Infrastruktur Perikanan Perlu Didorong

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Ilustrasi _ Foto aerial kapal tangkap ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (11/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS - Pembangunan infrastruktur perikanan Tanah Air perlu didorong untuk membangkitkan sektor perikanan secara optimal. Dalam kurun tiga tahun terakhir, belanja modal perikanan terus menurun.

Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), belanja modal KKP tahun 2015 sebesar Rp 2,03 miliar, tahun 2016 turun jadi Rp 847 juta, lalu pada tahun 2017 turun lagi jadi Rp 817 juta.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, Mohammad Abdi Suhufan, di Jakarta, Minggu (7/10/2018) mengemukakan, kemampuan APBN semakin menurun untuk membangun infrastruktur perikanan. Di tengah kebijakan pemerintah untuk menertibkan usaha perikanan dan mengevaluasi perizinan kapal tangkap, infrastruktur perikanan tangkap perlu terus dibangun.

Ia menambahkan, pelabuhan perikanan yang aktif beroperasi saat ini 538 pelabuhan dari total pelabuhan yang mencapai sekitar 1.130 pelabuhan. Tahun 2018, alokasi anggaran KKP untuk operasional pelabuhan perikanan sebesar Rp 1,16 miliar. Oleh karena itu, perlu evaluasi anggaran terkait pembiayaan infrastruktur.

“Perlu ada skema pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan,” kata Abdi.

Sementara itu, perizinan kapal di daerah masih terganjal. Tarjono, nelayan Tegal, Jawa Tengah mengemukakan, perizinan kapal nelayan terkendala prosedur yang menerapkan sistem dalam jaringan (daring). Sedangkan pihak syahbandar  dinilai tidak optimal membantu nelayan menggunakan sistem perizinan daring. Akibatnya, banyak berkas perizinan yang ditolak dengan sistem daring tersebut.

“Kendalanya perizinan kan harus online,sedangkan kami  di desa buta tentang teknologi online.,” katanya.