Aksi ”Perempuan Meruwat Negeri” Akan Gugat Kelalaian Pemerintah

Pemerintah dinilai lalai menyelesaikan sejumlah masalah, terutama kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Aliansi Perempuan Bangkit akan menggelar aksi damai bertajuk ”Perempuan Meruwat Negeri” pada 22 Desember 2019.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Aktivis melakukan aksi damai Gerakan bersama Stop Perkawinan Anak di Jawa Timur di Jalan Darmo, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS — Aliansi Perempuan Bangkit akan menggelar aksi damai bertajuk ”Perempuan Meruwat Negeri” pada 22 Desember 2019. Aksi tersebut menggugat pemerintah yang dinilai lalai menyelesaikan sejumlah masalah, terutama kesejahteraan masyarakat yang belum terjamin.

Aliansi Perempuan Bangkit merupakan gabungan dari 35 individu dan 27 organisasi dari beragam latar belakang. Beberapa di antaranya adalah Koalisi Perempuan Indonesia, Women Research Institute (WRI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Sawit Watch, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Penggagas Aliansi Perempuan Bangkit, Nursyahbani Katjasungkana, Kamis (19/12/2019), di Jakarta, mengatakan, masalah utama yang akan disorot adalah pemerintah terlalu berfokus pada pembangunan fisik. Akibatnya, anggaran negara untuk kesejahteraan dan pendidikan rakyat tidak menjadi prioritas.

”Ini juga berdampak terhadap berkurangnya kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan,” ujarnya.

Masalah utama yang akan disorot adalah pemerintah terlalu berfokus pada pembangunan fisik. Akibatnya, anggaran negara untuk kesejahteraan dan pendidikan rakyat tidak menjadi prioritas.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Seorang warga mengembangkan pertanian di kawasan Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Malang, Jawa Timur (26/9/2019). Desa Wisata Pujon Kidul merupakan desa percontohan yang berhasil dalam pengelolaan badan usaha milik desa.

Menurut Nursyahbani, perempuan yang kesejahteraannya tidak terjamin punya kecenderungan mengadu nasib jauh dari rumah. Hal ini membuat perempuan rentan terhadap ancaman perbudakan dengan modus perdagangan manusia.

Baca juga : Penguatan Ekonomi Perempuan untuk Kesejahteraan Keluarga

Beberapa isu lain yang disorot adalah isu intoleransi dan berkurangnya kebebasan beragama bagi masyarakat.

”Kami juga akan menyerukan pentingnya perlindungan terhadap kaum perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok minoritas,” katanya.

Baca juga: Hari Ibu dan Perjuangan Perempuan Indonesia

Isu-isu tersebut akan dibawa ke ranah publik melalui aksi damai pada 22 Desember 2019 di depan Taman Aspirasi, Jakarta. Aksi damai itu berupa ruwatan budaya dari beberapa daerah, seperti Bali, Sumatera, dan Jawa. Ada pula persembahan penampilan dari komunitas tari dan anak muda.

”Melalui aksi ini, kami mau mendorong generasi muda dan para aktivis muda untuk berjuang bersama. Kami ingin berbuat sesuatu untuk mengangkat agenda-agenda utama (bangsa) walaupun kecil dampaknya,” kata Nursyahbani.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Peserta aksi damai menyalakan lilin sebagai tanda dukacita, dalam pergelaran nonton bareng Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kendari di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (15/10/2019). Jurnalis, mahasiswa, dan sejumlah wakil masyarakat sipil sepakat untuk mengawal kasus terbunuhnya dua mahasiswa di Kendari hingga tuntas.

Tuntutan

Ada beberapa poin tuntutan yang akan disampaikan pada aksi damai tersebut. Pertama, aliansi menuntut pemerintah menumbuhkan kembali harapan dan kepercayaan rakyat.

Kedua, pemerintah perlu mengoreksi arah kebijakan pembangunan agar berkelanjutan, inklusif, dan adil.

Ketiga, pemerintah dituntut memastikan pembangunan yang meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Baca juga : Pemerataan Pembangunan Manusia Menjadi Tantangan Serius

Aksi damai ini akan dilanjutkan dengan diskusi berseri yang akan dilakukan pada 2020. Diskusi itu akan mengangkat sejumlah isu publik yang berkaitan dengan perempuan, misalnya kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan perempuan.