Meski demikian, pelaksanaannya masih belum optimal.
Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur Muhammad Hasan, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (25/1), menyampaikan, program integrasi lahan garam rakyat ke dalam satu kawasan produksi seluas 15 hektar belum berjalan optimal. Diperlukan proses sosialisasi dengan sistem pengelolaan bagi hasil.
”Perlu pendekatan ke petambak agar rela menyerahkan lahannya untuk dikelola bersama serta perlu ada nota kesepahaman mengenai bagi hasil produksi sesuai luasan lahan,” katanya.
Program Pugar mencakup integrasi lahan, pompa, geomembran, dan pengangkutan garam. Integrasi tambak garam rakyat ditargetkan seluas 15 hektar per kawasan produksi. Tahun ini, anggaran untuk program ini Rp 82 miliar, meningkat dibandingkan dengan anggaran tahun lalu yang Rp 50,5 miliar.
Hilirisasi
Menurut Hasan, program pemberdayaan tambak garam melalui integrasi tambak perlu ditopang hilirisasi. Faktanya, dengan pola produksi saat ini, petambak kesulitan menjual garam. Stok garam petambak tidak terserap pabrik, terutama sejak ada kebijakan impor garam industri. Jika integrasi tambak berjalan, harus ada kepastian hasil produksi terserap oleh industri.
Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), stok garam rakyat di sejumlah sentra produksi per 18 Januari 2018 mencapai 87.328 ton.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi menambahkan, cakupan Pugar tahun ini diperluas dari 15 kabupaten/kota menjadi 21 kabupaten/kota dengan target lahan terintegrasi 1.200 hektar dan produktivitas 150 ton per hektar. Tahun ini, target produksinya 180.000 ton dalam kondisi cuaca normal.
Dari sisi hilir, sejak tahun lalu pemerintah merintis sistem resi gudang pada beberapa gudang garam yang dibangun pemerintah. Penerapan resi gudang untuk menjaga harga garam rakyat agar tidak anjlok sewaktu panen raya. Sistem resi gudang percontohan diterapkan di Indramayu, Pati, dan Pamekasan.
Tahun ini pemerintah membangun enam gudang garam berkapasitas 2.000 ton, yakni di Rembang, Brebes, dan Demak (Jawa Tengah); Tuban dan Sampang (Jawa Timur); serta Kupang (Nusa Tenggara Timur). Anggaran yang disiapkan Rp 11 miliar-Rp 12 miliar.
Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Achmad Sigit Dwiwahjono menuturkan, Kemenperin meningkatkan industri pengolah garam rakyat. Tahun lalu sudah ada 10 pabrik.
”Industri pengolah tersebut akan mengolah garam rakyat untuk kebutuhan industri,” katanya. (LKT/CAS)