JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan menuntaskan pemerataan pembangunan pada 2019. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap naik dan tak hanya bertumpu pada konsumsi, tetapi juga pada investasi dan ekspor. Fokus lain pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sejumlah hal dalam Rencana Kerja Pemerintah itu dibahas dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/2). Sidang kabinet dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai sidang kabinet menyatakan akan menyederhanakan regulasi dan kebijakan. Sejumlah aturan dan syarat yang menghalangi akan dipotong serta proses dipermudah melalui sistem pengajuan tunggal dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Selain itu, pemberian tax allowance dan tax holiday akan dikaji ulang. Sejauh ini, kata Sri, ada keluhan mengenai jumlah tenaga kerja yang harus diserap dan nilai investasi minimal. Namun, pemerintah akan mempermudah pemberian insentif pajak agar risiko pengusaha lebih kecil, keuntungan lebih besar, dan insentif lebih baik. ”Kalau perusahaan sudah akan ekspansi dengan nilai signifikan, bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan (insentif pajak tersebut),” tutur Sri.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi kembali menegaskan, investasi dan ekspor adalah kunci untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus bergerak cepat agar tidak ketinggalan dari negara lain.
”Jika terlambat, kita ditinggal dan investasi beralih ke negara yang menawarkan iklim lebih baik. Padahal, kita butuh tambahan lapangan pekerjaan baru untuk mengatasi pengangguran,” ujar Presiden.
Selain meminta semua prioritas dan program strategis nasional 2017-2018 dituntaskan, Presiden juga menegaskan kepada jajarannya agar fokus pada pembangunan sumber daya manusia pada 2019.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, bentuknya antara lain pelayanan dasar warga, pengentasan rakyat miskin, dan pengurangan ketimpangan.
Properti membaik
Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia menunjukkan perbaikan di sektor properti. Namun, suku bunga kredit konstruksi masih tinggi.
”Pada akhir 2017, kami sudah merasakan perbaikan penjualan untuk rumah nonmasyarakat berpenghasilan rendah. Dari berbagai upaya dan promosi, akhirnya kepercayaan masyarakat mulai membaik,” kata Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia Totok Lusida, Senin, di Jakarta.
Berdasarkan Survei Harga Properti Residensial BI pada triwulan IV-2017, harga properti residensial di pasar primer meningkat dibandingkan dengan triwulan III-2017. Indeks Harga Properti Residensial triwulan IV-2017 tumbuh 0,55 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan III-2017 yang sebesar 0,50 persen. Kenaikan harga tersebut terutama disebabkan harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja, yang diperkirakan akan berlanjut pada triwulan I-2018 sebesar 0,72 persen.
Menurut Totok, masih banyak pengembang yang menggunakan sumber pembiayaan internal. Hal ini menunjukkan, bunga kredit konstruksi dinilai masih terlalu tinggi. Saat ini, bunga kredit konstruksi 12-14 persen, jauh di atas bunga deposito yang sebesar 5 persen.