Realokasi Anggaran untuk Tangani Wabah Covid-19

Pemerintah berencana merealokasi dan refungsionalisasi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk menangani penyebaran virus korona dan dampaknya kepada masyarakat.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di Pasar Keputran, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (16/3/2020). Setidaknya 91 alat penyemprot dikerahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk kegiatan sterilisasi dengan cairan disinfektan di sejumlah titik keramaian di Kota Surabaya. Hal tersebut dilakukan untuk mengantipasi penyebaran wabah Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memerintahkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah merealokasi anggaran di tengah merebaknya wabah Covid-19. Anggaran harus difokuskan untuk membiayai penanganan wabah Covid-19 sekaligus dampak dari penyebaran virus korona baru itu di Tanah Air.

”Jadi, arahan Presiden (Joko Widodo) agar ada kebijakan merealokasi dan merefungsionalisasi anggaran kementerian/lembaga dan daerah. Fokus untuk menangani masalah langsung ataupun tidak langsung dengan Covid-19 ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai rapat terbatas yang dilakukan melalui fasilitas telekonfernsi, Senin (16/3/2020).

Arahan Presiden (Joko Widodo) agar ada kebijakan merealokasi dan merefungsionalisasi anggaran kementerian/lembaga dan daerah. Fokus untuk menangani masalah langsung ataupun tidak langsung dengan Covid-19.

Presiden Jokowi yang memimpin rapat dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pun meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk program bantuan masyarakat, terutama mereka yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Program bantuan difokuskan untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama masyarakat bawah, seperti mereka yang kehilangan penghasilan akibat wabah Covid-19.

Baca juga: Presiden Jokowi: Hindari Aktivitas di Luar

Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan semacam stimulus bagi perusahaan-perusahaan terdampak yang terancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena produksi menurun akibat Covid-19.

Kompas/Priyombodo

Muhadjir Effendy

”Bentuknya seperti apa, Menkeu (Sri Mulyani) dan kementerian-kementerian teknis pengelola dana yang menindaklanjuti,” kata Muhadjir.

Menindaklanjuti arahan itu, Muhadjir telah meminta kementerian-kementerian teknis pengelola dana alokasi khusus (DAK) di bawah koordinasinya untuk berhati-hati. Pengawasan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 harus lebih ketat karena peluang penyelewengan dana bantuan sosial relatif besar. Hal yang tak kalah penting kementerian/lembaga tidak boleh mengabaikan akuntablitas dan transparansi anggaran.

Baca juga: Bali Berlakukan Status Siaga Penanggulangan Covid-19 Selama Dua Minggu

Antisipasi dampak terburuk

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, selain penanganan medis terhadap virus Covid-19, pemerintah perlu memperhatikan ekses yang mungkin timbul dari mewabahnya virus tersebut, terutama di bidang ekonomi. Makin lama virus itu menyebar, ekonomi nasional akan terdampak lebih berat.

”Apabila disrupsi dari sisi suplai bagi Indonesia masih terus tertekan, penyebaran belum terhenti dan masih terasa sampai kuartal kedua tahun ini, akan ada gelombang pengangguran akibat layoff (pemutusan hubungan kerja/ PHK) karena pusat produksi akan tutup. Oleh karena itu, DPR mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi terburuk dari penyebaran virus korona ini. Penurunan pendapatan artinya ke depan akan ada penurunan daya beli masyarakat,” kata Dasco.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020). Penurunan jumlah pengunjung pusat perbelanjaan di Jakarta dikhawatirkan berkepanjangan di tengah wabah Covid-19. Mitigasi persebaran virus korona yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat berjalan efektif untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19.

DPR meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), untuk kembali melakukan kebijakan moneter yang bersifat melonggarkan (ease monetary policy). Kebijakan ini untuk melengkapi stimulus fiskal dan non-fiskal kedua dari pemerintah yang akan berlaku pada 1 April. Stimulus yang ditujukan untuk sektor manufaktur ini dinilai sudah cukup membantu industri dalam menurunkan biaya produksi dan investasi serta menjaga daya beli.

DPR RI menilai kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menurunkan kembali suku bunga acuan bank sentral. Sebab, semakin rendah biaya untuk meminjam (kredit), semakin rendah pula biaya dalam melakukan investasi.

”DPR RI menilai kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menurunkan kembali suku bunga acuan bank sentral. Sebab, semakin rendah biaya untuk meminjam (kredit), semakin rendah pula biaya dalam melakukan investasi. Di sisi lain, pemerintah juga harus membantu menjaga pasokan bahan kebutuhan pokok sehingga berimplikasi pada harga yang stabil. Apabila pasokan kebutuhan dalam negeri berkurang akibat pasokan dari China terhambat, pemerintah perlu mencarikan importir alternatif. Setidaknya sampai menjelang Lebaran,” katanya.

Dasco mengatakan, DPR RI juga meminta kepada pemerintah agar membuat berbagai kebijakan yang turut diiringi dengan percepatan penurunan harga BBM sebab harga minyak dunia sedang turun. ”Hal ini penting dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tingkat produksi dunia usaha. Produktivitas bisa ditingkatkan ketika perusahaan berinvestasi atau menambah skala produksinya,” katanya.