Unit Penguji Kendaraan Harus Diakreditasi

JAKARTA, KOMPAS - Dalam waktu dekat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan akan melakukan akreditasi pada setiap unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor. Akreditasi ini sebagai bentuk legalitas dalam pelaksanaan pengujian berkala dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh swasta atau Agen Pemegang Merk (APM).

Demikian disampaikan Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat Nasution Bin As dalam siaran pers yang dikirimkan pada Kamis (27/4).

Nasution menuturkan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan tangung jawab bersama, bukan pemerintah saja. Akreditasi ini merupakan proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Nasution menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan mekanisme agar pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh bengkel agen pemegang merek (APM) atau swasta. Sebagai contoh, pengujian di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh pihak swasta, yakni PT. Hibaindo Armada Motor.

Ketua Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) Muslim Akbar mengatakan, bus yang terlibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya Puncak beberapa waktu lalu tidak melakukan uji berkala sejak tahun 2015. "Saya memberi saran kepada para petugas penguji agar lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan pengujian bus, terutama pengecekan sistem kemudi," ujarnya.