Pertumbuhan Berkualitas pada Tahun Keempat
Tahun 2018 adalah tahun keempat pelaksanaan janji-janji kampanye Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bagi masyarakat, ukurannya sederhana, yakni hidup harus semakin sejahtera.
Agenda apa saja yang akan direalisasikan pemerintah tahun ini? Dari perspektif perencanaan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah acuan yang paling komprehensif. Tema RKP 2018 adalah ”Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Ini merupakan turunan dari visi pembangunan nasional 2015-2019, yakni ”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro memberikan sejumlah penekanan pada wawancara khusus sekitar 50 menit di kantor Bappenas, akhir pekan lalu. Berikut petikannya.
Apa yang diinginkan dari tema RKP 2018?
Arahnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Ini tecermin dari target-target pembangunan. Pertama, mendorong angka kemiskinan ke satu angka. Kedua, ketimpangan (dalam indikator rasio gini) di bawah 0,9. Ketiga, angka pengangguran mendekati 5 persen. Pertumbuhan ekonomi, kalau bisa keluar dari 5,1 persen, jadi 5,3-5,4 persen. Harus ada pergerakan yang cukup tinggi. Jadi, tantangannya adalah menyinergikan program-program yang sudah disusun dan dianggarkan dalam APBN 2018 serta upaya-upaya di luar APBN untuk menuju target tersebut.
Apa konkretnya?
Untuk kemiskinan dan ketimpangan, akan ada pengalihan subsidi harga menjadi bantuan tepat sasaran. Volume bantuan juga akan semakin besar. Verifikasi data terus diperbaiki sehingga bantuan semakin tepat sasaran. Sebab, kunci menurunkan angka kemiskinan lebih jauh lagi adalah memastikan bantuan tepat sasaran. Kalau ada kesalahan, harus sangat minimal.
Hal lain adalah penguatan untuk kelompok paling marjinal. Dalam konteks ini, petani dan nelayan paling menjadi perhatian. Sekarang ini, makin banyak skema digital yang membantu agar petani dan nelayan tidak dirugikan pedagang perantara. Model kemitraan untuk petani dan nelayan akan diperkuat. Dengan adanya bantuan tepat sasaran dan padat karya cash forward, kita harapkan membantu daya beli sekaligus mengurangi angka pengangguran di desa. Pemerintah juga memperluas cakupan Program Keluarga Harapan. Penerima bantuan pangan langsung nontunai diperluas secara bertahap, dari 1,2 juta jiwa tahun 2017 menjadi 10 juta jiwa pada Agustus 2018.
Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi?
Pada 2018, harapannya, Badan Pusat Statistik mulai memasukkan perhitungan transaksi digital. Mudah-mudahan ini bisa menggambarkan lebih akurat bagaimana sebenarnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita. Realisasi investasi harus benar-benar diwujudkan. Momentum investasi sudah tampak pada triwulan III-2017. Pertumbuhannya mencapai 7 persen. Kita belum tahu berapa pertumbuhannya di triwulan IV-2017 (BPS baru akan mengumumkan pada Februari 2018). Ini yang harus dilihat. Saya ingin lihat apakah momentum itu berlanjut. Akan tetapi, saya optimistis sebab impor mesin naik di triwulan IV-2017. Mesin itu sumber implementasi investasi. Saya melihat ada peluang momentum itu berlanjut di triwulan IV-2017 dan di 2018.
Persepsi investasi di Indonesia terus membaik. Apa yang harus dilakukan sekarang?
Tahun 2018 adalah tahun untuk merealisasikan investasi langsung karena sudah cukup yang namanya komitmen, promosi, dan upaya untuk memperbaiki peringkat. Memang setiap tahun kita harus terus memperbaiki peringkat iklim investasi. Akan tetapi, bukan berarti harus menunggu peringkat naik di posisi tertentu baru kita berupaya mendapatkan investasi. Upaya itu harus dimulai dari sekarang. Yang terjadi selama ini adalah gap antara komitmen dan realisasi. Ini yang harus dicari solusinya, terutama investasi asing, karena akan memicu investasi domestik. Paling penting sekarang, dengan iklim investasi yang makin bagus, bagaimana merealisasikan investasi asing.
Pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur sejak 2015. Bagaimana penjelasannya?
Infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas. Saya ingin menyanggah anggapan yang mengatakan, infrastruktur yang dilakukan 2015-2017 tidak banyak pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika investasi swasta belum banyak masuk, pembangunan infrastruktur yang sebenarnya menyangga pertumbuhan ekonomi stabil di 5 persen selain konsumsi rumah tangga. Sumbangannya langsung ke produk domestik bruto (PDB). Sebab, pembangunan infrastruktur langsung dihitung sebagai investasi. Nanti saat infrastruktur beroperasi, sumbangan ke PDB diperoleh dari aktivitas ekonomi yang menggunakan infrastruktur tersebut. Banyak proyek infrastruktur belum selesai karena proyeknya jangka menengah-panjang. Namun, tahun ini beberapa proyek besar sudah mulai banyak yang selesai, misalnya Tol Jakarta-Surabaya. Ini akan terjadi paling lambat akhir 2018. Kalau menteri perhubungan dan menteri pekerjaan umum optimistis selesai jelang Lebaran. Tapi saya bilang, paling aman, Tol Jakarta-Surabaya akan benar-benar beroperasi penuh pada akhir 2018. Bandara Kertajati di Majalengka mulai beroperasi Juni 2018. Beberapa pembangkit listrik yang besar-besar, saya rasa juga ada yang sudah selesai di 2018. Salah satu penyebab mengapa angka kemiskinan turun, selain bantuan tepat sasaran makin baik, inflasi terkendali, upah riil petani naik, juga karena intervensi pemerintah yang lebih banyak di infrastruktur dasar, misalnya penyediaan air bersih, sanitasi, dan jalan desa. Ini langsung menyentuh kemiskinan.
Bagaimana dengan proporsi anggaran?
Sebagian besar infrastruktur di APBN untuk infrastruktur yang bersifat nonkomersial. Jadi, porsi infrastruktur dasar cukup besar. Justru infrastruktur yang skalanya besar, seperti tol dan bandara, banyak yang dikerjakan BUMN atau swasta. Anggaran infrastruktur yang tinggi tetap akan dipertahankan sampai 2019 sebab target infrastruktur dasar belum tercapai. Targetnya, 100 persen penduduk menikmati sanitasi dan air bersih. Sekarang masih di posisi 70 persen. Jadi, dua tahun mendatang harus mengejar yang 30 persen.
Beberapa waktu lalu, Kepala Bappenas dan tiga menteri lainnya dipanggil Presiden Joko Widodo untuk membicarakan 10 kawasan wisata utama. Kesepuluh kawasan tersebut meliputi Borobudur di Jawa Tengah, Dana Toba di Sumatera Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Ada juga Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Tanjung Kelayang di Bangka-Belitung, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Tanjung Lesung di Banten, dan Morotai di Maluku Utara.
Apa yang disampaikan Presiden saat itu?
Presiden ingin kawasan wisata utama itu nanti lebih inklusif. Di setiap kawasan wisata, pasti ada kawasan untuk segmen tertentu. Kalau di Bali ada kawasan seperti Nusa Dua. Jadi, di setiap wisata utama tersebut, pasti akan ada kawasan khusus, seperti Nusa Dua. Akan tetapi, pada saat yang sama, dikembangkan juga kawasan yang bersifat umum. Ini akan menjadi salah satu ciri tujuan wisata utama.
Presiden juga berpesan agar pembangunan melibatkan lebih banyak usaha kecil menengah (UKM) sebagai penyedia cendera mata, jasa, dan lain-lain. Jangan sampai penduduk lokal hanya menjadi penonton. Kita mau dorong partisipasi UKM. Dan ini harus ada di setiap kawasan wisata utama itu. Infrastruktur konektivitas agar diperkuat, seperti bandara, tol, dan jalur kereta api. Berikutnya yang paling penting adalah obyek wisatanya harus dijaga dan dipertahankan. Di setiap kawasan, ada rencana induk terintegrasi yang sudah memperhitungkan faktor-faktor tersebut.
Rencana tahun ini?
Di RKP 2018, pemerintah fokus pada empat kawasan lebih dulu, yakni Borobudur, Dana Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. 2019, fokusnya akan ditambah Bromo-Tengger-Semeru dan Wakatobi. Lalu 2020 dan seterusnya, pemerintah akan menyelesaikan sisanya, yakni Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, dan Morotai.
Pembiayaannya?
Setiap kawasan wisata melibatkan APBN, APBD, BUMN, swasta, dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Untuk kawasan Danau Toba, misalnya, APBN digunakan untuk proyek yang tidak bisa dikerjakan swasta. Perpanjangan landas pacu oleh kementerian perhubungan. Jalan koneksi di sekitar danau dikerjakan kementerian PU. Dermaga untuk kapal-kapal dikerjakan pemerintah daerah. Sementara Jalan Tol Medan-Parapat dikerjakan BUMN. Bandara Silangit dikerjakan oleh Angkasa Pura. Di sini perlu perencanaan yang terintegrasi agar jelas siapa mengerjakan apa dan di mana. Tahun ini sudah ada anggaran dari APBN untuk pembangunan infrastruktur dan menyelesaikan rencana induknya.