RUU Sisdiknas Siapkan Pendidikan yang Adaptif dan Fleksibel dengan Perkembangan Zaman

Sistem pendidikan nasional perlu lebih adaptif dan fleksibel. Karena itu, revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dibutuhkan.

ESTER LINCE NAPITUPULU

Suasana webinar Kompas Talks bertajuk "RUU Sisdiknas Mencerdaskan Bangsa Melalui Inovasi Pendidikan" yang digelar harian Kompas bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamis (21/4/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah masih menyiapkan draf rancangan undang-undang dan naskah akademik sistem pendidikan nasional. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi masih menggali dan menyinkronkan berbagai masukan dari kementerian/lembaga serta lebih dari 60 lembaga/organisasi masyarakat guna menyelesaikan draf resmi yang pertama.

Perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang telah berumur hampir dua dekade bertujuan membentuk sistem pendidikan nasional yang adaptif dan fleksibel sehingga mampu menyiapkan masa depan generasi penerus bangsa. Dengan perubahan ini, payung hukum untuk sistem pendidikan nasional tidak terkunci hal-hal teknis yang seharusnya diatur oleh peraturan di bawahnya sehingga lebih mudah dan cepat untuk menyesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan di tingkat implementasi pendidikan.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan, dalam 20 tahun sudah terjadi banyak perubahan. Bahkan, di era teknologi digital ditambah pandemi Covid-19, perubahan semakin cepat terjadi, termasuk dalam dunia pendidikan.

”Disrupsi pendidikan dalam dua tahun ini saja begitu cepat terjadi. Ada perubahan dalam pembelajaran, asesmen, hingga kurikulum. Jadi, sistem pendidikan nasional harus banyak dibenahi agar kesempatan belajar anak-anak bangsa semakin relevan dan bermakna,” kata Anindito dalam webinar Kompas Talks bertajuk ”RUU Sisdiknas Mencerdaskan Bangsa Melalui Inovasi Pendidikan” kerja sama harian Kompas dan Kemendikbudristek, Kamis (21/4/2022).

Baca juga : RUU Sisdiknas Terbuka untuk Ditanggapi

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Ekspresi Asmazila (5), siswa TK A, saat mengikuti kegiatan belajar-mengajar secara daring di Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (22/1/2021), karena pandemi Covid-19.

Tata kelola pendidikan

Menurut Anindito, pendidikan memerlukan sistem yang dapat membekali anak-anak untuk menghadapi masa depan yang belum bisa diprediksi. Selain itu, tata kelola pendidikan juga perlu lebih fleksibel dan adaptif.

Dengan mengakomodasi tiga UU, yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kebijakan pendidikan yang dibutuhkan dapat lebih dinamis karena pengaturan teknis dan kontekstual bisa cepat dilakukan sesuai kebutuhan tiap daerah atau satuan pendidikan.

Anindito mencontohkan, fleksibilitas dalam penamaan nomenklatur sekolah tidak disebutkan dalam RUU Sisdiknas, tetapi pada peraturan di bawahnya. Dengan demikian, ada relaksasi jika ada perubahan nama. Sebagai contoh, sekolah menengah kejuruan (SMK) jika ingin diubah menjadi sekolah menengah vokasi bisa lebih mudah sesuai kebutuhan perkembangan. Demikian pula tidak adanya penyebutan madrasah, bukan berarti menghapus, tetapi hal tersebut diatur dalam peraturan yang lebih teknis.

Ketua Umum Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama Muhammad Ali Ramdhani menyambut semangat kemerdekaan dan fleksibilitas dalam RUU Sisdiknas. Namun, menurut dia, semangat ini perlu diwaspadai karena bisa membuka kerentanan baru terhadap pendidikan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, berlawanan dengan prinsip beragama yang moderat, serta memberi peluang kepada kelompok tertentu menjadi kekuatan baru bagi tumbuh suburnya radikalisme dan ekstremisme.

