JAKARTA, KOMPAS — Usulan agar delapan bendungan dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional belum bisa ditindaklanjuti. Sebab, usulan itu belum dilengkapi dokumen penunjang.
Dengan demikian, proyek strategis nasional (PSN) untuk tahun ini berjumlah 222 proyek dan 3 program.
Pada akhir Maret lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengirimkan surat berisi usulan delapan bendungan menjadi PSN. Dari delapan bendungan tersebut, empat bendungan akan dilelang tahun ini.
”Kementerian PUPR sudah mengusulkan, tetapi datanya belum ada. Yang kami rapatkan dengan Presiden baru surat untuk mengusulkan bendungan, tetapi belum ada dokumennya. Jadi, kami belum bisa terima,” kata Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, Kamis (26/4/2018), di Jakarta.
Delapan bendungan yang diusulkan masuk menjadi PSN adalah Bendungan Tamblang (Bali), Jlantah (Jawa Tengah), Jragung (Jateng), Beringin Sila (Nusa Tenggara Barat), dan Manikin (Nusa Tenggara Timur). Diusulkan juga Bendungan Lambakan (Kalimantan Timur), Riam Kiwa, (Kalimantan Selatan), dan Digoel (Papua).
Menurut Wahyu, usulan delapan bendungan menjadi PSN tersebut menggantikan bendungan lain yang dinilai tidak akan bisa dibangun selambat-lambatnya sebelum triwulan III-2019. Meski demikian, dokumen penunjang tetap diperlukan karena usulan tersebut merupakan proyek baru. Proyek tersebut juga mesti memenuhi kriteria sebagai PSN.
”Kami tetap terbuka. Selama Kementerian PUPR masih belum memasukkan dokumen, ya, kami belum bisa menilai apakah proyek tersebut memenuhi kriteria atau tidak,” ujar Wahyu.
Dikeluarkan
Tahun ini, KPPIP mengeluarkan 24 proyek dari daftar PSN. Jumlah itu terdiri dari 10 proyek senilai Rp 61,5 triliun yang telah selesai dan 14 proyek yang dibatalkan status PSN-nya. Dengan demikian, jumlah PSN berubah, dari 245 proyek dan 2 program menjadi 222 proyek dan 3 program.
Salah satu proyek yang dikeluarkan dari daftar PSN adalah proyek tol ruas Sukabumi-Ciranjang-Padalarang (Jawa Barat) sepanjang 61 kilometer. Meski demikian, Wahyu memastikan tol tersebut dikeluarkan dari PSN karena masalah administratif penamaan proyek. Sebab, sebagian proyek itu akan digabungkan dengan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi yang saat ini dalam tahap konstruksi dan sebagian lagi dengan ruas tol Purbaleunyi yang telah beroperasi.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, ada beberapa ruas tol yang dikeluarkan dari PSN, antara lain tol Sukabumi-Ciranjang-Padalarang dan tol Waru-Wonokromo-Tanjung Perak (Jawa Timur). Ruas tol yang kedua di ruas tol di Jawa Timur itu dikeluarkan dari PSN karena pemerintah daerah menghendaki jalan bebas hambatan non-tol. ”Semula dirancang akan dibangun layang,” kata Herry.
Sementara itu, Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengatakan, delapan bendungan baru diusulkan masuk PSN untuk menggantikan bendungan lain yang ternyata tidak bisa dilanjutkan.