Kualitas Jaminan Sosial Perlu Ditingkatkan
JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan kualitas layanan kepada pekerja perlu menjadi prioritas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Cakupan kualitas layanan ini meliputi penambahan peserta, kepatuhan pembayaran iuran, penerbitan kartu peserta, dan mediasi kasus. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Sigit Priohutomo mengemukakan hal itu, Senin (25/9), di Jakarta, seusai penyerahan piagam dan laporan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, "Perluasan kepesertaan harus diutamakan. Dari segmen pekerja penerima upah, kami mengamati banyak perusahaan belum mendaftarkan karyawannya. Apabila sudah berpartisipasi, perusahaan peserta sering kali tidak patuh membayar iuran rutin," ujar Sigit.Penerbitan kartu peserta jaminan sosial ketenagakerjaan turut menjadi sorotan DJSN. Masih banyak pekerja atau buruh yang belum menerima kartu, padahal mereka telah terdaftar sebagai peserta. DJSN merekomendasikan agar BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan sistem untuk mempercepat penerbitan kartu kepesertaan. Pengaduan kasus layanan jaminan sosial, lanjut Sigit, seharusnya juga direspons cepat oleh BPJS. Kemudian perlu dibangun sistem mediasi yang baik untuk penanganannya. Berdasarkan penilaian DJSN, laporan kinerja BPJS Ketenagakerjaan pada 2014 mendapat predikat sehat sekali, laporan 2015 memperoleh predikat sehat, dan laporan 2016 kembali dinilai sehat sekali. Penilaian mengacu kepada empat perspektif, yaitu pelanggan, keuangan, proses internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Sigit mengemukakan, pihaknya menggunakan metode balance scorecard atau mengukur keseluruhan perkembangan bisnis hingga kepuasan peserta terhadap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. DJSN meneliti dan mengevaluasi pencapaian target yang ditetapkan oleh badan. Selain itu, DJSN melakukan survei kepada sekelompok buruh atau pekerja yang sudah jadi peserta. Hasil pengukuran diberi skor angka lalu diberi predikat kualitas. "Predikat kualitas terdiri dari cukup, baik, sehat, dan sehat sekali. Kami berharap predikat yang sekarang diperoleh, dipakai sebagai acuan agar bekerja lebih baik lagi. Pekerjaan rumah hanya seputar peningkatan kualitas layanan," kata Sigit. Sampai Agustus 2017, jumlah peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 24,1 juta orang. Sebanyak 414.000 tercatat sebagai perusahaan peserta aktif. Iuran terkumpul yang berhasil dibukukan senilai Rp 35,28 triliun dengan total dana investasi Rp 293,54 triliun dan hasil investasi Rp 17,35 triliun. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyambut baik penilaian yang diberikan DJSN itu. Dia mengatakan siap memperluas program Perisai, agen sosial yang membantu meningkatkan penetrasi peserta di daerah. Keberadaan agen diharapkan menolong kerja kantor wilayah dalam menjangkau buruh atau pekerja. "Kami mempertimbangkan keberadaan teknologi digital agar lebih mudah mendekatkan diri kepada kelompok buruh atau pekerja," ujarnya. (MED)
