Perlu Kemauan Politik Atasi Kemacetan
JAKARTA, KOMPASKemacetan yang terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan, hanya bisa diatasi jika ada kemauan politik dari pemimpinnya. Tanpa ada kemauan politik, maka usaha yang dilakukan hanya akan jalan di tempat, bahkan terbengkalai."Contohnya adalah angkutan massal cepat atau MRT yang saat ini sedang dibangun di Jakarta. Ide pembangunan MRT itu sudah ada sejak 1980-an awal. Akan tetapi, karena tidak ada kemauan politik, tidak kunjung dibangun. Setelah Pak Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta dan bersikukuh MRT harus dibangun, barulah MRT itu terwujud," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugiharjo dalam seminar Intelligent Transport System (ITS) di Jakarta, Selasa (21/11).Kini, Jakarta dihadapkan lagi dengan teknologi jalan berbayar elektronik (ERP). Teknologi ini sudah diperkenalkan sejak tujuh lalu, tetapi hingga kini belum juga diterapkan."Memang ada kendala teknis. Salah satunya adalah sistem registrasi kendaraan yang masih dalam peningkatan. Saat ini penerapan ERP sudah sangat terlambat, hanya dengan kemauan politik saja ERP bisa terwujud," kata Sugiharjo.Salah seorang penggagas ITS Indonesia, Bambang Susantono, yang pernah menjabat wakil menteri perhubungan mengatakan, ERP adalah jawaban paling adil bagi semua pengguna jalan di kota besar. Jika pengguna mobil pribadi bersedia membayar, pengguna mobil pribadi itu memiliki kebebasan untuk melintas di jalan itu. Sebaliknya, yang tidak membayar bisa menggunakan angkutan umum yang kualitas layanannya harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, pemda juga mendapat tambahan dana dari ERP yang bisa digunakan untuk meningkatkan layanan transportasi dan layanan umum lainnya."Aturan 3 in 1 dan ganjil-genap bukanlah aturan yang adil karena pengendara tidak mendapatkan pilihan," kata Bambang. Presiden ITS Indonesia Noni Purnomo mengatakan, teknologi cerdas bisa menjadi salah satu jawaban untuk menyelesaikan persoalan transportasi. "Namun, dibutuhkan juga keterbukaan dari komunitas masyarakat. Sebaiknya masyarakat tidak hanya melihat dari sisi buruknya saja, tetapi juga mempertimbangkan manfaat yang lebih besar bagi semua," kata Noni. (ARN)
