Presiden Joko Widodo meminta agar ketersediaan dan distribusi komoditas pangan dan logistik dipastikan lancar menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Diharapkan tidak ada pemblokiran jalan untuk pengangkut logistik.
Oleh
Nina Susilo
·4 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta ketersediaan dan distribusi komoditas pangan dipastikan lancar menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H. Tidak diperbolehkan ada pemblokiran jalan untuk pengangkut logistik. Inflasi juga diharapkan terjaga.
Pesan ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas (ratas) yang dilangsungkan melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (2/4/2020). Hadir antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Persiapan pemerintah menjelang Ramadhan dan Idul Fitri ini berlangsung sembari mengatasi wabah Covid-19 yang masih berlangsung. ”Kita harus memastikan semua distribusi logistik ini lancar. Kebutuhan pokok tersedia di pasar. Saya harap Mendagri menegur daerah yang memblokir jalan-jalannya agar distribusi logistik tidak terganggu,” tutur Presiden.
Kita harus memastikan semua distribusi logistik ini lancar. Kebutuhan pokok tersedia di pasar. Saya harap Mendagri menegur daerah yang memblokir jalan-jalannya agar distribusi logistik tidak terganggu.
Seusai ratas, Airlangga menjelaskan, stok 11 komoditas pangan masih sangat mencukupi. Pasokan beras dinilai aman karena selain masih ada stok, panen raya pada April, Mei, dan Juni akan berlangsung. Pasokan jagung, bawang merah, cabai merah besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng juga dinilai cukup.
Khusus mengenai penyediaan bawang putih, sudah ada persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Karena itu, dalam satu-dua bulan ini akan masuk bawang putih sejumlah 160.000 ton.
Gula pasir menjadi komoditas yang melonjak harganya di pasar. Di pasar dan toko-toko swalayan di Jakarta, Bogor, dan Bandung, misalnya, 1 kilogram (kg) gula pasir kini dijual seharga Rp 17.000-Rp 18.000. Banyak juga warga yang mengeluhkan kekosongan stok gula pasir. Ike, warga Kabupaten Bogor, menyebutkan harga gula pasir masih Rp 16.000 per kg.
”Pemerintah sudah melakukan operasi pasar (melalui) pengalihan (dari) industri dalam negeri, baik dari Dumai sudah dialokasikan ke dalam negeri 20.000 ton, dari Lampung 33.000 ton, dan dari sektor industri makanan minuman dialihkan 250.000 ton,” ujar Airlangga.
Gula pasir yang dialihkan dari sejumlah daerah ini didistribusikan antara lain ke Banten, Jabodetabek, Sumatera Utara, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Gula pasir ini dijual dalam operasi pasar Bulog dengan harga Rp 10.500 per kg.
Airlangga pun mengklaim, saat ini gula pasir di minimarket dan supermarket sudah sekitar Rp 12.500 per kg. Meski demikian, ia mengakui masih ada yang menjual Rp 18.000 per kg di pasar basah.
Disebutkan pula, saat ini harga beras medium Rp 12.000 per kg, beras premium 12.750 per kg, daging sapi Rp 117.700 per kg, cabai rawit Rp 43.100 per kg, dan cabai merah Rp 32.800 per kg.
Adapun harga bawang merah Rp 41.250 per kg, bawang putih Rp 45.200 per kg, minyak curah Rp 12.200 per liter, dan minyak goreng kemasan Rp 14.700 per liter. Sementara harga daging ayam Rp 31.000 per kg dan telur ayam Rp 26.100 per kg.
Persediaan sektor utilitas dan energi, baik dari ketenagalistrikan, bahan bakar minyak, maupun elpiji, juga disebut siap untuk menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri.
Inflasi juga dinilai Airlangga masih terjaga. Pada Maret 2020, inflasi terjadi di 43 kota, sedangkan di 47 kota lainnya malah terjadi deflasi. Secara keseluruhan, inflasi Maret maksimal 0,1 persen dengan yoy 2,69 persen.
THR wajib
Presiden, lanjut Airlangga, juga mengingatkan para pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya. THR, seusai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, wajib diberikan sebesar satu kali gaji kepada karyawan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun. Kementerian Ketenagakerjaan pun diminta untuk memantau hak karyawan ini.
Perusahaan diminta tidak menghindar dari kewajiban membayar THR. Sebab, pemerintah sudah memberikan stimulus-stimulus kepada dunia usaha, antara lain dengan relaksasi PPh Pasal 21 yang kini diberikan ke banyak sektor terdampak, tidak hanya kepada industri manufaktur.
Selain THR, Presiden juga meminta supaya paket-paket perlindungan sosial dan jaminan sosial segera dieksekusi dan membantu kehidupan masyarakat. Beberapa program jaminan sosial ini antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja semestinya sudah berlaku April 2020.
”Sudah saya perintahkan segera dieksekusi dan langsung dibagikan ke lapangan, baik yang berkaitan dengan PKH, Sembako, Kartu Prakerja, juga pembebasan biaya listrik 450 VA (volt ampere) dan 50 persen diskon untuk (pelanggan daya) 900 VA. Kalau ini bisa segera tereksekusi, akan baik untuk masyarakat kita,” tutur Presiden dalam pengantar ratas.
Juliari menambahkan, pemberian bantuan sosial (bansos) khusus DKI Jakarta dilakukan untuk mengurangi arus pemudik. Kendati demikian, Kementerian Sosial harus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah supaya program-program jaminan sosial ini tidak tumpang tindih dan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.
”Presiden Jokowi minta agar paling lama dua minggu kami sudah bisa merealisasikan program bansos khusus di DKI. Besaran dan mekanismenya akan dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, dan Gubernur agar tidak tumpang tindih dan berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Presiden Jokowi minta agar paling lama dua minggu kami sudah bisa merealisasikan program bansos khusus di DKI.
Selain itu, Presiden juga meminta ada pelibatan tokoh agama dan tokoh organisasi masyarakat dalam mengedukasi masyarakat dan menyosialisasikan disiplin menjaga jarak aman, mencuci tangan, mengurangi mobilitas atau keluar rumah, serta memakai masker.
Penerapan pembatasan sosial berskala besar juga diharapkan disampaikan sehingga masyarakat tetap disiplin, baik di rumah maupun di luar rumah.