Pariwisata dan UKM Topang NTB

KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA

Activity at one of the cafés at the Kuta Beach complex belonging to the Mandalika Special Economic Zone (KEK) in Pujut district, Central Lombok regency, West Nusa Tenggara, on Thursday (29/3). State electricity company PLN guaranteed electricity supply for the 1,175-hectare area, whose electricity demand is predicted to increase from 65 megawatts (MW) in 2025 to 111 MW in 2030.

LOMBOK BARAT, KOMPAS - Lonjakan investasi di sektor pariwisata dan industri kreatif diprediksi jadi penopang pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat tahun ini. Kedua sektor jadi andalan NTB setelah diterapkannya pemangkasan kuota ekspor mineral.

Hal ini mengemuka dalam diskusi antara Bank Indonesia bersama media massa lokal dan nasional di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, Sabtu (21/4). Diskusi ini merupakan bagian dari kegiatan pelatihan yang diberikan BI kepada awak media bertema “Kondisi Perekonomian Terkini dan Respons Kebijakan Ekonomi”.

Manajer Fungsi Data Ekonomi Statistik Keuangan Perwakilan Kepala Kantor BI Nusa Tenggara Barat ( NTB), Suwarha Warno Wirapermana, mengatakan selama ini NTB bergantung pada ekspor mineral tembaga.

Akibat kebijakan penurunan kuota ekspor tembaga, lanjut Warno, pertumbuhan ekonomi NTB 2017 lalu menjadi 0,11 persen. Padahal, pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 2016 mencapai 5,82 persen.

“Tapi bila perhitungan ekonomi tidak mempertimbangkan sektor pertambangan, maka pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 7,1 persen. Angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07 persen,” ujarnya.

Upaya perbaikan ekonomi telah dilakukan pemerintah daerah melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai destinasi pariwisata prioritas. Pemda juga menstimulasi pengembangan industri kreatif, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), lewat pembinaan bantuan pemasaran.

Di sektor pariwisata, lanjut Warno, potensi wisata halal yang dimiliki NTB sangat besar. Pengembangan halal tourism di Provinsi NTB terus dilakukan melalui upaya-upaya seperti Peraturan Daerah Pariwisata Halal yang merupakan pertama di Indonesia yaitu Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

“Prospek ekonomi NTB akan semakin kuat terutama pariwisata. NTB dinobatkan dengan predikat best halal food (makanan halal terbaik), dan the best honeymoon place (tempat bulan madu terbaik),” katanya.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, NTB juga mengalami perbaikan. Tingkat kemiskinan NTB menurun dari 23,08 persen di 2008 menjadi 15,05 persen periode 2017. Tingkat pengangguran juga menurun dari 6,25 persen di tahun 2009 menjadi 3,32 persen di tahun 2017.

Sementara untuk laju inflasi di tahun 2017 sebesar 3,7 persen, lebih rendah dari target 4 plus minus 1 persen. "Laju inflasi NTB 2017 ini lebih terkendali dibandingkan tahun 2016," tambahnya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB Lalu Mohamad Faozal mengatakan pihaknya membuka peluang seluas-luasnya bagi investor untuk menanamkan modalnya di bidang pariwisata di NTB.

Menurut dia, sinergitas antar-pemangku kepentingan pembangunan pariwisata sangat penting. "Investasi penting bagi daerah. Kami terbuka terhadap para investor melalui kebijakan-kebijakan yang pro terhadap investasi," ujar Faozal

Terbukanya peluang pengembangan pariwisata di NTB harus dimanfaatkan secara bijak oleh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan perekonomian. Pemda NTB berkomitmen untuk terus kembangkan sektor pariwisata dan sebagai salah satu sektor utama pembangunan di NTB. (DIM)