Transparasi dan kesigapan pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 dibutuhkan untuk memberi kepastian bagi masyarakat. Apalagi, imbas wabah Covid-19 ini telah merambah ke berbagai aspek kehidupan.
Oleh
C ANTO SAPTOWALYONO
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Penanganan wabah Covid-19 mesti dilakukan bersama-sama. Transparansi pemerintah dinilai penting agar ada kepastian dalam mengantisipasi, menghadapi, dan menekan penyebaran penyakit tersebut.
”Pemerintah harus segera memberi kepastian. Kalau misalnya memang darurat, ya, segera umumkan darurat,” kata Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (14/3/2020).
Menurut Rizal, ketidakpastian yang berlarut-larut akibat Covid-19 dapat membahayakan stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yang tidak terkontrol dapat merembet ke berbagai dimensi dan aspek.
Pemerintah, termasuk otoritas kesehatan, harus memberi kepastian dan panduan dalam menghadapi perkembangan kasus coronavirus disease 20019 (Covid-19).
”Masyarakat sekarang menunggu, seharusnya seperti apa? Katakan harus pakai hand sanitizer (pembersih tangan), tetapi barangnya di pasar enggak ada. Harus pakai masker, tetapi harganya naik dan bahkan tidak selalu ada,” kata Rizal.
Di bidang ekonomi, Rizal menuturkan, wabah Covid-19 selama ini telah mengguncang sisi suplai yang berkaitan dengan gangguan produksi. Kondisi ini berdampak ke berbagai sektor, mulai dari sektor jasa, keuangan, hingga industri.
”Covid-19 akan mendorong penurunan produktivitas di sektoral. Keseimbangan perdagangan dan devisa bisa terganggu. Orang pun bisa berpikir ulang untuk berinvestasi,” ujarnya.
Ia mengatakan, guncangan suplai di Indonesia juga terdampak guncangan suplai global. Apalagi, beberapa negara yang mempunyai keterkaitan signifikan dengan kegiatan ekspor-impor Indonesia juga mengalami hal sama.
”Bahkan, beberapa negara di Eropa yang notabene menjadi pasar produk-produk sawit Indonesia juga lockdown. Itu dari sisi industri. Sektor pariwisata pun terdampak langsung karena ada visit warning, apalagi dari negara-negara yang memberlakukan lockdown,” kata Rizal.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mengatakan, wabah Covid-19 selama ini telah mengganggu suplai barang dari China, terutama barang jadi plastik dan beberapa bahan setengah jadi, ke Indonesia.
”Cuma, dengar-dengar, minggu ini beberapa pabrik di China mulai beroperasi. Indonesia tentu perlu antisipasi juga, jangan sampai keteteran karena korona (di Indonesia) naik. China mulai recovery, sementara negara-negara lain belum (pulih),” ujarnya.
Fajar menuturkan, stimulus kedua yang baru saja diberikan pemerintah diharapkan dapat membantu pelaku industri. Apalagi, pelaku industri saat ini dihadapkan pada kondisi berat imbas Covid-19.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri berpendapat, kemampuan menangani isu kesehatan ini akan menjamin kelangsungan kegiatan perekonomian.