PLN Dekati Perusahaan Batubara
JAKARTA, KOMPAS — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mulai mendekati sejumlah perusahaan tambang batubara di dalam negeri. PLN ingin mendapatkan konsesi batubara melalui akuisisi, dalam rangka mengamankan pasokan bahan bakar utama pembangkit listrik yang dioperasikan PLN itu. Upaya mengamankan pasokan itu seiring kenaikan harga batubara yang tidak dibarengi dengan kenaikan tarif listrik sehingga menggerus kemampuan finansial PLN.Direktur Utama PLN Sofyan Basir, akhir pekan lalu, di Jakarta, mengatakan, sudah mendekati tujuh perusahaan tambang batubara. Pihaknya bernegosiasi agar PLN mendapat konsesi batubara melalui pelepasan saham perusahaan tambang atau dengan cara business to business. "Saat ini, kebutuhan batubara untuk pembangkit PLN 80 juta ton per tahun. Lima tahun mendatang, saat pembangkit baru dalam program 35.000 megawatt mulai beroperasi, kami perlu tambahan 60 juta ton per tahun. Kalau hanya bergantung pasokan dari perusahaan tambang dengan harga pasar, itu memberatkan," kata Sofyan.Berdasarkan data dari PLN, hingga Agustus 2017, batubara berperan penting terhadap operasional pembangkit milik PLN di seluruh Indonesia. Dalam bauran energi pembangkit PLN, sekitar 57,45 persen menggunakan bahan bakar batubara. Posisi kedua adalah bahan bakar gas yang menyumbang 23,8 persen. Berikutnya berupa tenaga air 7,45 persen, solar 6,1 persen, dan panas bumi 4,96 persen.Sofyan mengatakan, harga batubara yang cenderung naik akhir-akhir ini berpengaruh terhadap kas PLN. Apalagi, pemerintah sudah memutuskan tidak akan ada kenaikan tarif listrik sampai akhir tahun ini. Sementara pasokan batubara untuk pembangkit PLN tetap dipatok dengan harga pasar.Harga batubara acuan yang diumumkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode September 2017 sebesar 92,03 dollar AS per ton. Harga ini merupakan yang tertinggi sejak Januari 2017. Bulan lalu, harga batubara dipatok 83,97 dollar AS per ton. Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies Budi Santoso berpendapat, kepemilikan konsesi batubara bukan satu-satunya cara untuk mengamankan pasokan batubara dan mengendalikan tarif listrik. Menurut dia, langkah konsensi yang ditempuh PLN bisa berujung tidak efisien lantaran batubara bukan bisnis utama PLN. Selain itu, ada kewajiban membayar royalti kepada negara."Pemerintah seharusnya menghitung ulang antara royalti yang diterima dari tambang batubara dengan besaran subsidi untuk listrik. Pendapat saya, kalau royalti batubara untuk PLN tidak dikenakan, maka kemungkinan subsidi listrik bisa turun," kata Budi.Budi mengatakan, jika masalah harga batubara menjadi keluhan PLN, perusahaan tersebut dapat "mengunci" harga pembelian dengan cara kontrak jangka panjang. Harga batubara yang berubah setiap bulan dianggap tidak selaras dengan tarif listrik yang diputuskan tidak berubah sampai akhir tahun ini. (APO)
