Akhir 2017, 100 Persen Nontunai
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menargetkan paling lambat pada akhir tahun ini transaksi di semua ruas jalan tol sudah menerapkan transaksi nontunai. Untuk mengejar transaksi nontunai diperlukan sosialisasi dan penyiapan sistem."Akhir 2017 atau paling lambat Desember 2017 harus sudah nontunai semua. Pemerintah sudah mencanangkan gerakan nontunai untuk semua sektor, termasuk jalan tol," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna, Rabu (29/3), di Jakarta. Herry mengatakan, rata-rata transaksi nontunai di semua ruas jalan tol baru 23 persen dari total transaksi pembayaran jalan tol. Untuk wilayah Jabodetabek, penggunaan transaksi nontunai sedikit lebih tinggi, yakni 25 persen. Dengan target hingga akhir Desember 2017 sebesar 100 persen, maka transaksi nontunai perlu ditingkatkan lebih dari 10 persen setiap bulan. Menurut Herry, bagi badan usaha jalan tol (BUJT), penerapan transaksi nontunai akan meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jalan tol. Selain itu, dengan pembayaran nontunai, pekerjaan yang dihadapi karyawan BUJT juga dinilai lebih manusiawi. Sejauh ini, sistem maupun alat yang diperlukan untuk penerapan transaksi nontunai telah disiapkan. "Untuk mengejar 100 persen, perlu kerja sama untuk sosialisasi oleh seluruh BUJT dengan perbankan. Sosialisasi ini termasuk menunjukkan tata caranya. Uang elektroniknya dari perbankan yang telah mendapat izin mengeluarkan uang elektronik, jadi multibank," ujar Herry. Setelah transaksi nontunai tercapai 100 persen, pemerintah secara bertahap akan mendorong penerapan arus bebas jalur ganda dengan transaksi otomatis.Secara terpisah, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani menyatakan kesiapan penerapan transaksi nontunai di semua ruas jalan tol yang dikelolanya. "Gardu kami itu sudah 100 persen dapat melayani transaksi dengan menggunakan uang elektronik, baik dengan gardu tol otomatis (GTO) maupun manual," kata Desi.Namun, lanjut Desi, pengendara masih lebih memilih untuk mengantre di gardu manual. Akibatnya, kendati di GTO lancar, kemacetan terjadi di gardu manual. Karena itu, diperlukan sosialisasi bersama oleh semua pihak yang berkepentingan, seperti Bank Indonesia, BPJT, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan para BUJT, sehingga animo pengendara dalam menggunakan uang elektronik semakin tinggi. "April nanti akan dimulai kampanye nasional untuk transaksi nontunai selama 6 bulan ke depan melibatkan 18 BUJT dan 6 bank," ujar Desi.Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto mengatakan telah menyiapkan sistem dan peralatan penerapan transaksi nontunai. "Tinggal mendorong pengendara menggunakan nontunai," katanya. (NAD)