PDI-P Bahas Kehidupan Nelayan yang Belum Sejahtera
Oleh
Pascal S Bin Saju
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Kehidupan nelayan yang belum sejahtera dan penyediaan mata pencaharian alternatif bari nelayan dibahas dalam Diskusi Kelompok Terarah yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Kamis (27/9/2018).
Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) kali ini bertajuk "Akselerasi Revolusi Industri 4.0 Berbasis Produk Kelautan dan Perikanan" dan diadakan di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Kamis ini.
"Kita fokus menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dengan nelayan sebagai pilar mewujudkan hal tersebut," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
Menurut Hasto, tim Rokhimin Dahuri selaku Ketua DPP PDI-P Bidang Kemaritiman, sudah melakukan kajian ekonomi rakyat di sektor kelautan.
Salah satu Program Kerja PDI-P 2018-2019 ialah memudahkan nelayan mendapatkan izin penangkapan ikan dan usaha. Selain itu, penyediaan mata pencarian alternatif bagi nelayan ketika masuk pada masa tidak bisa melaut.
Selain itu, nelayan juga diarahkan untuk ikut dalam program budi daya. Pasalnya, budi daya masuk dalam estimasi terbesar menghasilkan nilai ekonomi bagi Indonesia yaitu 210 miliar dollar AS per tahun. Hal ini setara dengan potensi ekonomi energi dan sumber daya mineral kelautan Indonesia.
Total potensi ekonomi dari 11 sektor kelautan Indonesia ialah 1.338 triliun dollar AS atau tujuh kali lipat Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016. Sedangkan pada 2014, kontribusi ekonomi kelautan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hanya 22 persen sehingga perlu ditingkatkan lagi.
"Udang memiliki potensi yang besar untuk budi daya karena permintaannya yang banyak di dalam maupun luar negeri. Selain itu, rumput laut juga lebih dahsyat lagi. Selama 45 hari dengan modal Rp 20 juta bisa menghasilkan Rp 4 juta per bulan," kata Rokhimin. (SITA NURAZMI MAKHRUFAH)