Pemerintah Diminta Dukung Peningkatan Daya Saing Manufaktur

Pelaku usaha dari berbagai sektor menaruh harapan kepada pemerintah guna mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri. Dukungan di sisi perdagangan diperlukan untuk mendorong ekspor produk manufaktur Indonesia.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Aktivitas perakitan kipas angin di PT Selaras Citra Nusantara Perkasa di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/10/2019). Di tengah perang dagang Amerika Serikat-China, PT Selaras Citra Nusantara Perkasa memanfaatkan peluang dengan melepas ekspor perdana pemurni udara elektrik ke Amerika Serikat.

JAKARTA, KOMPAS — Pelaku usaha dari berbagai sektor menaruh harapan kepada pemerintah untuk mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri. Dukungan di sisi perdagangan diperlukan untuk mendorong ekspor produk manufaktur Indonesia.

Harapan ini disampaikan sejumlah pelaku usaha yang ditemui di Jakarta sepanjang pekan lalu hingga Minggu (27/10/2019).

Sekretaris Jenderal Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur menyampaikan, visi bisnis tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju sangat penting pada kondisi seperti saat ini.

Menurut Abdul Sobur, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berperan penting dalam berkoordinasi dengan kementerian sektoral di jajarannya. Terutama jika berorientasi pada nilai tambah.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Grafik neraca perdagangan Indonesia dari tahun ke tahun

Berdasarkan catatan HIMKI, realisasi ekspor mebel pada 2018 sebesar 1,7 miliar dollar AS dan kerajinan 740 juta dollar AS. HIMKI menargetkan ekspor industri mebel dan kerajinan pada 2019 dapat mencapai 3 miliar dollar AS. Perinciannya, target ekspor mebel 2 miliar dollar AS dan ekspor kerajinan 1 miliar dollar AS.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto berharap penurunan harga gas industri dapat terealisasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Baca juga: Stimulus BI bagi Industri Manufaktur

Edy menuturkan, pelaku industri keramik di Indonesia tidak kalah dari sisi teknologi dibandingkan dengan kompetitor dari negara lain. Akan tetapi, Indonesia dibanjiri keramik impor.

Menurut Edy, hal ini karena daya saing industri keramik dalam negeri tergerus biaya energi yang tinggi. ”Biaya energi kita adalah salah satu yang paling mahal di dunia. Padahal, porsi biaya energi itu 30-35 persen dari biaya produksi,” ujarnya.

KOMPAS/ RIZA FATHONI

Pekerja memonitor produksi ubin keramik di pabrik PT Intikeramik Alamsari Industri Tbk, Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu. Sekitar 35 persen dari produk ubin merek Essenza ini diekspor ke 20 negara.

Edy menuturkan, saat ini harga gas untuk industri keramik di Jawa bagian barat sekitar 9,17 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU). Adapun harga gas industri di Jawa bagian timur 7,98 dollar AS per MMBTU, sedangkan di Sumatera Selatan 9,2 dollar AS per MMBTU dan Sumatera Utara 9,8 dollar AS per MMBTU.

Asaki mengharapkan harga gas untuk industri keramik bisa 6 dollar AS MMBTU, sebagaimana disampaikan pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi III yang telah dituangkan di dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2016.

Kompetisi

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anton J Supit menuturkan, daya saing dibutuhkan agar produk manufaktur Indonesia unggul saat dikompetisikan dengan produk negara lain.

Menurut Anton, fasilitas perdagangan yang kuat juga penting untuk meningkatkan ekspor. Ia mencontohkan, ekspor Indonesia ke Uni Eropa bisa terganggu karena Vietnam sudah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa yang akan efektif mulai Januari 2020.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo berbincang bersama para buruh saat santap makan siang di pabrik PT KMK Global Sports, Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019). Kunjungan presiden ke pabrik yang khusus memproduksi sepatu untuk ekspor tersebut salah satunya berkaitan dengan peringatan Hari Buruh atau May Day yang dirayakan setiap 1 Mei.

”Artinya, kalau kita mengekspor sepatu ke Uni Eropa masih akan dikenai bea masuk 16,9 persen. Sementara kalau Uni Eropa beli dari Vietnam, (bea masuknya) nol,” katanya.

Menurut Anton, jika persoalan seperti ini tidak serius disikapi, defisit perdagangan Indonesia bisa kian dalam.

Pada Januari-September 2019, neraca perdagangan RI defisit 1,95 miliar dollar AS. (CAS)