Kementerian dan Lembaga Perlu Terapkan Sistem Statistik yang Benar

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian dan lembaga negara dinilai perlu mengembangkan pengelolaan statistik atau pendataan secara benar.  Dengan demikian,  kebijakan dapat ditentukan dan diputuskan dengan tepat dan benar.

Hal itu mengemuka dalam seminar nasional tentang statistik dengan tema "Kajian Kemiskinan dari Perspektif Pengeluaran dan Perilaku Menabung" yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) di auditorium Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di Jakarta,  Kamis (25/10). Hadir sebagai pembicara kunci Kepala BPS Suhariyanto dan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika.

Kompas

Ahmad Erani Yustika

Ahmad Erani menilai,  Indonesia sedang menapaki menjadi negara maju dan modern.  Salah satu karakteristik negara maju adalah masyarakat menggunakan data dengan sarana teknologi informasi dalam aktivitas, terutama aktivitas ekonomi, seperti data pergerakan saham dan mata uang.

Di Indonesia,  lanjut Ahmad Erani,  anak muda berusia 15 tahun sampai 20 tahun sudah membeli barang-barang kebutuhan melalui aplikasi digital. "Itu bagian dari karakteristik kegiatan ekonomi di Indonesia yang juga sama dengan di negara maju," katanya.

Dengan pengelolaan statistik dan pendataan yang dilakukan BPS, seperti pencarian data,  pengolahan data,  evaluasi, dan analisa data,  banyak hal yang bisa diperoleh.  "Kebijakan kredibel kalau data benar.  Kalau data salah, kebijakan pasti salah," kata Ahmad Erani.

Oleh karena itu,  kementerian dan lembaga negara perlu mengembangkan pengelolaan statistik dan pendataan yang benar.  "Itu seharusnya dilakukan kementerian, lembaga negara,  dan pemerintah daerah," katanya.

Kompas

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto

Terkait dengan koreksi data produksi beras,  menurut Suhariyanto,  selama ini, memang terjadi konversi lahan pertanian, terutama sawah meskipun ada pencetakan lahan sawah baru. Ke depan, ia berharap tidak terjadi terus menerus penyusutan lahan sawah karena dapat mengganggu produksi beras.

Oleh karena itu,  menurut Suhariyanto, diperlukan penetapan lahan sawah abadi agar tidak terjadi konversi lahan.  Penetapan lahan sawah abadi itu perlu diikuti dengan pemberian insentif.

Data produksi beras perlu diperbarui secara bulanan dan potensi produksi dalam tiga bulan. Dengan demikian,  Perum Bulog dapat memperkirakan tingkat penyerapan. Melalui pendataan secara berkala itu,  dapat diantisipasi kebijakan yang akan diambil,  seperti stabilisasi harga dan intervensi pasar.

Seperti diberitakan,  BPS telah menyampaikan data produksi padi dengan metode terbaru.  Produksi padi pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 49,65 juta ton gabah kering giling (GKP) atau setara dengan 32,42 juta ton beras.  Konsumsi beras pada 2018 diperkirakan sebanyak 29,57 juta ton.

Kemiskinan

Suhariyanto mengatakan jumlah penduduk miskin memang berkurang.  Namun,  jumlah penduduk miskin yang mencapai 25,95 juta orang bukan angka yang kecil.

Dari data BPS,  jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 sebanyak 25,95 juta orang atau 9,82 persen.  Jumlah penduduk miskin itu turun dibandingkan September 2017 sebanyak 26,58 juta orang atau 10,12 persen.

Namun,  menurut Suhariyanto, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membuat banyak program untuk menekan angka kemiskinan.  Pembangunan infrastruktur dan konektivitas misalnya dilakukan agar akses distribusi barang dan komoditas lebih lancar dan harga barang atau komoditas bisa menjadi lebih murah.

Ahmad Erani menilai,  jika dilihat dari angka kemiskinan sejak Orde Baru tahun 1970-an, masing-masing pemerintahan memiliki program-program untuk menurunkan angka kemiskinan.