Pemerintah menyusun sejumlah rencana di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memaksimalkan penerimaan devisa. Keamanan dan kenyamanan diutamakan.
Oleh
MEDIANA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS--Potensi penerimaan devisa dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun ini diperkirakan mencapai 44 miliar dollar AS. Untuk memaksimalkan perolehan potensi itu, pemerintah memasukkan rencana strategis, antara lain program keselamatan dan keamanan, pencitraan tunggal nasional, dan pengembangan ekonomi kreatif.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Rabu (29/1/2020), di Jakarta, menekankan, keselamatan dan keamanan destinasi pariwisata memengaruhi kunjungan wisatawan. Faktor ini menjadi pertimbangan utama turis sebelum memutuskan bepergian.
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) naik dari 15,8 juta kunjungan pada 2018 menjadi 16,3 juta kunjungan pada 2019. Perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) naik dari 303 juta kunjungan pada 2018 menjadi 308 juta kunjungan pada 2019.
Selama setahun terakhir, selain dampak perang dagang Amerika Serikat-China, ada beberapa tantangan dan hambatan yang mewarnai performa kunjungan dan perjalanan turis ke Indonesia. Faktor itu di antaranya aksi terorisme, Pemilu, dan demonstrasi. Peristiwa bencana alam, seperti tsunami Selat Sunda, juga berpengaruh besar. Keempat faktor tersebut berkaitan dengan isu keselamatan dan keamanan.
Wishnutama menyebutkan, pada 2019, Indonesia juga menjadi sasaran travel advice dari beberapa negara, antara lain Australia dan Amerika Serikat.
"Jika status Indonesia aman dan nyaman, kami optimistis kunjungan wisman bisa naik 20-30 persen. Oleh karena itu, mulai sekarang kami secara rutin membuat sistem peringatan dini ketika terjadi bencana alam. Strategi keamanan di destinasi juga akan kami komunikasikan dengan kementerian/lembaga lain," ujar dia.
Sementara, terkait pencitraan tunggal nasional (national single branding), Wishnutama menjelaskan, hal itu berkaitan dengan promosi Indonesia di segala bidang, seperti aktivitas perdagangan dan investasi ke luar negeri. Konsepnya diluncurkan pada Agustus 2020, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI.
Ekonomi kreatif
Mengenai pengembangan ekonomi kreatif, dia mencontohkan subsektor film sebagai salah satu cara menarik kunjungan wisatawan. Pemerintah akan mengoptimalkan pelayanan satu pintu investasi maupun produksi film, insentif pajak film, dan pembentukan komisi film daerah.
Produk-produk ekonomi kreatif lokal, seperti kopi, akan dijadikan aset untuk mencitrakan Indonesia di panggung dunia. Caranya mulai dari memajukan merek, wisata kebun kopi, minuman kopi, dan ekspor. Hal itu akan menambah daya tarik destinasi.
"Prioritas kami adalah mendatangkan kunjungan berkualitas, yang diukur dari lama tinggal sampai nilai rata-rata pengeluaran, sehingga devisa naik. Kami berupaya menciptakan destinasi tambahan, menarik mereka yang datang dari negara di luar regional, dan membuat mereka tinggal lebih lama," tutur dia.
Prioritas kami adalah mendatangkan kunjungan berkualitas
Perolehan devisa pariwisata naik dari Rp 270 triliun pada 2018 menjadi Rp 280 triliun pada 2019. Kontribusi sektor industri pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari 5,25 persen pada 2018 menjadi 5,50 persen pada 2019.
Pertumbuhan PDB sektor ekonomi kreatif naik dari 5,07 persen pada 2018 menjadi 5,10 persen pada 2019. Nilai ekspornya meningkat dari 21,2 miliar dollar AS pada 2018 menjadi 22,07 miliar dollar AS pada 2019.
Sementara itu, Rano Karno, anggota Komisi X dari Fraksi PDI-P berpendapat, sebagian besar destinasi Indonesia memiliki wilayah pantai dan gunung sehingga memerlukan tim pencarian dan penyelamatan profesional. Selama ini, beberapa kasus bencana alam masih minim tim pencarian dan penyelamatan yang andal.
"Jika ingin mengoptimalkan keamanan di destinasi pariwisata, saya rasa alangkah baiknya memanfaatkan dana alokasi khusus atau DAK. Dana DAK untuk membangun tim pencarian dan penyelamatan serta fasilitas kesehatan yang mendukung," ujar dia.
Sakinah Aljufri, anggota Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menilai, perlu kebijakan anggaran dalam penanganan bencana alam. Ketika ada kebijakan anggaran, maka proses pemulihan destinasi pariwisata yang terkena bencana alam menjadi cepat sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan.
Ditambah
Terkait strategi mengoptimalkan film untuk menambah kunjungan wisata, Rano menyetujui pemberian insentif pajak bagi pelaku industri. Sejauh ini baru DKI Jakarta yang telah mempunyai kebijakan pengembalian pajak untuk film. Kemenparekraf/Baparekraf semestinya turut mendorong provinsi lain agar mengikuti jejak DKI Jakarta.
"Menggarap potensi devisa pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2020 sekitar 44 miliar dollar AS tentunya membutuhkan banyak upaya, termasuk promosi. Apakah total alokasi anggaran kementerian sekitar Rp 5,36 triliun tahun 2020 cukup? " tanya dia.
Abdul Hakim, anggota Komisi X dari Fraksi Partai Amanat Nasional, juga berpendapat senada dengan Rano. Dia menyarankan agar Kemenparekraf/Baparekraf aktif menjalin promosi destinasi bersama kementerian/lembaga lain untuk mengoptimalka anggaran. Selain itu, pada setiap pengeluaran promosi juga perlu diukur efektivitasnya, seperti perolehan pendapatan ke destinasi.
Analis kebijakan dari Indonesia Services Dialogue, M Syarif Hidayatullah, saat dihubungi terpisah, mengatakan, ditilik dari potensinya, seharusnya sektor pariwisata Indonesia masih bisa berkembang. Namun, faktor daya saing Indonesia masih lemah. Berdasarkan survei Forum Ekonomi Dunia (WEF), Indonesia lemah di keamanan, lingkungan, sumber daya manusia, teknologi informasi komunikasi, dan infrastruktur transportasi udara.
faktor daya saing Indonesia masih lemah
Pada 2019, Daya Saing Pariwisata Indonesia menurut WEF di peringkat 40 dari 140 negara, membaik 10 peringkat dibandingkan dengan 2018. Pada faktor lingkungan, khususnya pilar kesehatan dan kebersihan, Indonesia di peringkat ke-102 dari 140 negara. Adapun faktor kebijakan pariwisata berkelanjutan, khususnya pilar lingkungan berkelanjutan, Indonesia peringkat ke-135 dari 140 negara.