logo Kompas.id
EkonomiDana Jadi Tantangan

Dana Jadi Tantangan

Oleh
· 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Realisasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi saat ini masih kurang dari 50 persen dari target membangun 1 juta hektar dan merehabilitasi 3 juta hektar hingga 2019. Sejauh ini, pendanaan menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah pusat membantu melalui dana alokasi khusus.Dari target 1 juta hektar (ha) hingga 2019, sekitar 56,12 persen atau seluas 561.173 ha menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Adapun kewenangan pemerintah provinsi seluas 236.374 ha (23,64 persen) dan kewenangan kabupaten/kota seluas 202.453 ha (20,25 persen). Hingga Mei 2017, jaringan irigasi yang dibangun 280.365 ha atau 28,04 persen dari 1 juta ha. Rinciannya, yang dibangun pemerintah pusat 246.393 ha (43,91 persen), pemerintah provinsi 16.658 ha (7,05 persen), dan pemerintah kabupaten/kota 17.314 ha (8,55 persen).Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat memiliki luas di atas 3.000 ha, sedangkan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi 1.000-3.000 ha. Adapun jaringan irigasi untuk luas di bawah 1.000 ha merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. "Pencapaian pemerintah pusat baru 43,91 persen. Kami harapkan bisa tercapai (100 persen) dalam dua tahun ini. Yang menjadi masalah, jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi baru dan kabupaten/kota. Kami coba dorong, tetapi kemampuan mereka terbatas. Kami akan bantu dengan dana alokasi khusus," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso dalam jumpa pers, Jumat (26/5), di Jakarta.Hal serupa terjadi pada program rehabilitasi jaringan irigasi. Dari target 3 juta ha hingga 2019, kewenangan pemerintah pusat 1.371.047 ha (45,7 persen), pemerintah provinsi 675.302 ha (22,51 persen), dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota 953.651 ha (31,79 persen).Namun, sampai saat ini, jaringan irigasi yang telah direhabilitasi seluas 1.099.084 ha atau 36,63 persen. Dari jumlah itu, pemerintah pusat merehabilitasi 961.740 ha (70,14 persen), pemerintah provinsi merehabilitasi 55.993 ha (8,29 persen), dan kabupaten/kota merehabilitasi 81.351 ha (8,53 persen).Dana alokasi khususDirektur Irigasi dan Rawa Ditjen SDA Kementerian PUPR Mochammad Mazid mengatakan, Kementerian PUPR meningkatkan jumlah dana alokasi khusus (DAK). Dalam tiga tahun terakhir, alokasi anggaran DAK meningkat, yakni Rp 2,2 triliun pada 2014 menjadi Rp 4,7 triliun pada 2015 dan Rp 6,2 triliun pada 2016. Tahun ini, DAK dialokasikan sekitar Rp 5 triliun."DAK kami harapkan dapat berkontribusi untuk penanganan irigasi, baik rehabilitasi maupun pembangunan jaringan irigasi, terutama di provinsi dan kabupaten/kota," kata Mazid. Untuk menambah jaringan irigasi, Kementerian PUPR membuat Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Menurut Imam, program itu merupakan pembangunan jaringan irigasi kecil yang dibangun masyarakat atau perkumpulan petani pemakai air dengan dana dari Kementerian PUPR. Anggaran per lokasi Rp 200 juta yang terdiri dari Rp 178 juta untuk konstruksi fisik dan Rp 22 juta untuk konsultan pengawas. "Pada 2014, program ini dilakukan di 1.024 lokasi. Kemudian, pada 2015 di 1.505 lokasi, 2016 di 900 lokasi, dan tahun ini di 3.000 lokasi dengan total anggaran Rp 600 miliar. Tahun depan akan kami tambah menjadi 4.000 lokasi dengan dana Rp 800 miliar," kata Imam. Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, ruang fiskal dari APBD untuk belanja modal sangat terbatas, hanya 20-30 persen. "Perlu terobosan untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur hingga tahun 2019," katanya. (NAD)

Editor:
Bagikan