cepat padi yang tersapu angin di kawasan Cijantra, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (26/4/2020). Para buruh tani tersebut awalnya pedagang makanan keliling di sekolah-sekolah. Namun, pandemi covid-19 memaksa mereka banting setir menjadi buruh tani karena sekolah diliburkan.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus menyiapkan antisipasi serta mitigasi krisis pangan yang diperkirakan timbul pasca-pandemi Covid-19. Selain memperbaiki manajemen pengelolaan beras, pemerintah juga berupaya menjaga produksi pangan dengan memberikan insentif khusus bagi para petani.
Guna mempersiapkan langkah-langkah mitigasi, Selasa (28/4/2020), Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas (ratas) melalui telekonferensi membahas antisipasi kebutuhan bahan pokok.
”Langkah-langkah antisipasi harus kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyat,” kata Presiden mengawali sambutan pengantar ratas dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Salah satunya, dengan memperbaiki manajemen pengelolaan beras. Itu karena, menurut Presiden, manajemen pengelolaan beras di dalam negeri merupakan kunci penting bagi antisipasi dan mitigasi krisis pangan pasca-pandemi, seperti diprediksikan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), beberapa waktu lalu.
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait dengan sejumlah kebijakan pemerintah menangani serta mencegah penyebaran Covid-19, beberapa waktu lalu.
Untuk itu, Presiden meminta jajarannya melakukan penghitungan ulang ketersediaan stok pangan, khususnya beras. Tak hanya stok yang dimiliki Perum Bulog, tetapi juga stok beras yang disimpan masyarakat, penggilingan, serta gudang-gudang beras.
”Sekali lagi, kalkulasi secara detail, hitung betul secara detail mengenai ketersediaan stok, tentu saja dengan memperhitungkan stok yang ada di masyarakat, penggilingan, gudang, dan stok di Bulog,” tuturnya dalam ratas yang juga diikuti Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Tak hanya itu, Bulog juga diminta terus menyerap gabah dari petani dengan harga yang layak. Puncak panen raya pada bulan April ini merupakan waktu yang tepat bagi Bulog membeli gabah petani untuk disimpan sebagai persediaan.
Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, produksi beras pada puncak panen bulan ini bisa mencapai 5,62 juta ton. Namun, produksi sebanyak itu belum tentu bisa kembali terjadi pada masa panen mendatang karena adanya potensi kemarau panjang tahun 2020. Kondisi itulah yang harus diwaspadai agar ketersediaan beras nasional tetap mencukupi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.
Upaya lain yang dilakukan adalah menjaga produksi pangan di tengah pandemi Covid-19 berjalan normal. Salah satu upaya yang dilakukan, memastikan petani tetap berproduksi dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik serta memberikan stimulus ekonomi berupa insentif bagi para petani.
Petugas bergotong royong memindahkan paket bahan makanan ke truk untuk dikirim ke kantor kecamatan di Convention Hall, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/4/2020). Pemkot Surabaya bersiap mendistribusikan bahan makanan kepada 68.000 keluarga yang masuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah yang belum masuk dalam kategori penerima program bantuan pemerintah.
Defisit
Sementara saat ini stok bahan pangan di sejumlah provinsi mengalami defisit. Jokowi menyebutkan, defisit beras terjadi di tujuh provinsi dan defisit jagung di 11 provinsi. Adapun defisit cabai merah terjadi di 23 provinsi, defisit cabai rawit di 19 provinsi, dan defisit bawang merah terjadi di satu provinsi.
Sementara kekurangan gula pasir terjadi di 30 provinsi dan bawang putih di 31 provinsi. Selain itu, 22 provinsi disebut-sebut kekurangan persediaan telur ayam.
Presiden pun meminta jajarannya menghitung secara cepat kebutuhan serta stok bahan pokok di setiap provinsi. ”Hitung cepat provinsi mana yang surplus, mana yang defisit. Berapa produksinya harus kita hitung,” tuturnya.
Para menteri juga diminta memastikan distribusi bahan pangan ke daerah tidak terhambat. Provinsi yang mengalami defisit bisa mendapat pasokan bahan pangan dari daerah yang mengalami surplus.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Anggota TNI mengisi beras ke dalam ATM beras saat pembagian beras gratis bagi warga miskin terdampak pandemi Covid-19 di Markas Kodim 0503 Jakarta Barat, Minggu (26/4/2020). Dalam pembagian beras menggunakan vending machineatau ATM beras tersebut, setiap warga memperoleh 1,5 kilogram. Dalam satu hari dibagikan 1.000 paket beras kepada warga.
Diberitakan sebelumnya, Kompas (16/4/2020), upaya mengoptimalkan penyerapan beras produksi dalam negeri terkendala. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh berharap pemerintah menyiapkan dana khusus.
”Harga gabah kini berada di atas HPP (harga pembelian pemerintah). Jika Bulog diminta menyerap gabah dan beras sebanyak-banyaknya lewat skema kredit komersial ke perbankan dalam kondisi seperti ini, rasanya memberatkan,” ujarnya.
Tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 2,75 triliun untuk cadangan beras pemerintah. Dana itu diperkirakan hanya cukup untuk 350.000 ton cadangan beras pemerintah. Maka, sejumlah pihak menilai, pemerintah perlu menambah anggaran untuk meningkatkan cadangan beras pemerintah.
Bulog menargetkan penyerapan 1,236 juta ton beras produksi dalam negeri tahun ini. Menurut Tri, Bulog mengusulkan penambahan dana pengadaan gabah/beras Rp 10 triliun kepada pemerintah agar bisa memperoleh 1 juta ton.
