Pelaku Usaha Transportasi Minta Stimulus

Seperti halnya di berbagai sektor usaha lain, sektor usaha transportasi juga kena dampak pandemi Covid-19. Pengusaha minta stimulus.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto aerial aktivitas petugas PMI di gudang darurat untuk penanganan Covid-19 di samping kantor PMI Pusat, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2020). Gudang logistik darurat tersebut, antara lain, menampung 120 unit mobil tangki air yang dimodifikasi menjadi kendaraan penyemprotan disinfektan, peralatan penyemprotan, cairan disinfektan, dan alat pelindung diri (APD) tenaga medis.

JAKARTA, KOMPAS — Kamar Dagang dan Industri Indonesia mencatat penurunan omzet atau kinerja keuangan dampak pandemi Covid-19 yang melanda seluruh moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Pelaku industri perlu dukungan berupa stimulus.

Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carmelita Hartoto ketika dihubungi di Jakarta, Senin (13/4/2020), menyampaikan secara tertulis rincian dampak yang dialami setiap moda tersebut.

Di bidang transportasi darat, sejak dua bulan lalu, omzet angkutan barang merosot 25-50 persen. Penurunan omzet angkutan penumpang sebesar 75-100 persen pada moda angkutan antarkota dan moda angkutan perkotaan non-PSO (public service obligation). Penurunan omzet paling tajam, yakni 100 persen, terjadi pada angkutan pariwisata.

Carmelita menuturkan, pendapatan di moda transportasi turun 20-50 persen. Kondisi ini merupakan dampak penurunan frekuensi penerbangan sejak awal tahun ini, yang diawali penutupan rute ke China, kemudian berlanjut rute ke Arab Saudi dan Korea Selatan.

Kondisi keuangan penyedia jasa angkutan laut juga diperkirakan negatif. ”Kinerja angkutan laut per Maret 2020 turun sekitar 15 persen dan diperkirakan semakin menurun sampai beberapa bulan ke depan akibat penurunan distribusi,” kata Carmelita.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Sejumlah truk melintas di jalan tol TB Simatupang, Jakarta, Minggu (12/1/2020).

Carmelita menambahkan, pelaku usaha memerlukan insentif berupa kebijakan relaksasi pinjaman. Relaksasi ini bisa berupa penundaan pembayaran angsuran pinjaman dan penjadwalan kembali pembayaran pinjaman bank. Bahkan, jika dimungkinkan, diberikan juga diskon suku bunga pinjaman dan kemudahan persyaratan proses relaksasi pinjaman.

Baca juga: Aturan yang Seragam Akan Jamin Distribusi

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organda Ateng Aryono ketika dihubungi di Jakarta, Senin (13/4/2020), mengatakan, sekitar 1,5 juta pengemudi dan orang yang bekerja di angkutan darat perlu dukungan ketika terancam mengalami dampak pandemi Covid-19. ”Ketika semakin sepi atau enggak jalan, mereka tentu membutuhkan dukungan,” katanya.

Organda sudah menyampaikan kepada pemerintah untuk memberikan semacam bantuan langsung tunai bagi pekerja angkutan yang terdampak tersebut. Selain itu, sebagian besar modal usaha angkutan didapat dari perbankan dan lembaga keuangan nonbank. Dengan demikian, pada masa kritis ini diharapkan ada dukungan berupa relaksasi cicilan pokok atau bunga.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Papan informasi jalan tol di Gerbang Tol Semanggi II, Jakarta Selatan memberikan imbauan kepada warga, Selasa (7/4/2020). Jakarta merupakan kota episentrum dari pandemi Covid-19. Per 7 April 2020, ditetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk wilayah DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Penetapan PSBB di DKI Jakarta berdasarkan pertimbangan peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19 yang signifikan dan cepat serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, pelaksanaan pembatasan ini dilakukan pada sejumlah kegiatan di masyarakat. Kegiatan yang dibatasi, antara lain, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum, pembatasan moda transportasi, serta pembatasan kegiatan lain terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menambahkan, sejak Maret 2020, bisnis logistik turun sampai 50 persen. ”Ada kategori yang naik pesat, tetapi lebih banyak kategori yang turun drastis,” katanya.

Asosiasi Logistik mengusulkan paket stimulus 2 dan 3 terkait pajak dan insentif yang telah dikeluarkan Kementerian Keuangan juga diberlakukan untuk industri logistik. Dengan demikian, diperluas penerapannya, bukan hanya untuk industri manufaktur, pariwisata, dan usaha kecil menengah.