Telkom dan Bakamla Amankan Infrastruktur Kabel Laut

DOKUMENTASI TELKOM

Direktur Network & IT Solution Telkom Zulhelfi Abidin (kanan) menyerahkan cindera mata kepada Kepala Bakamla Laksdya Bakamla A. Taufiq. R usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan dan Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) di Kapal Nasional Tanjung Datu 1101, Batam, Kamis (21/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Badan Keamanan Laut RI dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk menandatangani kerja sama pengawasan dan pengamanan sistem komunikasi kabel laut. Kerja sama ini juga meliputi sosialisasi serta penyuluhan hukum terkait infrastruktur jaringan telekomunikasi berupa kabel laut kepada masyarakat.

Kesepakatan ditandatangai Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksma Bakamla Dade Ruskandar dan Executive General Manager Divisi Service Operation PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom Revolin Simulsyah. Mengutip siaran pers, penandatanganan kerja sama itu disaksikan Kepala Bakamla Laksdya Bakamla A Taufiq dan Direktur Network & IT Solution Telkom Zulhelfi Abidin pada Kamis (21/3) di Kapal Nasional Tanjung Datu 1101, Batam.

Telkom mempunyai sistem komunikasi kabel laut (SKKL) berupa jaringan tulang punggung serat optik sepanjang 161.000 kilometer dan 23.000 kilometer di antaranya merupakan kabel laut. SKKL menjadi infrastruktur utama untuk mendistribusikan produk Telkom Group ke semua segmen pelanggan, mulai dari seluler sampai komunikasi internasional.

Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo, yang dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, secara historis, sambungan kabel laut Telkom bagian dari SKKL di Papua sering mengalami gangguan, bahkan pernah putus pada beberapa ruas sambungan. Di luar faktor alam, penyebab gangguan berasal dari aktivitas masyarakat.

Sepanjang 2018, menurut catatan Telkom, terjadi 18 kali gangguan terhadap sambungan kabel laut di Papua. Lokasi yang rentan sekali terganggu adalah bagian selatan pulau Papua.

Dia menjelaskan, kerja sama dengan Bakamla bertujuan meningkatkan patroli pengamanan serta sosialisasi kepada masyarakat. Secara khusus, Telkom mendapat amanat dari pemerintah untuk menyediakan infrastruktur teknologi komunikasi informasi dari komisi pemilihan umum (KPU) Pusat ke seluruh KPU Provinsi di Indonesia. Salah satu bentuk infrastruktur teknologi informasi komunikasi memanfaatkan jaringan tulang punggung kabel laut.

Zulhelfi Abidin mengemukakan, pengamanan SKKL terutama diprioritaskan untuk menghadapi pemilihan umum 2019 yang akan berlangsung April 2019. Terlepas dari hal itu, kerja sama kedua institusi akan tetap berlangsung jangka panjang karena SKKL adalah bagian dari aset strategis perusahaan dan negara. (MED)