Jadi Solusi Pembiayaan Pembangunan Nasional

JAKARTA, KOMPAS — Keuangan syariah diproyeksikan menjadi salah satu solusi pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini bisa dicapai melalui penguatan dan pengembangan keuangan syariah. Namun, keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi persoalan pangsa pasar yang rendah, yakni 5,3 persen dari industri perbankan nasional. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu saat meluncurkan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7). Presiden yang juga Ketua KNKS meyakini industri keuangan syariah dapat menjadi salah satu solusi utama pembiayaan pembangunan di Indonesia. Pembiayaan itu meliputi pembangunan ekonomi umat, infrastruktur, serta pembiayaan program pengentasan kemiskinan dan menekan ketimpangan sosial. Menurut Presiden, cita-cita itu merupakan keniscayaan. Sebab, saat ini Indonesia memiliki potensi besar yang ditandai dengan keberadaan 5.000 institusi keuangan syariah antara lain berupa bank syariah, asuransi syariah, modal ventura syariah, dan bank perkreditan rakyat syariah. Namun, pasar keuangan syariah di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. "Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan, jangan sampai dimanfaatkan negara lain," kata Presiden. Presiden membandingkan pasar keuangan syariah di Arab Saudi yang sudah mencapai 51,1 persen, Malaysia 23,8 persen, dan Uni Emirat Arab 19,6 persen. Beberapa potensi keuangan syariah yang belum tergarap di antaranya pengelolaan tanah wakaf yang besar, yaitu mencapai 4,3 miliar meter persegi. Tanah ini mayoritas belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Adapun wakaf tunai yang masih belum dioptimalkan sekitar Rp 22 miliar. Padahal, hasil dana wakaf ini dapat dipakai untuk kegiatan produktif yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pihak yang membutuhkan. Peluncuran KNKS dihadiri antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, presiden ke-3 RI BJ Habibie, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma\'ruf Amin.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro mengakui tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan keuangan syariah di Indonesia tidak mudah. Sejauh ini, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah hanya bertumpu pada kekuatan pasar dan belum dikerjakan secara sinergi dengan pihak lain. (NDY)