Kebijakan Ekonomi Indonesia Dinilai Belum Sesuai Prinsip Pancasila

PRAYOGI DWI SULISTYO UNTUK KOMPAS

Pakar ekonomi dan lingkungan Prof (emeritus) Emil Salim mengkritisi kebijakan sistem ekonomi di Indonesia yang belum sesuai dengan nilai Pancasila, Senin (19/2)

JAKARTA, KOMPAS — Sistem ekonomi pasar yang berprinsip pada pembagian keuntungan yang adil sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dipandang masih belum diterapkan di Indonesia. Hasil pembangunan selama ini dinilai belum merata.

Pakar ekonomi dan lingkungan Prof (emeritus) Emil Salim mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama ini belum disertai dengan prinsip keadilan. “Hal itu dapat dilihat dari angka ketimpangan kontribusi Produk Domestik Bruto dengan kondisi prasarana ekonomi dan sosial di daerah Indonesia bagian timur masih tertinggal dengan Pulau Jawa dan Sumatera,” kata Emil dalam Simposium Nasional bertajuk “Sistem Perekonomian Indonesia: Peluang dan Tantangan Ekonomi Pasar Pancasila” di Jakarta, Senin (19/2).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari Jawa mencapai 58,49 persen. Selanjutnya, sumbangan tertinggi kedua dari Pulau Sumatera, yaitu sebesar 21,66 persen.

“Kontribusi PDB Indonesia dari kawasan timur kurang dari 20 persen,” kata Emil. Ketimpangan tersebut juga terdapat pada tingkat pendidikan dan kesehatan.

Emil berharap pemerintah dapat membangun perekonomian di Indonesia secara berkelanjutan sesuai dengan semangat Pancasila. Ia menegaskan, agar dapat mencapai pemerataan ekonomi di Indonesia, dibutuhkan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia melalui multi jalur pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan ekologi alami sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (DD08)