Solusi Dibahas secara Sektoral

Kompas/Heru Sri Kumoro

Tenda-tenda semipermanen dengan latar belakang gedung-gedung bertingkat di Jalan Tenaga Listrik, Tanah Abang, Jakarta, 2 Juni 2017. Penanganan ketimpangan ekonomi dinilai perlu menjadi agenda prioritas pemerintah. Peningkatan ketimpangan dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

JAKARTA, KOMPAS — Forum Pembangunan Indonesia kembali digelar pada Kamis (10/8) ini. Melanjutkan acara yang dibuka pada Rabu itu,  IDF hari ini akan membahas upaya untuk menurunkan ketimpangan dan kemiskinan secara sektoral.

ANTARA/WAHYU PUTRO A

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) menghadiri pembukaan Forum Pembangunan Indonesia (Indonesia Development Forum/IDF) yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas bersama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, di Jakarta, Rabu (9/8). Agenda utama IDF ialah membahas dan mencari pemecahan permasalahan pembangunan di Indonesia.

Sesuai temanya, yakni ”Memerangi Ketimpangan untuk Pertumbuhan yang Lebih Baik”, forum akan membahas dan mencari solusi persoalan pembangunan di Indonesia. Acara diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Seorang anak berada di dalam gerobak untuk mengikuti orangtuanya yang memulung di sepanjang Jalan KH Wahid Hasyim, Kota Semarang, Jawa Tengah, 4 Januari 2017. Kemiskinan membuat sebagian besar anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

Saat berkunjung ke Kompas, pekan lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan, setidaknya ada 44 karya ilmiah yang lolos seleksi untuk dipaparkan di acara IDF. Karya ilmiah mengenai solusi memerangi ketimpangan dikirim oleh para akademisi dan praktisi, baik dari dalam maupun luar negeri. ”Forum ini juga merupakan ajang untuk berbagi pengalaman,” ujarnya.

Kompas/Wisnu Widiantoro

Dari kiri, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek bersiap-siap mengikuti Rapat Terbatas Kabinet mengenai implementasi program pengentasan warga dari kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, 25 Juli 2017.

Terkait kemiskinan di Indonesia, Bambang menyampaikan, bantuan tepat sasaran diperlukan untuk mengangkat keluarga yang saat ini berada di posisi paling bawah. Adapun bagi kelompok masyarakat yang rentan miskin, harus ada pihak yang bisa menjaga agar mereka tidak jatuh miskin. ”Misalnya, melalui kredit usaha rakyat mikro,” ucapnya.

KOMPAS/MUKHAMAD KURNIAWAN

Buruh tani menanam padi di persawahan Tunggak Jati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 18 April 2017. Menurut Badan Pusat Statistik, rata-rata upah buruh tani nasional pada Maret 2017 sebesar Rp 49.473,00 per hari, naik 0,42 persen dibandingkan Februari 2017, yakni Rp 49.268,00 per hari.

Pada Rabu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam pidato sambutan di pembukaan IDF, menyatakan, pemerintah berharap pemerataan kesejahteraan bisa dicapai secepat-cepatnya. Untuk itu, peningkatan pendapatan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi hal yang mutlak. Akan tetapi, hal ini perlu diwujudkan beriringan dengan peningkatan produktivitas.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Truk melintasi kawasan Sunter, Jakarta, saat mengangkut kendaraan roda dua untuk dibawa ke dealer, 1 Agustus 2017. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia menurunkan target penjualan sepeda motor 2017 dari sebelumnya 5,95 juta unit menjadi 5,75 juta unit. Penurunan target dilakukan karena daya beli masyarakat sekarang dinilai melemah.

Menurut dia, penghasilan seorang profesional di Jakarta bisa beratus kali lipat daripada penghasilan buruh dengan upah minimum. Hal serupa juga terjadi pada pendapatan petani yang jauh berbeda dengan buruh, guru, dokter, atau nelayan. Upaya mengatasi ketimpangan tersebut, menurut Kalla, adalah dengan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat.