logo Kompas.id
Pendidikan & KebudayaanLSF Perkuat Gerakan Sensor...

LSF Perkuat Gerakan Sensor Mandiri

Publik didorong untuk menonton tayangan di televisi, bioskop, hingga platform digital sesuai kategori usia. Gerakan sensor mandiri pun bakal diperkuat.

Oleh
SEKAR GANDHAWANGI
· 3 menit baca
Beberapa remaja di sebuah bioskop di Jakarta.
DOKUMENTASI KELOMPOK SAKSI

Beberapa remaja di sebuah bioskop di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS – Lembaga Sensor Film atau LSF akan memperkuat gerakan sensor mandiri agar masyarakat menonton tayangan seusai klasifikasi usia. Ini dilakukan, antara lain, melalui dialog serta kerja sama dengan universitas dan pemerintah desa.

Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dicanangkan LSF sejak 2021. Wakil Ketua LSF Ervan Ismail mengatakan, ini merupakan gerakan literasi agar masyarakat dapat memilah dan memilih tontonan secara mandiri. Gerakan tersebut telah disosialisasikan ke sejumlah pihak, seperti organisasi masyarakat, sekolah perfilman, hingga perguruan tinggi.

“Sepanjang 2021, kami telah menandatangani MoU (nota kesepahaman) dengan 42 perguruan tinggi dan lembaga. Jumlahnya diharapkan bertambah tahun ini,” kata Ervan pada konferensi pers laporan kinerja LSF di Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Konferensi pers laporan kinerja Lembaga Sensor Film (LSF) di Jakarta, Selasa (22/3/2022).
KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Konferensi pers laporan kinerja Lembaga Sensor Film (LSF) di Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Menurutnya, kesadaran publik untuk melakukan sensor mandiri penting karena akses informasi kian terbuka. Munculnya platform digital memudahkan publik memilih dan mengonsumsi tayangan. Adanya pandemi Covid-19 juga mendorong masyarakat beralih ke platform digital.

Ketua Komisi III LSF Naswardi mengatakan, penonton dari kelompok rentan mesti dilindungi, utamanya anak-anak. Pendampingan orangtua penting agar anak mengonsumsi tayangan sesuai usianya. Klasifikasi usia yang dimaksud adalah semua umur (SU), remaja 13 tahun, dewasa 17 tahun atau lebih, dan dewasa 21 tahun atau lebih.

“Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka saksikan. Padahal, bisa jadi suatu tayangan mengandung kekerasan, pornografi, hingga perbuatan melanggar hukum. Tayangan yang tidak sesuai usia bisa menggangggu pertumbuhan dan perkembangan anak,” ucap Ketua Komisi III LSF Naswardi.

Pengunjung menunjukan tiket film yang akan ditonton di salah satu jaringan bioskop CGV di Jakarta, Kamis (16/9/2021). Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) kembali membuka operasional sejumlah bioskop di Jakarta pada masa PPKM level 3. Pembukaan bioskop ini tetap mensyaratkan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi diwajibkan untuk penapisan bagi para pengunjung. Hanya pengunjung yang sudah divaksin penuh yang dapat memasuki bioskop. Jumlah penonton bioskop dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Pengunjung menunjukan tiket film yang akan ditonton di salah satu jaringan bioskop CGV di Jakarta, Kamis (16/9/2021). Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) kembali membuka operasional sejumlah bioskop di Jakarta pada masa PPKM level 3. Pembukaan bioskop ini tetap mensyaratkan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi diwajibkan untuk penapisan bagi para pengunjung. Hanya pengunjung yang sudah divaksin penuh yang dapat memasuki bioskop. Jumlah penonton bioskop dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas.

Baca juga : Ketua LSF Rommy Fibri: Sensor Masih Diperlukan, Konsepnya Harus Berubah

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR, A Helmy Faishal Zaini mengatakan, LSF juga berperan untuk melakukan literasi media ke masyarakat. Peran keluarga juga mesti diperkuat sebagai pihak penyensor pertama di keluarga.

”Kita akan mencapai bonus demografi pada 2045. Penduduk usia produktif mencapai 70 persen sehingga kami mengharapkan generasi yang unggul, yang dibangun dan diedukasi baik lewat film maupun sumber lain,” ujarnya (Kompas, 2/9/2021).

Diperluas

Gerakan sensor mandiri kini diperluas hingga tingkat desa. Sepanjang 2021, LSF bekerja sama dengan pemerintah desa dan membentuk desa sensor mandiri (DSM). Ada tiga DSM, yaitu di Desa Tigaherang, Jawa Barat; Desa Manguharjo, Jawa Timur; serta Desa Candirejo, Jawa Tengah. DSM rencananya diperbanyak tahun ini.

Naswardi mengatakan, LSF mengadvokasi penduduk desa untuk membangun pemahaman tentang sensor mandiri. Ia menambahkan, gerakan sensor mandiri butuh kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas perfilman, rumah produksi, hingga pekerja televisi dan perfilman.

LSF juga merilis Panduan Film. Panduan ini menampilkan informasi soal film yang sudah, sedang, dan akan ditayangkan. Isinya antara lain tentang penggolongan usia dan kandungan film, seperti apa film mengandung unsur kekerasan atau tidak. Panduan ditujukan untuk film di bioskop, televisi, hingga jaringan informatika, terutama yang telah dan baru mendapat Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari LSF.

Bioskop Untuk Anak - Bioskop khusus untuk anak yang pertama di Indonesia dan Asia, hadir di Lippo Village, Tangerang, Jawa Barat, Kamis (10/3). Konsep dan desain baru dari bioskop junior ini adalah nonton, bermain, dan belajar. Bioskop ini dilengkapi pula dengan arena bermain untuk membidik pasar anak-anak usia 3-10 tahun.
KOMPAS/ALIF ICHWAN

Bioskop Untuk Anak - Bioskop khusus untuk anak yang pertama di Indonesia dan Asia, hadir di Lippo Village, Tangerang, Jawa Barat, Kamis (10/3). Konsep dan desain baru dari bioskop junior ini adalah nonton, bermain, dan belajar. Bioskop ini dilengkapi pula dengan arena bermain untuk membidik pasar anak-anak usia 3-10 tahun.

Baca juga : Menonton Sinema, Memaknai Indonesia

Materi sensor bertambah

Di sisi lain, menurut Laporan Kinerja LSF 2021, ada 40.640 judul materi sensor yang didaftarkan ke LSF sepanjang 2021. Sebanyak 40.638 judul diantaranya dinyatakan lulus sensor, sedangkan dua judul lainnya tidak lulus dan dikembalikan ke pemilik film. Jumlah materi sensor tahun 2021 lebih banyak dibanding 2020, yaitu 39.623 judul materi.

LSF juga memantau tayangan di televisi dan jaringan informatika. Bioskop tidak dipantau selama tidak beroperasi karena pandemi. Ada 7.597 temuan dari kegiatan itu, antara lain 2.602 tayangan tanpa melalui proses sensor, 2.793 film yang tidak mencantumkan STLS, 2.602 film yang ditayangkan berbeda dengan yang didaftarkan untuk disensor. Ada pula 149 film dengan STLS kedaluwarsa.

Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto mengatakan, pihaknya tidak menjatuhkan sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggar. Sebaliknya, LSF melakukan pendekatan edukasi dan kebudayaan agar pembuat film patuh dengan peraturan.

Baca juga : LSF Ajak Masyarakat Lakukan Sensor Mandiri

Editor:
Bagikan