logo Kompas.id
EkonomiPengetahuan Jadi Basis Kebijakan

Pengetahuan Jadi Basis Kebijakan

JAKARTA KOMPAS &mdash Kebijakan berbasis pengetahuan harus menjadi arah pembangunan agrobisnis di Indonesia Konsistensi kebijakan jangka panjang diperlukan untuk membangun sistem produksi pangan nasional yang tangguh Untuk hal ini kita sering lalai Kita lebih suka mengambil jalan pint

· 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan berbasis pengetahuan harus menjadi arah pembangunan agrobisnis di Indonesia. Konsistensi kebijakan jangka panjang diperlukan untuk membangun sistem produksi pangan nasional yang tangguh. "Untuk hal ini, kita sering lalai. Kita lebih suka mengambil jalan pintas, kalau terjadi kelangkaan, maka solusi yang paling gampang adalah impor dan impor lagi," kata Rektor Institut Pertanian Bogor Herry Suhardiyanto di Jakarta, Jumat (31/3). Herry mengatakan hal itu pada pembukaan Agrinex 2017 di Jakarta Convention Center. Pameran agrobisnis internasional yang tahun ini bertema "Food for All Seasons" itu akan digelar hingga Minggu (2/4). Herry mengatakan, persoalan agrobisnis dan peluang menjadikan pertanian sebagai salah satu kunci memajukan bangsa sudah bertahun-tahun dibicarakan. Namun, Indonesia tak kunjung mampu memenuhi semua kebutuhan pangan. "Petani kita masih berkutat dengan skala ekonomi kecil. Mereka selalu kalah karena ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional," ujar Herry.Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Kompas menunjukkan, nilai tukar petani (NTP) nasional per Februari 2017 sebesar 100,33 atau turun 0,58 persen dari Januari 2017. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap yang dibayar petani. Semakin tinggi NTP, maka daya beli petani semakin besar. Pangan impor Langkah Indonesia untuk mengimpor pangan, menurut Herry, sudah menjadi semacam hal yang membuat ketagihan. Oleh karena itu, Indonesia harus memutar arah perjalanan perjuangan agrobisnis ke depan. "Kalau tidak, maka 200 juta lebih penduduk, yang akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang, akan menghadapi banyak persoalan karena ketergantungan pangan dari impor tersebut," ujarnya. Menurut Herry, lokasi agrobisnis yang tersebar di Indonesia menempatkan agrobisnis berpotensi menjadi instrumen efektif dalam pemerataan dan penguatan ekonomi nasional. "Tidak boleh ganti rezim ganti kebijakan jangka panjang pertanian. Tanpa memperhatikan agrobisnis, banyak potensi bangsa yang tidak tergarap," kata Herry.Pengembangan agrobisnis dan agroindustri tidak bisa dikerjakan dengan pendekatan masa lalu yang menyebabkan berbagai persoalan tak terselesaikan. Apalagi, tambah Herry, banyak persoalan serupa yang terus berulang setiap tahun. "Menjelang Idul Fitri harga daging naik. Ketika musim hujan, harga cabai mahal dan kita tergopoh-gopoh. Kita ribut saling menyalahkan. Padahal, yang harus kita kerjakan adalah konsistensi bekerja dalam jangka panjang," ujar Herry. Ketua Panitia Penyelenggara Agrinex 2017 Rifda Ammarina mengatakan, pemangku kepentingan sektor pertanian harus terus optimistis. Sebab, sektor pertanian berkaitan dengan kebutuhan pangan masyarakat. Rifda memaparkan, Agrinex 2017 menampilkan 200 stan yang melibatkan antara lain perusahaan besar, usaha kecil dan menengah, dan lembaga swadaya masyarakat. Pameran itu juga melibatkan pemerintah daerah, kementerian, serta lembaga penelitian dan pengembangan teknologi pangan. (CAS)

Jadilah Bagian dari Jurnalisme Berkualitas Belum selesai baca berita ini? Selesaikan dengan berlangganan konten digital premium Kompas.
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Rp 360.000 /Tahun
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Hemat 40%
POPULER
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Rp 50.000 /Bulan
BERLANGGANAN
atau biarkan Google mengelola langganan Anda untuk paket ini:
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Kompas Digital Premium & Koran
Kompas Digital Premium & Koran
Rp 108.000 /Bulan
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas di Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Pengiriman koran Kompas edisi cetak ke rumah Anda
Memuat data..