logo Kompas.id
EkonomiPerlindungan Pekerja Migran Diutamakan

Perlindungan Pekerja Migran Diutamakan

JAKARTA KOMPAS &mdash Perlindungan tenaga kerja Indonesia menjadi inti dari isi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pemerintah berperan besar dalam perlindungan tenaga kerja sejak sebelum berangkat sampai sesudah pulang dari negara penempatan Ini paradigma baru Kema

· 2 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Perlindungan tenaga kerja Indonesia menjadi inti dari isi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah berperan besar dalam perlindungan tenaga kerja sejak sebelum berangkat sampai sesudah pulang dari negara penempatan. "Ini paradigma baru. Kemajuan yang harus diapresiasi," ujar Kepala Pusat Riset dan Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah di Jakarta, Selasa (10/10). Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan, pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Contoh peran pusat adalah memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran melalui pendidikan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan. Sementara pelayanan kebutuhan administrasi keberangkatan ditangani pemerintah provinsi dan kabupaten, melalui pendirian layanan terpadu satu atap. Adapun desa bertugas melakukan monitoring keberangkatan dan kepulangan buruh. Wujud kemajuan berikutnya adalah adanya jaminan sosial bagi pekerja migran. Mereka kini memperoleh akses jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. RUU juga mencantumkan pengenaan sanksi akibat tindak kejahatan dalam proses penempatan. Menurut Anis, bentuknya adalah sanksi pidana yang sudah selaras dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Menurut Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal, contoh kemajuan lain adalah dicantumkannya larangan pejabat negara menjadi pengurus perusahaan penempatan. Ini tidak ada pada regulasi sebelumnya, yakni UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Meski demikian, Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Buruh Migran Indonesia Savitri Wisnuwardhani mengemukakan, RUU tidak membahas perlindungan kepada pekerja migran yang berangkat secara mandiri. RUU malah mengharuskan segala risiko yang dialami buruh migran mandiri menjadi tanggung jawab sendiri. (MED)

Jadilah Bagian dari Jurnalisme Berkualitas Belum selesai baca berita ini? Selesaikan dengan berlangganan konten digital premium Kompas.
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Rp 360.000 /Tahun
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Hemat 40%
POPULER
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Rp 50.000 /Bulan
BERLANGGANAN
atau biarkan Google mengelola langganan Anda untuk paket ini:
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Kompas Digital Premium & Koran
Kompas Digital Premium & Koran
Rp 108.000 /Bulan
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas di Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Pengiriman koran Kompas edisi cetak ke rumah Anda
Memuat data..