Buruh tani penggarap menanam benih padi pada lahan persawahan yang terhampar di kawasan Kudus, Jawa Tengah, Kamis (23/3/2018). Untuk meningkatkan kedaulatan pangan, pada 2017, pemerintah menargetkan mampu memproduksi 77 juta ton padi dan mencetak sawah baru seluas 144.163 hektar.
JAKARTA, KOMPAS — Langkah pemerintah mengoreksi data produksi beras, termasuk data lahan baku sawah, luas panen, dan produksi beras, menggunakan metode baru menumbuhkan optimisme kedaulatan pangan di Indonesia.
Data baru yang dikoreksi pemerintah adalah luas baku sawah yang berkurang dari 7,75 juta hektar tahun 2013 menjadi 7,1 juta hektar tahun 2018. Sementara potensi luas panen tahun 2018 mencapai 10,9 juta hektar dan produksi 56,54 juta ton gabah kering giling atau setara 32,42 juta ton beras.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, data dari metode pengumpulan data yang baru itu mesti disyukuri. Hal tersebut tentunya tidak lagi menimbulkan pro kontra dan polemik terkait data produksi padi dan beras.
”Semoga data ini lebih valid. Data adalah pangkal semua kebijakan di belahan negara mana pun, tak terkecuali di Indonesia. Jika data yang jadi dasar membuat kebijakan tidak valid alias salah, kebijakan yang dibuat berpotensi besar salah,” ujar Henry, Selasa (23/10/2018), di Jakarta.
Ia melanjutkan, jika kebijakan yang dikeluarkan menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti impor beras, berpotensi menyengsarakan banyak orang. Karena itu, data yang baru dari pemerintah mesti jadi momentum awal untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan menyejahterakan rakyat, termasuk petani.
Henry mengapresiasi langkah pemerintah yang mengoreksi data produksi beras. Setidaknya sejak 1999 kesalahan data sudah terjadi.
”Ini adalah pekerjaan yang luar biasa dari pemerintahan sekarang,” katanya.
Henry menambahkan, setelah koreksi data produksi beras ini, masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu untuk diselesaikan pemerintah. Data baru tentu saja membawa berbagai konsekuensi, koreksi, dan penyesuaian-penyesuaian, dan itu harus dilakukan, termasuk soal penganggaran dan sebagainya.
”Kita optimistis dengan data baru ini, kedaulatan pangan akan tercapai karena luasan lahan pertanian pangan akan bertambah dengan redistribusi tanah melalui reforma agraria dan perhutanan sosial. Tanah yang jutaan hektar yang diredistribusi ke petani tersebut akan menjadi lahan memproduksi pangan dengan model agroekologi,” katanya. (AGUIDO ADRI)
