Dunia Pendidikan Dukung Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja

Pendidikan berkualitas dan relevan juga dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan anak-anak usia sekolah dan remaja. Hal ini jadi komitmen Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja.

KOMPAS/STEFANUS ATO

Para pelajar Sekolah Alam Prasasti, Kampung Piket Indah, Desa Sukatenang, Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bermain bersama di taman sekolah mereka pada Selasa (24/11/2020) siang.

JAKARTA, KOMPAS — Akses ke pendidikan berkualitas dan meningkatkan keterampilan para pelajar sesuai dengan tuntutan zaman jadi aksi penting untuk mewujudkan kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja. Hal ini memerlukan pembenahan iklim lingkungan belajar di satuan pendidikan sehingga aman, nyaman, dan berkualitas. Ini masih jadi tantangan pada sebagian besar sekolah yang memerlukan pembenahan serius.

Dukungan untuk kesejaheraan anak-anak Indonesia termuat dalam Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN PIJAR) yang ditetapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 yang diluncurkan bertepatan dengan Hari Kesehatan Dunia pada 7 April lalu.

Co-Founder Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) Novi Poespita Candra, Kamis (21/4/2022), mengatakan, kesejahteraan atau wellbeing siswa dalam pendidikan juga menjadi hal penting. Untuk itulah, pembelajaran harus berorientasi peserta didik.

”Sayangnya, pendidikan atau pembelajaran masih dengan mindset kurikulum, yakni menyampaikan materi dan metode mengajar yang tepat/pedagogi. Belum berfokus pada apa kebutuhan anak. Intinya, pendidikan kita belum membangun terciptanya budaya baru dalam pembelajaran,” kata Novi yang juga dosen di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kebijakan AN jadi langkah dimulainya perubahan untuk memperbaiki sistem pendidikan. Setelah isu seperti perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi mulai terbuka datanya di setiap sekolah melalui AN. (Nadiem Anwar Makarim)

Saat peluncuran RAN PIJAR pada Selasa (19/4), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menegaskan komitmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) untuk meningkatkan kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja melalui upaya pembenahan iklim lingkungan belajar. ”Kami mendukung sepenuhnya RAN PIJAR sebagai kelanjutan dari Rencana Aksi Nasional Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja yang telah dilaksanakan pada 2017 sampai 2019. Kita berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan murid-murid melalui upaya pembenahan iklim lingkungan belajar,” kata Nadiem.

Dari hasil survei lingkungan belajar di Asesmen Nasional (AN) 2021 yang diikuti sekitar 3,1 juta guru dan tenaga kependidikan serta 6,5 juta siswa SD,SMP, dan SMA/SMK sederajat di 259.000 satuan pendidikan, terungkap masih rendahnya kualitas pembelajaran yang diberikan guru/sekolah kepada siswa. Bahkan, terkait manajemen kelas hanya 2 persen yang baik, sedangkan di aktivasi kognitif, seperti pembelajaran yang interaktif dan sesuai kemampuan peserta didik, hanya 1 persen yang baik.

Terkait dengan sekolah aman yang dilihat dari potensi perundungan (bullying), sekitar 24,4 persen peserta didik berpotensi mengalami insiden perudungan di satuan pendidikan dalam satu tahun terakhir. Potensi insiden kekerasan seksual di sekolah juga memerlukan perhatian karena 22,4 persen siswa menjawab pernah mengalami adanya siswa lain/pendidik/orang dewasa lain menunjukkan bagian tubuh tertentu atau hal-hal seksual lain secara langsung ataupun tidak langsung (gambar, video di gawai, atau media sosial) dalam satu tahun terakhir.

Baca juga: Perguruan Tinggi Mulai Bentuk Satgas Kekerasan Seksual

Demikian pula iklim kebinekaan yang diukur dari sikap inklusif, komitmen kebangsaan, toleransi agama dan budaya, serta dukungan atas kesetaraan antarkelompok. Secara umum, kebinekaan belum membudaya, yakni sedang berkembang, bahkan ada 9 persen merah atau perlu ditingkatkan. Baru berkisar 32 persen yang tinggi/membudaya.

Jadi acuan

Nadiem menjelaskan, RAN PIJAR akan menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anak usia sekolah. ”Di bidang pendidikan, aksi nasional ini akan mendorong peningkatan akses ke pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan keterampilan para pelajar sesuai dengan tuntutan zaman,” ujar Nadiem.

Lewat kebijakan Merdeka Belajar, aksi nyata di pendidikan yang sudah dilakukan ialah penghapusan ujian nasional dan diganti dengan AN. Tidak hanya mengukur kompetensi akademik di literasi dan numerasi, AN juga mengukur karakter peserta didik dan kualitas lingkungan belajar sehingga analisis hasil belajar secara holistik menjadi dasar dalam mengidentifikasi akar permasalahan pendidikan Indonesia.

”Kebijakan AN jadi langkah dimulainya perubahan untuk memperbaiki sistem pendidikan. Setelah isu seperti perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi mulai terbuka datanya di setiap sekolah melalui AN,” kata Nadiem.

Baca juga: Siswa Indonesia Belum Kuasai Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi

Nadiem mendorong semua pemerintah daerah, dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga desa, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan rencana aksi peningkatan kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja. ”Terwujudkannya RAN PIJAR lewat pendidikan diyakini bisa berhasil dengan gerakan bersama mewujudkan cita-cita Merdeka Belajar.

KEMDIKBUDRISTEK

Peluncuran Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN PIJAR) yang ditetapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi (ke-5 dari kiri). Dukungan pendidikan berkualitas dan relevan juga dibutuhkan untuk mewujdukan kesejahteraan anak jadi komitmen Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim (ke-4 dari kiri).

Dukungan kesejahteraan anak melalui pendidikan juga dihadirkan lewat Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan PIP diberikan kepada peserta didik untuk pemenuhan berbagai kebutuhan, seperti membeli buku, alat tulis, seragam, dan perlengkapan sekolah, transportasi dari rumah ke sekolah, uang saku peserta didik, serta biaya kursus, praktik tambahan, dan magang.

Selain itu, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) guna mendorong perbaikan sistem pendataan pelajar disabilitas di Indonesia sehingga membantu proses pemberian dukungan dan bantuan bagi mereka. Pelajar yang memiliki KIA akan menjadi prioritas dalam program pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

”Kemendikbudristek terus berupaya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang jauh lebih inklusif dan akomodatif sehingga harapannya semua anak Indonesia bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas,” kata Nadiem.

Muhadjir berharap semua pimpinan daerah, kementerian terkait, juga lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga pelayanan sosial yang berkaitan dengan remaja dan usia sekolah ini bisa betul-betul saling bergandeng tangan, bekerja dengan penuh konsen, serta penuh kesungguhan untuk meningkatkan kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja. ”Agar cita-cita kita untuk membawa remaja kita yang kelak pada akhirnya akan memimpin bangsa Indonesia ini akan betul-betul berhasil seperti yang kita harapkan bersama,” ujar Muhadjir.