SD-SMP di Kupang Wajib Terapkan Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023
Kurikulum Merdeka yang telah diterapkan di enam SD penggerak di Kota Kupang akan diterapkan di seluruh SD-SMP di Kota Kupang pada tahun ajaran 2022/2023.
Oleh
KORNELIS KEWA AMA
·4 menit baca
KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA
Sekolah Dasar Inpres Liliba, Kota Kupang, Rabu (25/5/2022), menyelenggarakan kegiatan "Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila" yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para orangtua siswa, dan sejumlah tokoh masyarakat.
KUPANG, KOMPAS — SD dan SMP di Kota Kupang wajib menerapkan Kurikulum Merdeka yang dicanangkan pemerintah tahun 2020 pada tahun ajaran 2022/2023. Saat ini kurikulum baru diterapkan di enam sekolah dasar penggerak di Kota Kupang. Kurikulum dinilai mendorong siswa dan guru lebih banyak berkreasi dan berinovasi dalam bingkai Pancasila.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Dumul Djami saat menghadiri kegiatan ”Project Penguatan Profil Belajar Pancasila” di SD Inpres Penggerak Liliba Kota Kupang, Rabu (25/5/2022), mengatakan, Kurikulum Merdeka lebih menitikberatkan kebebasan belajar para siswa. Di sini, siswa diwajibkan lebih banyak bertanya, berkreasi, dan berinovasi.
”Sudah enam sekolah dasar penggerak di Kota Kupang yang menerapkan Kurikulum Merdeka yang dicanangkan pemerintah tahun 2020, termasuk SD Inpres Liliba. Dua di antaranya sekolah negeri dan empat lain sekolah yang dikelola pihak swasta. Mereka menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar sejak tahun ajaran 2021/2022, sedangkan sekolah lain masih menggunakan Kurikulum-13 sambil bersiap ke Merdeka Belajar,” kata Djami.
Siswa kelas VII atau SMP kelas 1 pada tahun ajaran 2021/2022 juga telah menggunakan Kurikulum Merdeka. Sementara kelas VIII dan IX atau kelas 2 dan kelas 3 tetap menggunakan Kurikulum (K)-13.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Dumul Djami saat berbicara di halaman Gedung SD Inpres Liliba, Kupang, Rabu (25/5/2022).
Kurikulum Merdeka untuk Kota Kupang wajib dimulai pada tahun pelajaran 2022/2023. ”SD dan SMP yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka, mulai masuk tahun ajaran 2022/2023, semua wajib menggunakan itu,” katanya.
Dalam Kurikulum Merdeka, lanjut Djami, para siswa lebih diberi peluang untuk bertanya apa saja kepada guru, dan guru wajib menjawab. Pertanyaan-pertanyaan siswa itu tentu ada kaitan dengan informasi-informasi yang diperoleh, tidak hanya di dalam buku pelajaran yang diajarkan, tetapi juga apa yang didapatkan di media sosial yang begitu mendominasi informasi.
Para siswa lebih diberi peluang untuk bertanya apa saja kepada guru, dan guru wajib menjawab.
Guru wajib menjawab setiap pertanyaan siswa dan tidak boleh lagi melarang siswa atau mengatakan pertanyaan itu belum layak disampaikan dan jawabannya tidak perlu diketahui seorang siswa SD. Guru tidak boleh lagi menangguhkan setiap pertanyaan siswa selama proses belajar-mengajar berlangsung, tetapi mengarahkan setiap pertanyaan sesuai materi yang sedang dibahas. Dalam proses tanya-jawab itu, guru dan siswa berdiskusi, sama-sama memecahkan sebuah masalah atau mencari jalan keluar.
Guru wajib memberi arahan, bimbingan, dan jawaban yang tepat, sesuai kebutuhan dan perkembangan siswa. Itu berarti guru dituntut untuk lebih banyak belajar dan mengikuti perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus bergerak maju dan berubah.
Namun, lanjut Djami, semua itu tentu dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. ProjectPenguatan Profil Pelajar Pancasila, yang diluncurkan di SD Inpres Liliba Kupang, merupakan bagian dari program merdeka belajar tersebut. Keterlibatan para siswa SD membawakan sejumlah kesenian lokal dan menuturkan sejarah masuknya agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha di Kota Kupang merupakan dasar pembentukan karakter siswa untuk membangun Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika ke depan.
Kegiatan itu merupakan praktik-praktik baik merdeka belajar di Kota Kupang. ”Proses tanya-jawab itu lebih dititikberatkan pada keunikan-keunikan lokal, pemahaman mengenai setiap suku bangsa, kebinekaan, dan penghormatan terhadap setiap perbedaan atau keunikan itu,” katanya.
Mengenai kekhawatiran merdeka belajar yang kebablasan, seperti kecenderungan siswa berperilaku sewenang-wenang seperti tidak mau belajar, tidak hadir di sekolah, dan bertindak kurang sopan terhadap guru, Djami mengatakan, hal itu bergantung pada guru. Namun, jika ada kasus yang menimpa seorang guru di sekolah terkait perilaku siswa terhadap guru dan penerapan program merdeka belajar, dinas pendidikan akan memediasi guru, siswa, dan orangtua siswa.
Adapun secara keseluruhan jumlah SD dan SMP di Kota Kupang sebanyak 580 unit, terdiri dari sekolah negeri sebanyak 132 unit dan sekolah swasta 448 unit.
KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA
Arief Hidayat (8), siswa SD Inpres Liliba, membacakan riwayat agama Islam masuk pertama di Nusa Tenggara Timur dalam kegiatan sekolah itu bertajuk "ProjectPenguatan Profil Pelajar Pancasila" di Kupang, Rabu (25/5/2022). Ia menyebut, Islam masuk pertama kali di Pulau Solor, Flores Timur, tahun 1600-an kemudian menyebar ke Pulau Adonara, Lembata, dan Alor.
Kepala SD Inpres Liliba Kupang Yohanes J Tukan mengatakan, sekolahnya sebagai sekolah penggerak telah memberlakukan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2021/2022. Konsep awalnya, sekolah menggunakan kurikulum operasional sekolah, kemudian dalam perjalanan, Mendikbud mengganti menjadi kurikulum prototipe, dan terakhir dinobatkan namanya menjadi Kurikulum Merdeka.
Johanes menyebutkan ada perbedaan Kurikulum Merdeka dengan K-13. Misalnya, dulu kompetensi inti dan kompetensi dasar disiapkan dari pusat, sekarang dirumuskan sekolah. Pelajaran IPA dan IPS di SD digabung menjadi IPAS.
”Salah satu ciri pemberlakuan merdeka belajar ini adalah Proyek Penguatan Profil Pancasila. Dalam kurikulum itu ada tujuh tema yang ditawarkan. Kita SD diminta untuk mengambil dua tema dalam satu tahun, jadi satu semester, satu tema. Ini selalu ada kaitan dengan Pancasila, tetapi lebih cenderung menyangkut kearifan lokal masyarakat,” kata Tukan.
Pangan lokal yang disiapkan para siswa SD Inpres Liliba, Kupang, sebagai sekolah penggerak, didampingi para guru, Rabu (25/5/2022).
Di sekitar kita ada banyak nilai keberagaman, kearifan lokal yang diwariskan para leluhur. Nilai-nilai Pancasila itu berceceran di dalam budaya setiap suku dan bangsa. Ini yang kita bangun, di mana anak-anak harus menyadari betul bahwa kita ini satu bingkai, Pancasila, meski kita berbeda suku, agama, ras, golongan, dan lain-lain. Adapun jumlah siswa di SD Inpres Liliba sebanyak 786 orang dan guru sebanyak 47 orang. Sebanyak 15 guru merupakan guru honor komite sekolah.
Anton Nubatonis (9), siswa kelas IV SD Liliba, mengatakan, dirinya lebih menyukai Kurikulum Merdeka karena lebih banyak berdiskusi dengan guru dan lebih sering tampil di panggung, mengisi sejumlah kegiatan. ”Pak guru tidak memaksa kami untuk menghafal rumus-rumus lagi, tetapi lebih banyak berdiskusi,” katanya
