Media massa di Malaysia berperan penting memajukan masyarakat dan mengontrol pemerintah. Karena itu, pemerintah setempat menjamin kebebasan pers.
Oleh
Tri Agung Kristanto
·4 menit baca
MELAKA, KOMPAS — Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Ismail Sabri bin Yaakob mengakui peran media massa dalam memajukan masyarakat, mengontrol pemerintah, dan mendukung upaya pemerintah memajukan negara. Oleh karena itu, pemerintah setempat memastikan menjamin kemerdekaan pers di Malaysia demi kepentingan keluarga Malaysia dan pembangunan negara.
”Saya beri jaminan bahwa tiada apa yang hendak disembunyikan oleh Kerajaan (pemerintah/negara) dalam penyaluran maklumat (informasi) demi kepentingan keluarga Malaysia dan pembangunan negara,” ujar PM Malaysia pada puncak peringatan Hari Wartawan Nasional (Hawana) 2022, sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas, Tri Agung Kristanto, di Melaka, Malaysia, Minggu (29/5/2022).
Acara itu juga dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Datuk Seri Panglima Annuar bin Haji Musa, Ketua Menteri Melaka Datuk Sri Utama Haji Sulaiman bin Md Ali, dan pimpinan dan tokoh media massa di Malaysia. Selain itu, acara tersebut juga dihadiri pimpinan redaksi sejumlah media dari Indonesia, perwakilan Dewan Pers, serta Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Usman Kamsong.
Saya beri jaminan bahwa tiada apa yang hendak disembunyikan oleh Kerajaan (pemerintah/negara) dalam penyaluran maklumat (informasi) demi kepentingan keluarga Malaysia dan pembangunan negara.
Delegasi dari Indonesia itu hadir atas undangan Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia dan Indonesia (Iswami). Setiap tahun wartawan dari kedua negara itu bertemu dan berkegiatan bersama dalam upaya mendukung profesionalisme jurnalis, memperkuat kemerdekaan pers, serta membangun media dan jurnalisme berkualitas.
Pada Hawana 2022, PM Malaysia memastikan adanya dukungan Pemerintah Malaysia senilai RM 1 juta (sekitar Rp 2,5 miliar) kepada Iswami untuk terus mengembangkan profesionalisme wartawan di kedua negara. ”Kalau kurang, nanti boleh minta lagi,” ujarnya, yang disambut tepuk tangan meriah dari peserta peringatan itu.
”Bebas gangguan”
Menurut PM Malaysia, kemerdekaan pers di Malaysia harus dijamin, bebas dari gangguan pihak mana pun, sehingga fungsi media massa dan wartawan untuk menyuarakan aspirasi rakyat serta kritik sosial dan membangun bisa dijalankan dengan benar. Kebebasan bersuara di Malaysia harus dijamin. Pemerintah juga tidak pernah menghalangi wartawan dan media massa menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi.
Meski demikian, PM Ismail Sabri meminta agar wartawan dapat terus mendukung dan melaksanakan prinsip dan tanggung jawab terkait etika dan profesionalisme. Media massa juga bisa menyiarkan laporan yang adil, berlandaskan fakta dan kebenaran, proaktif membantu negara mengatasi persoalan di masyarakat, serta melawan berita bohong (hoaks) dan informasi yang menyesatkan masyarakat.
PM Malaysia menghargai sumbangan dan peran serta wartawan di negeri itu dalam memajukan masyarakat dan negara. Wartawan adalah cendekiawan karena memiliki informasi yang benar, segar, dan bernas; yang ketika disebarkan kepada khalayak secara benar, membuat masyarakat terberdayakan.
Dalam perayaan Hawana kedua itu, wartawan dan pimpinan media massa di Malaysia menyampaikan Deklarasi Melaka 2022. Deklarasi itu menegaskan posisi wartawan dan media massa di Malaysia yang mendukung persatuan Malaysia, mendukung pembangunan negara, memberdayakan publik dengan informasi yang benar dan berimbang, serta melawan hoaks.
Sejarah keberadaan media massa di Malaysia sudah berlangsung lebih dari 205 tahun. Hawana diperingati setiap tanggal 29 Mei, yang merupakan hari kelahiran surat kabar Suara Melayu, yang menjadi koran nasional Malaysia, tahun 1939.
Ketua Menteri Melaka menambahkan, pers di Malaysia yang tertua, salah satunya lahir di Melaka. Oleh karena itu, Melaka menjadi lokasi yang tepat untuk memperingati Hawana 2022. Pemerintah Malaysia menyetujui menjadikan tanggal 29 Mei sebagai Hari Wartawan Nasional pada tahun lalu.
Berorganisasi
Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia menuturkan, persetujuan pemerintah akan keberadaan Hawana, yang akan diperingati setiap tahun, menunjukkan perhatian dan pengakuan pada peran serta wartawan dan media massa dalam memajukan negara dan masyarakat.
Hingga saat ini Malaysia belum memiliki organisasi wartawan secara nasional, dan lembaga yang menaungi media massa dan pekerja media. Oleh karena itu, PM Malaysia mendorong wartawan di negeri itu segera melahirkan organisasi wartawan di tingkat nasional, yang akan dinamai Persatuan Wartawan Malaysia.
Selain itu, perlu juga ada lembaga yang mendukung pengembangan profesi wartawan dan kualitas pers, yang bisa saja dinamai Pusat Kajian Kewartawanan Malaysia.
Sejumlah pimpinan media di Malaysia dan wartawan setempat mengakui, ketiadaan organisasi wartawan di tingkat pusat itu menyulitkan pelaksanaan upaya meningkatkan profesionalisme wartawan dan mengadakan kegiatan kewartawanan berskala nasional. Malaysia juga ingin memiliki lembaga semacam Dewan Pers untuk menjaga kemandirian pers.