Presiden Minta Disiapkan Langkah Mitigasi

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS —  Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian dan lembaga negara untuk menyiapkan langkah mitigasi menghadapi ketidakpastian global. Langkah ini dibutuhkan untuk mengurangi dampak buruk yang lebih besar selama ketidakpastian berlangsung. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (15/5/2018).

Langkah mitigasi itu sebagai langkah antisipatif volatilitas (kecenderungan perubahan) arsitektur keuangan global yang dipicu kebijakan moneter Amerika Serikat. ”Hal ini menyebabkan depresiasi mata uang di dunia, tidak terkecuali mata uang Indonesia,” kata Presiden di hadapan peserta rapat.

Sejalan dengan langkah antisipasi tersebut, pemerintah harus dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,06 persen di kuartal I tahun 2018. Momentum ini, menurut Presiden, harus dapat ditingkatkan lagi dengan cara menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan ekspor. Terkait ekspor, Presiden secara khusus meminta agar tidak ada lagi hambatan.

”Berbagai hambatan ekspor, baik di perizinan, pembiayaan, pajak, maupun kepabeanan, segera harus kita hilangkan,” kata Presiden. Hambatan yang dimaksud, kata Presiden, bukan hanya di tingkat pemerintah pusat, melainkan juga hambatan yang berasal dari pemerintah daerah. ”Jangan ragu mendesain insentif-insentif yang tepat, segera lakukan sekarang, dan manfaatnya segera kita rasakan,” katanya.

Di luar persoalan ekonomi, Presiden meminta agar kementerian dan lembaga negara tetap fokus menjaga stabilitas keamanan. Dengan cara ini, program kerja untuk menurunkan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan dapat dipercepat, teruskan, dan diperbaiki.

Berbagai hambatan ekspor, baik di perizinan, pembiayaan, pajak, maupun kepabeanan, segera harus kita hilangkan.

Kebijakan fiskal

Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan desain kebijakan fiskal 2019-2022. Desain itu dibuat dengan upaya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendukung pertumbuhan ekonomi. Seusai rapat terbatas, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, langkah kebijakan fiskal jangka menengah dibuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, pemerintah berupaya agar langkah ini memiliki ketahanan yang cukup untuk menghadapi guncangan.

Pemerintah, menurut Sri, juga menyelesaikan pembaruan data akibat adanya dinamika ekonomi dunia yang terjadi dan pengaruhnya pada berbagai indikator, baik kurs, pertumbuhan ekonomi, maupun komponen-komponen, seperti investasi dan ekspor-impor. Mengenai hal ini, dia akan  sampaikan kepada DPR akhir Mei ini. Sementara terkait asumsi makro, tidak akan banyak berubah di mana pertumbuhan ekonomi masih berkisar 5,4-5,8 persen.

Mengenai insentif yang diminta Presiden, pemerintah sudah menyiapkan tax holiday dan tax allowance untuk investasi di bawah Rp 500 miliar. Selain itu, juga disiapkan fasilitas untuk industri padat karya berorientasi ekspor. Dengan demikian, dalam jangka menengah, investasi dan industrialisasi akan membangun ketahanan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi naik tanpa terhalang transaksi berjalan yang negatif atau neraca pembayaran yang tertekan.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pokok-pokok kebijakan APBN 2019 mulai difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang lebih intensif. Tahun 2019, anggaran di sektor ini sudah disiapkan dan aksi untuk mendorong keterampilan dan kapasitas tenaga kerja akan semakin konkret.

Hadir di rapat terbatas ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah AA Puspayoga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendy, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.