Suriname Jajaki Kerja Sama Perbankan Syariah

KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA

Delegasi Suriname bertemu dengan jajaran pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin (4/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah Suriname tengah menjajaki peluang kerja sama dengan Indonesia di bidang perbankan syariah. Faktor kedekatan historis jadi alasan dipilihnya Indonesia sebagai sumber informasi dan bantuan teknis guna mengembangkan sistem ekonomi syariah di Suriname.

Perwakilan dari Kementerian Keuangan Suriname, Elizabeth Bradley menyatakan, perbankan syariah dipandang sebagai peluang bisnis menjanjikan  di negara dengan populasi kurang lebih 500.000 jiwa tersebut. Sebab, pelaku perbankan di Suriname mengincar pangsa pasar hingga seluruh Kepulauan Karibia.

“Terdapat jutaan nasabah perbankan syariah di Indonesia, kami ingin mempelajari bagaimana pengelolalan, strategi perlidungan konsumen, hingga pembiayaannya,” kata Bradley di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Jakarta, Senin (4/6/2018).

Saat ini baru ada satu bank di Suriname yang beroperasi sesuai dengan mekanisme ekonomi syariah, yakni Trustbank Amanah. Bradley mengatakan bank yang mulai bertransformasi menjadi bank syariah sejak akhir 2015 inilah yang akan dikembangkan agar bisa ekspansi seluruh Kepulauan Karibia.

KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA

Duta Besar RI untuk Suriname Dominicus Supratikto (kiri) dan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi

Duta Besar RI untuk Suriname Dominicus Supratikto menambahkan, kedekatan historis menjadi salah satu alasan pemerintah Suriname memilih  bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Penjajakan kerja sama ini sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun ini.

Kerja sama rencananya akan melibatkan lembaga perbankan yang berafiliasi dengan Bank Pembangunan Islam (IDB). Pengembangan bank syariah diharapkan dapat memberi manfaat terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) di Suriname.

“Di Suriname banyak etnis jawa beraga Islam yang membangun UKM (usaha kecil menengah). Mayoritas dari mereka beragama Islam. Ini bisa jadi salah satu cara pemerintah Suriname untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat Jawa di Suriname,” kata Supratikto.

kedekatan historis jadi salah satu alasan pemerintah Suriname memilih bekerja sama dengan pemerintah Indonesia

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungky Sumadi mengungkapkan, pihaknya melihat peluang perbankan syariah di Indonesia untuk melakukan ekspansi ke Suriname. Pasalnya, ada permintaan khusus dari Suriname agar perbankan syariah Indonesia berinvestasi sekaligus membantu perbaikan system ekonomis syariah.

“Kami lihat kemungkinan itu ada, tapi saat ini masih dijajakin dan dikaji, perbankan syariah mana yang sanggup, sebab diihat dari segi asetnya juga karena tidak semua perbankan syariah punya kemampuan yang sama,” kata Pungky.

Pihaknya kini tengah merancang bentuk kontribusi untuk memberi bantuan teknis sekaligus memperbaiki sistem hukum syariah di sana. Pilihan kontribusi lain adalah dengan berinvestasi langsung ke negara-negara tersebut. Namun, untuk opsi tersebut masih terkendala regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“OJK membatasi wilayah ekpansi bank syariah nasional hanya di kawasan Asia. Oleh karena itu, pihaknya sedang menjajaki komunikasi dengan OJK terkait kemungkinan regulasi tersebut direvisi,” ujarnya.

Selain faktor historis, lanjut Pungky, Indonesia merupakan salah satu negara yang dinilai berhasil dalam membangun tonggak perbankan syariah. Salah satunya dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia.