Hingga Sabtu (24/11/2018), belum ada keputusan final strategi untuk atasi kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek. Di tol ini, sesuai data PT Jasamarga, terdapat lima proyek infrastruktur yang tengah berlangsung bersamaan. Kelima proyek tersebut adalah kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta ringan (LRT), Tol Jakarta-Cikampek layang, interchange Cibitung, dan pemeliharaan Tol Jakarta-Cikampek.
Tanpa harus mengganggu kelangsungan proyek, pemerintah dan para pelaksana proyek seharusnya dapat mengatur aktifitasnya sehingga tidak merugikan masyarakat, khususnya mereka pengguna tol yang sudah mengeluarkan dana guna mendapatkan layanan jalan bebas hambatan.
Masalah kemacetan di dalam Tol Jakarta-Cikampek akibat menumpuknya kelima proyek sudah berlangsung sejak lama. Setidaknya dalam setahun terakhir keluhan warga terus terdengar dan tidak ada solusi yang ditawarkan hingga pemberitaan di media massa, khususnya harian ini, menyerukan dan mendorong pemerintah dan pelaksana proyek berbenah.
Sepanjang pekan ini, muncul beberapa opsi solusi, seperti penertiban kendaraan berat yang berukuran dan beban berlebih (ODOL), pembatasan dengan pengaturan ganjil genap nomor kendaraan, juga usulan pengaturan pelaksanaan proyek infrastruktur sehingga tidak menumpuk di satu lokasi tertentu.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, upaya penguraian kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek masih terus dibahas. Saat ini dirinya sudah menugaskan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mencari jalan keluar yang terbaik. "Hari Senin akan dilakukan finalisasi upaya penguraian yang akan dilakukan," kata Budi Karya, Jumat (23/11/2018).
Keputusan sementara adalah untuk mengurangi kemacetan itu, proyek kereta cepat dan LRT Jabodebek diminta untuk mengalihkan pekerjaannya di titik lain, bukan di titik KM 11-17. Pengalihan itu bersifat sementara, menunggu pekerjaan pembangunan tol layang selesai dikerjakan di titik itu. "Kemacetan di sepanjang KM 11-17 sangat parah. Oleh karena itu untuk sementara jangan ada penumpukan proyek di tempat itu," kata Budi Karya.
Pembangunan jalan tol layang diperbolehkan untuk dilanjutkan di titik itu karena pekerjaan sudah mencapai 57,5 persen.
Selain mengalihkan penumpukan pekerjaan proyek, Kemenhub melalui BPTJ akan memberlakukan kebijakan ganjil-genap di gerbang tol Bekasi Barat, Bekasi Timur dan sedang disosialisasikan di GT Tambun. Kemudian, pembatasan jam operasional angkutan barang golongan III, IV dan V yang melintas di Tol Japek, serta pemberlakuan lajur khusus angkutan bus di tol yang berlaku setiap Senin s/d Jum’at pukul 06.00-09.00 WIB kecuali hari libur nasional.
Sebagai kompensasinya, pemerintah melalui BPTJ menyediakan angkutan masal yaitu bus premium, sebagai transportasi pilihan selain kendaraan pribadi bagi masyarakat yang ingin menuju ke arah Jakarta.
Selain itu pembatasan jam operasional untuk angkutan barang juga tetap diberlakukan, bahkan akan diperpanjang menjadi mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB agar lebih berdampak pada meningkatnya kelancaran lalu lintas di jalan bebas hambatan tersebut.
Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman Deputi III Ridwan Djamaluddin di Jakarta, Jumat itu juga mengemukakan, kemacetan akibat pembangunan infrastruktur bukan hal yang luar biasa. Namun, persoalan kemacetan di Cikampek merupakan dampak pembangunan tiga proyek infrastruktur sekaligus pada waktu yang bersamaan. Pihaknya mengapresiasi langkah kementerian perhubungan untuk menata ulang jadwal pengerjaan tiga proyek infrastruktur di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.
Ke depan, perlu dibuat koordinasi yang terjadwal untuk pengawasan proyek infrastruktur. Dengan demikian, masalah operasional selama pelaksanaan proyek bisa diantisipasi.
“Biasanya kita kencang di proses persiapan dan perencanaan, tetapi pelaksanaan kadang tidak sesuai rencana karena kendala operasional. Diperlukan koordinasi berkala, supaya masalah di lapangan bisa diantisipasi,” ujarnya.
Dari data Komite Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP), per Juni 2018, terdapat 45 proyek dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi dengan nilai proyek Rp 1.486 triliun. Diperkirakan hingga triwulan III-2019, sejumlah 66 proyek strategis nasional selesai dan 93 proyek dan 2 program beroperasi sebagian.