Ramdhani menyoroti pendidikan nasional perlu menguatkan well-being siswa. Penguatan fundamental untuk kesejahteraan individual dan sosial ini bisa dengan memperkuat literasi keagamaan agar peserta didik mampu mengatasi tekanan hidup dalam perkembangan dan perubahan yang cepat.

”Well-being ini harus jadi bagian kokoh dalam pendidikan, salah satunya dengan religious literacy,” kata Ramdhani.

IRMA TAMBUNAN

Seorang anak mencari kutu di rambut temannya di sela-sela kelas jauh Suku Batin Sembilan di wilayah Kelompang, Kabupaten Batanghari, Jambi, Jumat (26/11/2021). Pendidikan adaptif terus dikembangkan demi menjangkau anak-anak di pedalaman. Guru mengambil peran penting di dalamnya.

Pakar pendidikan Universitas Terbuka, Tian Belawati, mengatakan, di era digital ini perubahan berlangsung cepat sehingga butuh penyesuaian dalam waktu singkat. Perkembangan lanskap dunia kerja yang berubah, termasuk kebutuhan literasi lain dan keterampilan baru, untuk mendukung menjadi pembelajar sepanjang hayat atau pembelajar mandiri.

Menurut Tian, pandemi Covid-19 jadi momentum untuk membuka sistem pendidikan nasional menuju perubahan yang lebih baik. Misalnya, standar nasional pendidikan tinggi yang masih rigid, perlu dibuat fleksibel agar tidak menghambat inovasi dan responsif terhadap perkembangan sistem pembelajaran.

Tian menyebutkan, sistem pendidikan yang multimoda dan multijalur harus semakin bisa diterima dan dipilih tanpa hambatan dari aturan yang rigid atau akreditasi yang sulit. Demikian pula sistem pembelajaran yang luring, daring, atau campuran, tidak lagi dikotak-kotakkan karena aturan, tetapi ada kebebasan dan keleluasaan dari tiap institusi untuk memilih sesuai tujuan pendidikan.

Selain itu, jalur pendidikan harus bisa terintegrasi dan perpindahan jalur bisa diatur dengan syarat yang tidak rigid. ”Untuk poin-poin penting dan mendasar harus dikawal betul agar eksplisit di dalam RUU Sisdiknas. Di perguruan tinggi, untuk otonomi dan diferensiasi misi Tridarma Pendidikan harus jelas supaya memberi ruang untuk praksis pendidikan yang relevan dengan masa depan,” kata Tian.

Di era saat ini, penting juga memastikan akses digital bagi setiap orang selain akses pendidikan. Sebab, dengan akses digital yang berkualitas, peluang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tanpa batas dan berkualitas terbuka lebar di dunia maya. Siapa pun bisa belajar secara terjangkau.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim berdialog dengan mahasiswa dan dosen dari sejumlah kampus di Medan, Selasa (26/10/2021), di Universitas Sumatera Utara. Nadiem meminta agar program Merdeka Belajar Kampus Merdeka terus ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Danang Hidayatullah menekankan prinsip pendidikan nasional yang harus tetap sejalan dengan UUD dan Pancasila. Intervensi negara harus ada untuk memastikan sistem pendidikan nasional terwujud dan tiap warga negara mendapatkan pendidikan berkualitas.

Sebagai salah satu organisasi profesi guru, IGI mendorong komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru. Karena itu, pemerintah juga diminta bisa menjamin guru mendapatkan kesejahteraan dengan mengatur upah minimal guru. Demikian pula keterlibatan organisasi profesi guru dalam peningkatan kualitas guru semakin diberi ruang, berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga : RUU Sisdiknas Ditargetkan Selesai Tahun Depan

Pakar hukum dari Universitas Airlangga, Hadi Subhan, menambahkan, keterlibatan publik sejak dari perencanaan penyusunan RUU penting supaya produk hukum yang memayungi sisdiknas ini tidak hanya mengutamakan legalitas, tetapi juga legitimasinya diterima oleh masyarakat. Secara proses dan substansi, penyusunan RUU Sisdiknas dinilai sudah memenuhi syarat untuk merevisi UU Sisdiknas yang ada dengan mengintegrasikan tiga UU.