Aksi ”Perempuan Meruwat Negeri” Akan Gugat Kelalaian Pemerintah
Pemerintah dinilai lalai menyelesaikan sejumlah masalah, terutama kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Aliansi Perempuan Bangkit akan menggelar aksi damai bertajuk ”Perempuan Meruwat Negeri” pada 22 Desember 2019.
Oleh
SEKAR GANDHAWANGI
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Aliansi Perempuan Bangkit akan menggelar aksi damai bertajuk ”Perempuan Meruwat Negeri” pada 22 Desember 2019. Aksi tersebut menggugat pemerintah yang dinilai lalai menyelesaikan sejumlah masalah, terutama kesejahteraan masyarakat yang belum terjamin.
Aliansi Perempuan Bangkit merupakan gabungan dari 35 individu dan 27 organisasi dari beragam latar belakang. Beberapa di antaranya adalah Koalisi Perempuan Indonesia, Women Research Institute (WRI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Sawit Watch, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Penggagas Aliansi Perempuan Bangkit, Nursyahbani Katjasungkana, Kamis (19/12/2019), di Jakarta, mengatakan, masalah utama yang akan disorot adalah pemerintah terlalu berfokus pada pembangunan fisik. Akibatnya, anggaran negara untuk kesejahteraan dan pendidikan rakyat tidak menjadi prioritas.
”Ini juga berdampak terhadap berkurangnya kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan,” ujarnya.
Masalah utama yang akan disorot adalah pemerintah terlalu berfokus pada pembangunan fisik. Akibatnya, anggaran negara untuk kesejahteraan dan pendidikan rakyat tidak menjadi prioritas.
Menurut Nursyahbani, perempuan yang kesejahteraannya tidak terjamin punya kecenderungan mengadu nasib jauh dari rumah. Hal ini membuat perempuan rentan terhadap ancaman perbudakan dengan modus perdagangan manusia.
Beberapa isu lain yang disorot adalah isu intoleransi dan berkurangnya kebebasan beragama bagi masyarakat.
”Kami juga akan menyerukan pentingnya perlindungan terhadap kaum perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok minoritas,” katanya.
Isu-isu tersebut akan dibawa ke ranah publik melalui aksi damai pada 22 Desember 2019 di depan Taman Aspirasi, Jakarta. Aksi damai itu berupa ruwatan budaya dari beberapa daerah, seperti Bali, Sumatera, dan Jawa. Ada pula persembahan penampilan dari komunitas tari dan anak muda.
”Melalui aksi ini, kami mau mendorong generasi muda dan para aktivis muda untuk berjuang bersama. Kami ingin berbuat sesuatu untuk mengangkat agenda-agenda utama (bangsa) walaupun kecil dampaknya,” kata Nursyahbani.
Tuntutan
Ada beberapa poin tuntutan yang akan disampaikan pada aksi damai tersebut. Pertama, aliansi menuntut pemerintah menumbuhkan kembali harapan dan kepercayaan rakyat.
Kedua, pemerintah perlu mengoreksi arah kebijakan pembangunan agar berkelanjutan, inklusif, dan adil.
Ketiga, pemerintah dituntut memastikan pembangunan yang meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Aksi damai ini akan dilanjutkan dengan diskusi berseri yang akan dilakukan pada 2020. Diskusi itu akan mengangkat sejumlah isu publik yang berkaitan dengan perempuan, misalnya kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan perempuan.