Pers Diharapkan Membangun Diskursus Intelektualitas
Pers Indonesia diharapkan membangun diskursus intelektualitas sehingga menjadi bagian dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan kualitas jurnalis menjadi salah satu syarat membangun diskursus itu.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·3 menit baca
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Kamera wartawan televisi yang disiapkan di depan lobi Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). Mereka menunggu Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan memberi keterangan terkait operasi penangkapan sejumlah pejabat di Kementerian Perikanan dan Kelautan terkait dugaan korupsi ekspor benur.
JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan kualitas jurnalis menjadi salah satu tantangan dunia pers Tanah Air. Pers juga diharapkan membangun diskursus intelektualitas sehingga menjadi bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ketua Dewan Pers 2019-2022 Mohammad Nuh mengatakan, saat ini dunia pers terjebak dalam diskursus saling mencemooh dan sinistik. Hal ini mendatangkan kendala dalam mendidik masyarakat sehingga harus segera diakhiri.
”Kita rindu diskursus yang intelektualitasnya kuat. Saling memberikan latar belakang dan kajian akademik sehingga bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Dewan Pers diharapkan dapat mewujudkan atmosfer itu,” ujarnya dalam serah terima jabatan anggota Dewan Pers di Jakarta, Rabu (18/5/2022).
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Ketua Dewan Pers periode 2022-2025 Azyumardi Azra (kanan) bersama mantan ketua dewan pers Bagir Manan (tengah) dan Mohammad Nuh saat acara serah terima jabatan anggota Dewan Pers di Jakarta, Rabu (18/5/2022). Ketua Dewan Pers periode 2019-2022 Mohammad Nuh berharap anggota Dewan Pers yang baru meningkatkan kualitas wartawan demi kemajuan dunia pers Tanah Air.
Peningkatan kualitas jurnalis menjadi salah satu syarat membangun diskursus intelektualitas itu. Oleh karena itu, pendidikan terhadap jurnalis perlu ditingkatkan melalui program kerja Dewan Pers.
”Maka gagasan untuk menyiapkan jurnalis spesialis menjadi sangat relevan. Dengan begitu, jurnalis tidak hanya menyajikan satu data atau paling banter informasi, tetapi juga mengonversinya menjadi pengetahuan,” jelasnya.
Perkembangan dunia digital membuat tantangan pers semakin kompleks. Salah satu pekerjaan terbesar adalah migrasi dari ruang fisik ke ruang siber.
Menurut Nuh, ke depan Dewan Pers bisa berkontribusi membangun diskursus di ruang siber, termasuk media sosial, yang lebih positif untuk mempererat kebangsaan. ”Kalau hanya bertaruh pada wilayah konservatif, (media) cetak dan (media) online terdaftar, siapa yang mengurus bagian lainnya? Rasanya tidak boleh ada wilayah media yang tidak ada penanggung jawabnya,” katanya.
Hal ini (PHK) kelihatannya kurang dapat perlindungan. Banyak (pekerja media) disuruh pensiun dini tanpa mendapat jaminan kesejahteraan. (Azyumardi Azra)
Dalam serah terima jabatan itu dibacakan Keputusan Presiden Nomor 14/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers. Dengan keputusan ini, masa jabatan Anggota Dewan Pers 2019-2022 pun berakhir. Keputusan itu juga mengangkat Anggota Dewan Pers 2022-2025 yang terdiri dari Azyumardi Azra, Atmaji Sapto Anggoro, dan Ninik Rahayu (unsur tokoh masyarakat) serta Paulus Tri Agung Kristanto, Yadi Hendriana, dan Arif Zulkifli (organisasi wartawan).
Sementara dari perwakilan pimpinan perusahaan pers, yaitu Agung Darmajaya, Totok Suryanto, dan Asmono Wikan. Azyumardi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pers periode 2022-2025.
Kapasitas intelektual
Azyumardi menuturkan, pengembangan kualitas jurnalis tidak sekadar kecakapan dalam menulis atau memproduksi berita. Namun, juga peningkatan kapasitas intelektual sehingga lebih menguasai persoalan dengan berbagai latar belakang pengetahuan.
Unjuk rasa menentang wartawan gadungan oleh Forum Wartawan (Asli) Yogyakarta kembali digelar di halaman Balai Kota Yogyakarta, Senin (12/7/2004). Unjuk rasa ini untuk mengingatkan Pemerintah Kota Yogyakarta agar tidak melayani wartawan gadungan atau wartawan yang tidak memiliki surat kabar yang dirasa telah menjatuhkan martabat profesi wartawan.
”Jadi, bukan sebatas kemampuan teknis, 5W + 1H, melainkan kemampuan intelektual dalam menangkap serta memahami ide-ide dan gagasan,” ujarnya.
Menjelang tahun politik pada 2024, Azyumardi mengatakan, pers berperan dalam meningkatkan literasi politik warga. Pada saat yang sama, pers juga diharapkan mempererat ikatan solidaritas di tengah perbedaan pilihan politik masyarakat.
”Mungkin masyarakat akan terpecah (pilihan politik). Media harus memainkan peran sebagai pemersatu bangsa,” katanya.
Azyumardi juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kesejahteraan jurnalis. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19, banyak jurnalis dan pekerja media yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Foto tumpukan sejumlah koran yang terbit di Jakarta, Rabu (22/5/2019). Di tengah gempuran media sosial, media arus utama saat ini masih menjadi acuan informasi bagi warga.
”Hal ini (PHK) kelihatannya kurang dapat perlindungan. Banyak (pekerja media) disuruh pensiun dini tanpa mendapat jaminan kesejahteraan,” ucapnya.
Ketua Dewan Pers 2013-2016 Bagir Manan berharap Dewan Pers memperbanyak pelatihan untuk jurnalis. Selain meningkatkan kemampuan teknis dan intelektualitas, juga membangun etika profesi.
Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai pers sebagai penopang demokrasi sehingga harus tetap menjaga independensi. ”Semoga iklim pers semakin kondusif dan independen dalam membangun diskusi. Bukan kondisi yang saling mencela, tetapi yang sehat dan menjadi sumber informasi masyarakat,” ucapnya.
