Rencana pemerintah merombak BUMN secara besar-besaran segera direalisasikan. Saat ini pemerintah tengah membahas pemberhentian sekaligus pengisian tujuh pimpinan perusahaan BUMN.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah merombak BUMN secara besar-besaran segera direalisasikan. Saat ini pemerintah tengah membahas pemberhentian sekaligus pengisian tujuh pimpinan perusahaan BUMN.
Rencana penggantian tujuh pimpinan BUMN itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (15/11/2019). ”Rapat TPA (Tim Penilai Akhir) kemarin khusus membahas pemberhentian tujuh pejabat di lingkungan BUMN,” ujarnya.
Hari Selasa (12/11/2019), Presiden Joko Widodo bersama Wapres Amin menggelar rapat TPA di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2004, TPA yang dipimpin langsung oleh Presiden dan Wapres bertugas melakukan penilaian atas hasil pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I yang penetapannya dilakukan dengan persetujuan Presiden.
Menteri BUMN Erick Thohir seusai rapat TPA pada Selasa lalu mengungkapkan, Presiden meminta agar pengangkatan pimpinan BUMN melibatkan TPA. Dengan demikian, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pimpinan BUMN diputuskan Presiden selaku Ketua TPA.
”Pokoknya seluruh yang dibahas di TPA ditentukan Pak Presiden,” katanya.
Kendati menyatakan tujuh pimpinan BUMN akan diganti, Wapres Amin tidak menyebut ketujuh perusahaan negara yang dimaksud. Hanya saja, sebelumnya, Erick mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memutuskan pengisian jabatan Direktur Utama Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Bongkar pasang pimpinan BUMN diharapkan sudah selesai paling lambat pada akhir tahun ini. ”Yang pasti tidak boleh lama-lama ada kekosongan. Kami harapkan sebelum akhir tahun sudah selesai,” kata Wapres Amin.
Pemerataan
Saat menghadiri Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Jakarta Convention Center, Jumat pagi, Wapres Amin meminta BUMN dan korporasi besar tidak menggarap proyek berskala kecil. Akan lebih baik jika pengerjaan proyek-proyek skala kecil diserahkan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi menciptakan pemerataan ekonomi.
”Kami akan mendorong agar perusahaan-perusahaan besar, BUMN, tidak lagi mengurusi urusan ekonomi kecil, biar diserahkan saja kepada para pengusaha kecil,” katanya.
Wapres Amin berpandangan, Indonesia membutuhkan pendekatan baru untuk mempersempit kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan UMKM diyakini sebagai pendekatan yang paling tepat untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sewajarnya BUMN menyerahkan pengerjaan proyek berskala kecil sekaligus melakukan pembinaan kepada UMKM.