Hotel Diminta Serap Produk UMKM

Pelaku perhotelan diminta menyerap aneka kebutuhan, seperti sabun, sampo, sandal, dan handuk, produk UMKM. Ada banyak produk UMKM dengan bahan baku lokal yang dinilai bisa menyubstitusi produk impor.

HUMAS HOTEL SANTIKA PREMIERE ICE-BSD CITY

Suasana di salah satu kamar di Hotel Santika Premiere ICE-BSD City, Tangerang, Banten.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah meminta industri perhotelan beralih menggunakan produk hasil usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tengah ketidakpastian seiring penyebaran virus korona baru (Covid-19). Impor hanya untuk membeli bahan baku industri yang tidak bisa dipasok dari dalam negeri demi mencegah melebarnya defisit neraca perdagangan.

Komitmen nota kesepakatan pemberdayaan UMKM itu ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ni Wayan Giri Adnyani, serta Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia pada hari kedua Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Kebutuhan perhotelan yang bisa dipenuhi dari industri UMKM dalam negeri antara lain sabun, handuk, seprai, sandal, tempat sabun, tempat sampah, dan furnitur. ”Produk-produk UMKM kita tidak buruk, banyak yang berkualitas. Saya kira perlu ada dorongan komitmen bersama. Kita ini kan mau mengurangi defisit neraca perdagangan. Jadi, saya kira semua harus punya komitmen membatasi impor,” kata Teten.

Ada banyak produk UMKM dengan bahan baku lokal yang bisa menyubstitusi produk-produk impor.

Menurut Teten, ada banyak produk UMKM yang dibuat di dalam negeri dengan pasokan bahan baku dari dalam negeri yang bisa menyubstitusi produk-produk yang berbahan baku impor. Dengan demikian, pasar bisa memanfaatkan industri UMKM yang relatif masih bisa bergerak dibandingkan sejumlah industri besar yang bergantung pada bahan baku impor.

Sebagaimana diketahui, sejumlah industri yang menggantungkan kebutuhan bahan baku produksinya pada China dan negara lain yang terdampak Covid-19 melesu. Demi mengatasi hal itu, pemerintah menerbitkan perizinan impor untuk gula kristal mentah dan bawang putih.

Menurut Agus, realisasi nota kesepakatan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Dalam rangka mendorong UMKM nasional naik kelas, pemerintah akan memfasilitasi program bisnis agregator sebagai perantara produk UMKM memasuki pasar.

”Kualitas produk bukan menjadi masalah karena sebenarnya ada banyak produk custom handmade Indonesia yang jauh berkualitas. Yang jadi problem itu kurangnya agregasi untuk mendorong kemitraan untuk memproduksi produk yang lagi dibutuhkan pasar ketika lagi banyak permintaan,” kata Agus.

Meski demikian, secara teknis penerapan nota kesepakatan itu masih harus dibicarakan dengan pelaku usaha perhotelan. Menurut Teten, selama ini, UMKM menawarkan produknya satu per satu ke hotel sehingga tidak terlalu dilirik. ”Pihak hotel berharap UMKM bersatu, artinya, sebenarnya sekarang itu sudah terjadi. Kita cari cara mudahnya, yaitu konsolidasi produk untuk dipasarkan,” tuturnya.

Ekspor

Tidak hanya menyalurkan produk UMKM ke pasar dalam negeri, pemerintah juga mendorong penyalurannya ke pasar luar negeri. Pada kesempatan yang sama, nota kesepakatan juga ditandatagani Kementerian Perdagangan dengan Organisasi Dagang Eksternal Jepang (Japan External Trade Organization/Jetro) Indonesia untuk mengembangkan pemakaian produk UMKM berorientasi ekspor.

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani bersama Kepala Biro Perencanaan Kemendag Yunus Sirundu, Presiden Direktur Jetro Jakarta Keishi Suzuki, dan disaksikan Sekretaris Jenderal Kemendag Oke Nurwan.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Aktivitas produksi kerajinan untuk pasar ekspor di CV Tashinda Putraprima di Kecamatan Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (22/11/2019).

Perjanjian kerja sama itu berlaku selama tiga tahun dengan ruang lingkup pengembangan produk UKM untuk pasar ekspor, termasuk pengembangan desain dan pemasaran produk, pengembangan kemampuan UKM terhadap aktivitas bisnis, peningkatan ekspor produk bernilai tambah, peningkatan keterlibatan produk Indonesia di dalam rantai pasok global, mempertahankan pasar yang telah ada, mengembangkan pasar ekspor baru, serta pengembangan kapasitas.

”Kerja sama serupa juga diharapkan bisa dilakukan dengan negara lain. Oleh karena itu, kami berharap para perwakilan perdagangan di luar negeri bisa turun tangan mendukung kinerja perdagangan,” ujar Oke.

Baca juga: Neraca Perdagangan Indonesia pada 2019 Defisit Rp 43,89 Triliun