UMKM Dibantu agar Dampak Pandemi Covid-19 Bisa Ditekan

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah kena dampak pandemi Covid-19. Mereka menghadapi persoalan yang mesti dituntaskan.

JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 berdampak terhadap pelaku koperasi serta usaha kecil dan menengah. Namun, persoalan utama, yakni Covid-19, tetap harus ditangani secepatnya.

”(Hal) yang paling penting, sebenarnya yang harus kita jawab adalah problem utamanya, yaitu Covid-19,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki lewat telekonferensi terkait pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Ia menyebutkan, semua pihak harus disiplin dan tidak menganggap remeh Covid-19 agar Indonesia bisa segera mengakhiri pandemi ini. ”Berapa pun dana stimulus atau dana bansos disiapkan, kalau (pandemi) koronanya masih terus panjang, pasti ekonomi tidak akan kuat. Di satu sisi pemerintah melonggarkan pajak, di sisi lain belanja banyak, jadi akan berat,” tutur Teten.

Saat ini, lanjutnya, ada pelaku UMKM yang masalahnya sudah tidak bisa diselesaikan lewat mekanisme ekonomi sehingga mereka harus digolongkan ke dalam kelompok miskin baru. Pada tahap survival atau bertahan di pandemi Covid-19, mereka didorong untuk masuk ke program perluasan jaminan sosial, termasuk dua program jaring pengaman sosial berupa Kartu Prakerja dan dana desa.

Kementerian Koperasi dan UKM sedang mencari data lebih detail jumlah pelaku UMKM di kategori pertama ini. ”Kedua, UMKM yang memang masih bisa usaha atau tumbuh,” ucap Teten.

Untuk kategori UMKM yang seperti ini, pemerintah menyiapkan program stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Saat ini sudah ada program relaksasi pembiayaan yang diharapkan membantu mempertahankan arus kas UMKM yang masih bisa bertahan tersebut.

Teten mengatakan, program bansos sudah dianggarkan sekitar 3-4 bulan. Relaksasi pembiayaan berlangsung sampai enam bulan.

”Kita punya waktu 3-6 bulan di mana kita masih punya sumber daya. Akan tetapi, kalau Covid-19 ini tidak bisa kita atasi, bahkan nanti estafet ke sejumlah daerah dan balik lagi ke kota besar seperti Jakarta, saya tidak bisa membayangkan, pembiayaannya dari mana?” kata Teten.

Menurut dia, hal ini yang menjadikan seluruh gerakan harus mengarah pada upaya mengatasi Covid-19 dalam waktu segera, setidaknya dalam 3-6 bulan mendatang.

Program bansos sudah dianggarkan sekitar 3-4 bulan.

Dukungan

Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Smesco) Kementerian Koperasi dan UKM Leonard Theosabrata menuturkan, perlu banyak dukungan bagi UMKM ketika Covid-19 mulai berdampak.

”Sebelum ada Covid-19, Smesco sudah memiliki mekanisme dan program klinik konsultasi yang bentuknya bisa luar jaringan. Begitu ada Covid-19, kami ganti semuanya menjadi dalam jaringan,” ujar Leonard.

KOMPAS/Lasti Kurnia

Beragam jenis kopi dari sejumlah daerah penghasil kopi di Indonesia dipamerkan dan dijual di Indonesia Coffee Event (ICE) 2020 di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Leonard menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers daring bertajuk Smesco Indonesia memfasilitasi 1.000 lebih koperasi dan UKM terdampak Covid-19 untuk mengikuti program dukungan secara daring.

”Selama dua minggu terakhir, program ini sudah diluncurkan ke masyarakat. Respons cukup baik, sampai saat ini sudah lebih dari 1.000 peserta berpartisipasi,” katanya.

Leonard menuturkan, pada 31 Maret-20 April 2020, Smesco sudah meluncurkan survei independen untuk mengetahui persoalan yang sudah dan akan dialami pelaku UMKM.

Baca juga : UMKM Sektor Riil Dijaga

Kementerian Koperasi dan UKM berharap program dukungan daring tersebut dapat meminimalkan dampak ekonomi pelaku koperasi dan UKM, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, membantu meningkatkan daya saing produk, serta mengembangkan bisnis pelaku koperasi dan UKM.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Ekonomi Kreatif Fiki Satari mengatakan, semangat dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk menangani atau mengoordinasikan 64 juta lebih UMKM tidak dapat dilakukan sendirian.

”Upaya ini harus menggandeng seluruh pemangku kepentingan mulai kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, asosiasi pendamping, komunitas, swasta, e-commerce, fintech, dan sebagainya,” kata Fiki.