Data dan Layanan Mesti Terintegrasi

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Diskusi "Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam Meningkatkan Efisiensi Sektor Transportasi dan Efektivitas Penerapan Sistem Multi Lane Free Flow di Jalan tol", Senin (3/12/2018), di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS-- Penerapan transaksi elektronik secara penuh untuk semua moda transportasi, termasuk di jalan tol, perlu dukungan teknologi yang bisa menerima semua alat pembayaran. Untuk itu, data dan layanan mesti terintegrasi menyeluruh.

Hal itu terungkap di dalam diskusi "Gerbang Pembayaran Nasional dalam Meningkatkan Efisiensi Sektor Transportasi dan Efektivitas Penerapan Sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) di Jalan Tol", Senin (3/12/2018), di Jakarta.

Saat ini transaksi menggunakan uang elektronik telah diberlakukan di beberapa moda transportasi di DKI Jakarta, yakni bus Trans Jakarta, kereta komuter, serta pembayaran tarif tol di gerbang tol. Pemerintah akan melanjutkan sistem pengumpulan transaksi di jalan tol secara elektronik sekaligus menerapkan arus kendaraan tanpa henti untuk multi lajur (MLFF). Pemerintah provinsi DKI Jakarta juga akan memberlakukan sistem jalan berbayar di beberapa ruas jalan protokol di ibu kota.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan, sebagai negara pengguna teknologi, hal terpenting adalah menetapkan standar pelayanan terlebih dulu, baik untuk jalan tol maupun jalan berbayar. Setelah itu, lelang dilakukan untuk mencari teknologi yang paling maju sekaligus paling murah untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

"Yang paling bagus adalah sistem pembaca yang bisa membaca semua kartu (uang) elektronik," ujarnya.

Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, teknologi bukan hal yang utama. Untuk jalan tol, yang penting, teknologi harus bisa mendeteksi secara akurat atau 99,99 persen serta dapat diakses seketika.

Saat ini, lanjut Herry, BPJT masih menyiapkan kajian terkait MLFF. Setelah itu, pihaknya akan menyelenggarakan lelang untuk mencari badan usaha yang mampu memenuhi indikator atau standar pelayanan yang telah ditetapkan.

"Dengan MLFF, pengguna tol harus didaftar dan terhubung dengan akun, seperti rekening bank atau kartu kredit. Hal ini termasuk untuk mengidentifikasi jika ada pelanggaran. Mekanismenya mirip registrasi di telepon selular," kata Herry.

Vice President Information Technology PT Jasa Marga (Persero) Tbk Agus Sofian mengatakan, selaku operator, Jasa Marga telah menguji coba dua teknologi untuk mendukung penerapan MLFF, yakni berbasis radio frequency identification (RFID) dan dedicated short range communications (DSRC).

Dari uji coba itu, satu gardu tol yang bisa dilewati hingga 900 kendaraan per jam, bisa dilewati 2.000 kendaraan dengan penerapan MLFF. Biaya pungut per transaksi juga dapat diturunkan menjadi 24 persen dari biaya yang dikenakan saat ini.

Sementara itu, Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli mengatakan, lelang untuk mencari penyelenggara teknologi jalan berbayar telah dimulai sejak Juni 2017. Saat ini ada 3 konsorsium yang mengikuti lelang. Ditargetkan, pada akhir tahun ini,  proses lelang telah selesai. Dengan demikian, sarana dan prasarana untuk mendukung jalan berbayar bisa dibangun dan dioperasikan pada 2019.

Menurut Zulkifli, sistem jalan berbayar diterapkan untuk mendukung pengoperasian moda raya terpadu (MRT). Diharapkan, pengguna kendaraan pribadi berpindah ke moda MRT. (NAD)