Komisi Anggaran Independen Nilai RAPBN 2019 Realistis dan Moderat

FRANSISKUS WISNU W DANY UNTUK KOMPAS

Komisi Anggaran Independen menggelar diskusi publik merespon Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019, di Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018). Ini merupakan respon terhadap RAPBN dan nota keuangan pemerintah. KAI hendak mengawal penyusunan APBN 2019 dan penerapannya.

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Anggaran Independen (KAI) menggelar diskusi publik untuk merespons Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, di Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Komisi Anggaran Independen (KAI) hendak mengawal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sehat, akuntabel, dan efektif untuk tercapainya pembangunan ekonomi Indonesia.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, penyusunan RAPBN 2019 cukup realistis, moderat, dan mengakui tantangan perekonomian global. Asumsi makro dalam RAPBN menempatkan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 3,5 persen, dan nilai tukar Rp 14.400 per dollar Amerika.

"Asumsi makro yang dibuat sudah cukup memperhatikan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi ekonomi yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi cukup konsisten dengan PDB per kapita tahun 2018 sebesar Rp 47,97 juta dan inflasi 3,5 persen per Juni," ucap Prastowo.

Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 2.142 triliun. Sedangkan penerimaan dari pajak sebesar Rp 1.781 triliun. Hal ini dianggap realistis karena kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang semakin membaik.

"APBN 2019 mencerminkan kemandirian. Ini dilihat dari peningkatan peran perpajakan terhadap pendapatan negara," kata Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo.

Sugeng menjelaskan, APBN 2019 merupakan rencana yang baik. Namun, pekerjaan rumah yang harus jadi perhatian adalah kemampuan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan sasaran.

"Prioritas penggunaan anggaran untuk percepatan dan perbaikan kualitas infrastruktur. Konektivitas antar wilayah mampu mendorong ekspor dan daya saing di pasar global," ujar Sugeng. (E17)