Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera melaksanakan program normalisasi Kali Lamong. Seluas 140 hektar lahan di Gresik akan dibebaskan untuk mendukung proyek pelebaran.
Oleh
AMBROSIUS HARTO
·3 menit baca
SURABAYA, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera melaksanakan program normalisasi Kali Lamong. Seluas 140 hektar lahan di Gresik akan dibebaskan untuk mendukung proyek pelebaran.
Normalisasi Kali Lamong, menurut Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Senin (13/1/2020), di Surabaya, penting untuk segera diwujudkan guna mengatasi banjir luapan batang air tersebut di Gresik.
Sepekan terakhir, hujan deras dan angin kencang menerpa Jatim. Di Gresik, ketidakmampuan Kali Lamong menampung curahan air hujan mengakibatkan sungai ini meluap dan membanjiri bantaran.
Hingga Senin, banjir yang sempat merendam lebih dari 1.000 rumah warga di empat kecamatan yakni Benjeng, Kedamaen, Menganti, dan Cerme belum surut. Di sejumlah desa/kelurahan, ketinggian tersisa 20 sentimeter (cm). Ini sudah jauh berkurang dari beberapa hari sebelumnya yang sempat menyentuh 100 cm.
Sudah kami bicarakan dengan Bupati Gresik akhirnya kembali ke DED 2012 itu, ujar Emil
Emil mengatakan, normalisasi ditempuh dengan pengerukan dan pelebaran sungai. Memang, sempat ada rencana pembuatan tanggul dimana biayanya diperkirakan Rp 1 triliun. Namun, dari dokumen gambar kerja detail (detailed engineering design) 2012, ternyata normalisasi yang akan ditempuh di masa lalu melalui pelebaran dan pengerukan.
“Sudah kami bicarakan dengan Bupati Gresik akhirnya kembali ke DED 2012 itu,” ujar Emil. Bupati Gresik akan bertanggung jawab menghitung harga dan turut membiayai pembebasan lahan. Provinsi dan pusat akan bekerjasama dalam pengerukan dan pelebaran sungai.
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto secara terpisah mengatakan, mendukung rencana program terhadap Kali Lamong. Banjir terkait luapan Kali Lamong memang menjadi salah satu masalah besar yang belum dapat diatasi oleh pemerintahan di Gresik.
Terkait penanganan banjir, Pemprov Jatim akan mendorong pembangunan pintu air di Bengawan Solo di wilayah Lamongan. Saat ini, pintu air ada empat unit sehingga perlu ditambah satu unit.
Pembuatan pintu air tambahan diyakini akan membantu pengendalian air dan diharapkan mengurangi dampak banjir meluapnya Bengawan Solo yang terpanjang di Jawa. Di Jatim, batang air ini melalui wilayah Ponorogo, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik.
Adapun normalisasi Kali Lamong dan pembuatan pintu air tambahan di Bengawan Solo, menurut Emil, merupakan salah satu dari program strategis percepatan pembangunan Jatim.
Gerbangkertosusilo
Kedua proyek itu masuk dalam koridor Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan). Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Gerbangkertosusila, Bromo Tengger Semeru, dan Selingkar Wilis.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, regulasi tersebut secara eksplisit menyebutkan akan ada 218 proyek strategis mulai 2020. Proyek bernilai investasi Rp 292 triliun. “Tak semuanya dibiayai pemerintah,” katanya seusai rapat koordinasi di Surabaya.
Menurut dia, skema pembiayaan proyek dari pemerintah hanya 15 persen. Yang terbesar ialah peran swasta dan kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Khofifah mengatakan, untuk dapat mewujudkan mandat aturan itu, Pemprov Jatim membentuk Provincial Project Management Office. Di sinilah, program prioritas yang harus diwujudkan tahun ini akan didorong dan terus dikoordinasikan antara kabupaten/kota, provinsi, dan pusat agar tepat waktu.
Di Gerbangkertosusila akan diwujudkan 77 proyek dengan nilai investasi Rp 163 triliun. Selain pengendalian banjir, proyek di megapolitan Surabaya Raya ini juga diwujudkan dengan pembangunan dan perawatan jalan raya, jalan tol, dan pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel yakni MRT atau LRT khususnya di Surabaya.