BPI France dan Asian Infrastructure Pimpin Pembiayaan Sindikasi Satelit Satria
Satelit multifungsi Satelit Republik Indonesia (Satria) memiliki nilai investasi Rp 6,42 triliun. BPI France dan Asian Infrastructure Investment Bank akan memimpin pembiayaan sindikasi di proyek tersebut.
Oleh
MEDIANA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - BPI France dan Asian Infrastructure Investment Bank akan memimpin pembiayaan sindikasi di proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha satelit multifungsi Satelit Republik Indonesia. Penutupan biaya keuangan atau financial close dijadwalkan pada akhir triwulan I-2020.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Latif, usai menghadiri rapat kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan Komisi I DPR di Jakarta, Rabu (5/2/2020) kemarin, menyampaikan perkembangan tersebut.
"Di belakang BPI France dan Asian Infrastructure Investment Bank ada beberapa investor. Kami berharap, jadwal financial close tetap sesuai target awal, meskipun pada saat bersamaan, kami khawatir adanya wabah penyakit akibat virus korona di tingkat global berpotensi menghambat," ujar dia.
Satelit multifungsi Satelit Republik Indonesia (Satria) memiliki nilai investasi Rp 6,42 triliun. Satelit yang dikerjakan dengan model kerja sama pemerintah badan usaha atau KPBU ini mempunyai masa konsesi 15 tahun, dengan biaya ketersediaan layanan per tahun Rp 1,40 triliun. Proses konstruksi 2019 - 2022.
Satelit multifungsi Satelit Republik Indonesia (Satria) memiliki nilai investasi Rp 6,42 triliun.
Badan usaha pelaksana Satria adalah PT Satelit Nusantara Tiga, sebuah perusahaan konsorsium dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Satelit Sejahtera, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera.
Satria menempati slot 146 E. Perusahaan pembangunnya adalah Thales Spacebus Neo. Kemudian, peluncuran akan dilakukan oleh Space-X pada tahun 2022 dan operasional dijadwalkan bakal dimulai pada tahun 2023.
"Proyek KPBU Satria berbeda dengan KPBU Palapa Ring. KPBU Satria memiliki 90 persen kandungan komponen asing sehingga lebih rumit metode investasinya. Kemungkinan besar investor KPBU Satria juga berasal dari luar negeri," kata Anang.
Satria diharapkan bisa melayani kebutuhan layanan telekomunikasi di 122 kabupaten/kota atau 30 persen dari total daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
Menkominfo Johnny G Plate menegaskan, target merdeka sinyal berarti upaya terus-menerus pemerataan jangkauan layanan telekomunikasi ke seluruh Indonesia. Dengan demikian, tidak mungkin target merdeka sinyal harus dipatok waktu tertentu, seperti tahun 2020.
Selain Satria, dia menyebutkan, Kemkominfo berencana mengembangkan dua satelit telekomunikasi baru. Total dana yang dibutuhkan konstruksi mencapai Rp 6 triliun.
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sukamta, mengingatkan agar pemerintah tidak cuma terus-terusan mengimbau operator telekomunikasi seluler untuk memanfaatkan KPBU proyek jaringan tulang punggung Palapa Ring dan pembangunan jaringan akses jadi lebih mudah.
Dengan masa konsensi 15 tahun, ini berarti KPBU proyek jaringan tulang punggung Palapa Ring membutuhkan ketersediaan biaya layanan setiap tahun yang diambil dari dana pelayanan universal (USO).
"Jangan sampai, utilisasi jaringan tulang punggung Palapa Ring rendah sehingga mirip pembangunan pelabuhan yang mangkrak karena tidak ada kapal. Pemerintah mulai sekarang harus susun paparan perkembangan keterjangkauan sinyal," kata Sukamta.