Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kini masih menelusuri terkait kabar tingginya peminatan relokasi pabrik ke provinsi itu. Apabila benar, Jateng siap menyambut. Strategi investasi disiapkan.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
SEMARANG, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kini masih menelusuri terkait kabar tingginya peminat relokasi pabrik ke provinsi itu. Apabila benar, Jateng bersiap untuk menyambut. Strategi investasi disiapkan, juga fokus pengembangan kawasan di tiga lokasi.
Sebelumnya, ramai diperbincangkan sejumlah perusahaan di Jawa Barat dan Jawa Timur merelokasi pabriknya ke Jateng. Itu antara lain karena upah minimum kabupaten/ kota (UMK) 2020 di dua provinsi itu dinilai terlalu tinggi. Sementara di Jateng terbilang rendah.
Menurut Keputusan Gubernur Jateng Nomor 560/58 Tahun 2019, UMK tertinggi di Jateng pada 2020 yakni Kota Semarang dengan Rp 2,7 juta. Sementara terendah yakni Kabupaten Banjarnegara dengan Rp 1,7 juta. Di Jabar dan Jatim, UMK tertinggi di atas Rp 4 juta.
Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Sucipto, mengatakan, pihaknya masih mendata perusahaan-perusahaan relokasi ke Jateng. Semua masih dalam proses.
“Kami berkoordinasi dengan kabupaten/kota melalui tim pengawalan peminatan investasi. Ini untuk mengetahui jumlah pastinya,” kata Sucipto, di sela-sala diskusi kelompok terarah (FGD) “Membangun Sinergi, Mengawal Investasi” di Kota Semarang, Rabu (4/12/2019).
Kalau benar, alhamdulillah, tetapi kalau tidak pun kami tetap menyiapkan. Dua strategi utama yakni mempertahankan investasi existing dan menarik investasi baru, ujar Sucipto
Menurut data sementara yang dimiliki DPMPTSP Jateng, ada enam perusahaan relokasi ke Jateng pada 2019, yang berasal dari Kota Bogor serta Kabupaten Sukabumi dan Karawang, Jabar. Sebagian besar perusahaan relokasi tersebut bergerak di bidang garmen.
Dengan kabar peminatan relokasi pabrik ke Jateng, DPMPTSP Jateng bersiap. “Kalau benar, alhamdulillah, tetapi kalau tidak pun kami tetap menyiapkan. Dua strategi utama yakni mempertahankan investasi existing dan menarik investasi baru,” ujarnya.
Menurut data DPMPTSP Jateng, realisasi investasi di Jateng menunjukkan peningkatan signifikan, yakni dari Rp 4,1 triliun pada 2011 menjadi Rp 59,27 triliun pada 2018. Pada 2019, investasi ditargetkan sebesar Rp 47,42 triliun dan telah tercapai 99,6 persen.
Tiga kawasan
Kepala DPMPTSP Jateng, Ratna Kawuri, dalam sambutan yang dibacakan Sucipto, menuturkan, tiga fokus pengembangan yakni Kawasan Industri Brebes (KIB), Kawasan Industri Kendal (KIK) yang mengarah pada Kawasan Ekonomi Khusus, dan Borobudur.
Menurutnya, guna meningkatkan kinerja investasi, pihaknya antara lain berorientasi pada peningkatan pelayanan perusahaan dan eksekusi investasi skala besar. “Juga mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM dan mendorong peningkatan investasi dalam negeri,” ujar Ratna.
Chief Operation Officer (COO) Jateng Land Industrial Estate, Setyo Adi Paminto, mengemukakan, penetapan UMK ke depan perlu disesuaikan dengan kondisi riil. Yang utama, bagaimana agar perusahaan terus berjalan, dengan produktivitas yang tinggi.
Sementara terkait pelayanan dan perizinan, ia menilai di Jateng sudah baik. “Namun, tentunya perlu terus ditingkatkan, baik dukungan infrastruktur, ketersediaan air bersih, dan kesiapan lahannya. Produktivitas tenaga kerja juga perlu ditingkatkan,” kata Setyo.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jateng-DIY, Padmoyo Tri Wikanto, mengatakan, peran Bea Cukai terus diperkuat guna mendukung iklim investasi. Sebab, selain memungut penerimaan negara, pihaknya juga berperan memfasilitasi kepabeanan.
Di Semarang misalnya, hingga 30 November 2019, terdapat 107 kawasan berikat (KB), 1 gudang berikat (GB), 3 pusat logistik berikat (PLB), 23 Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan 7 KITE Industri Kecil Menengah (IKM). Fasilitasi juga di Purwokerto, Tegal, Cilacap, Magelang, Yogyakarta, Solo, Kudus, dan Pelabuhan Tanjung Emas.
Namun, tentunya perlu terus ditingkatkan, baik dukungan infrastruktur, ketersediaan air bersih, dan kesiapan lahannya. Produktivitas tenaga kerja juga perlu ditingkatkan, kata Setyo.
Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Nurchayati, menuturkan, terkait SDM, salah satu yang perlu ditingkatkan komitmen kerja. Pekerja dengan kinerja serta loyalitas tinggi akan lebih dilirik oleh para investor.