Wapres Amin: UIII Mesti Dikelola Sesuai Standar Universitas Internasional
Universitas Islam Internasional Indonesia diharapkan dapat dikelola sesuai standar universitas internasional sehingga bisa menjadi kampus unggulan yang menggambarkan keunggulan Indonesia, yaitu Islam moderat.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·6 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan pembangunan dan proses belajar-mengajar di Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII diharapkan sesuai standar universitas internasional. UIII harus dapat menjadi pusat keunggulan peradaban Islam global sehingga peran Indonesia sebagai negara yang berhasil menerapkan Islam wasathiyah atau moderat dengan baik dapat terus digaungkan di mancanegara.
”Saya perlu mengingatkan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu pusat kajian peradaban Islam dunia, terutama tentang keberhasilan pelaksanaan Islam wasathiyah yang menjadi tren global saat ini. Oleh karena itu, prakarsa pembangunan UIII sejak awal dimaksudkan untuk menjadi pusat rujukan global pelaksanaan Islam wasathiyah,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memimpin rapat yang membahas status kemajuan pembangunan UIII sebagai salah satu proyek strategis nasional di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Rabu (2/3/2022).
Indonesia telah menjadi salah satu pusat kajian peradaban Islam dunia, terutama tentang keberhasilan pelaksanaan Islam wasathiyah yang menjadi tren global saat ini. Prakarsa pembangunan UIII sejak awal dimaksudkan untuk menjadi pusat rujukan global pelaksanaan Islam wasathiyah.
Hadir dalam rapat ini Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Subandi, serta Rektor UIII Komaruddin Hidayat.
Sementara itu, Wapres Amin didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan M Nasir.
Dalam rapat tersebut, Wapres Amin menyampaikan, UIII diharapkan dapat dikelola dan diselenggarakan sesuai standar dan norma universitas internasional yang memiliki keunggulan global. Hal ini mengingat status UIII adalah perguruan tinggi negeri-badan hukum (PTN-BH) dan dimaksudkan sebagai perguruan tinggi internasional.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, Wapres Amin menuturkan, UIII diharapkan menjadi kampus unggulan yang menggambarkan keunggulan Indonesia, yaitu Islam moderat yang sekarang ini dijadikan rujukan oleh dunia Islam. ”Bahkan, mereka datang ke sini dan ketemu saya, juga minta untuk mempelajari Islam Indonesia yang toleran, yang wasathiyah, yang moderat. Mereka juga ingin menjadikan model Islam Indonesia sebagai model Islam global,” kata Wapres Amin.
Wapres Amin juga menginginkan agar UIII dilengkapi dengan semacam sistem teknologi digital yang mumpuni. Mahasiswa pun diharapkan tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. ”Baik Timur Tengah maupun Eropa, Amerika, Kanada, dan juga sudah ada dari Filipina saya dengar, dari berbagai negara yang sudah masuk,” ujarnya.
Pengayaan kurikulum
Wapres Amin meminta empat program studi yang saat ini telah berjalan di UIII, yaitu Studi Islam, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Pendidikan, agar seluruhnya dapat dilanjutkan. Namun, ke depan, ia menilai diperlukan pengembangan kurikulum lain yang dapat menjadikan UIII sebagai pusat keunggulan (center of excellence) peradaban Islam secara global.
”Dalam pengembangan UIII ke depan, perlu ditindaklanjuti dengan pengayaan kurikulum dalam rangka membangun UIII sebagai lembaga pendidikan dan pusat kajian Islam yang berskala internasional,” kata Wapres Amin.
Dalam pengembangan UIII ke depan, perlu ditindaklanjuti dengan pengayaan kurikulum dalam rangka membangun UIII sebagai lembaga pendidikan dan pusat kajian Islam yang berskala internasional.
Terkait masalah teknis pembangunan, penyediaan anggaran, dan sarana penunjang proses belajar, Wapres menekankan seluruhnya perlu segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara dari sisi pembangunan fisik, Wapres menyarankan agar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat menjadi penanggung jawab pembangunan fisik UIII ke depan.
”Salah satu hal penting yang harus diputuskan adalah siapa penanggung jawab dan pelaksana pembangunan fisik selanjutnya. Mengingat UIII adalah PSN (proyek strategis nasional) dan membutuhkan percepatan, saya menyarankan agar Menteri PUPR dapat menjadi penanggung jawab dan pelaksana pembangunan fisik UIII selanjutnya,” ujar Wapres.
Wapres Amin mengharapkan agar dalam operasional sehari-hari, UIII harus dapat terus mengangkat keberhasilan pelaksanaan Islam wasathiyah di Indonesia dan menguatkan tren global tersebut untuk dapat diduplikasi di berbagai negara lain. ”UIII diharapkan dapat memberikan jawaban untuk memperluas dan menguatkan tren global tersebut sehingga dapat diterapkan di berbagai belahan dunia,” katanya.
Ketika dihubungi, Rektor UIII Komaruddin Hidayat menuturkan ada tiga keunggulan UIII. Pertama, mengenalkan Islam wasathiyah yang tumbuh di Indonesia dengan multi-pendekatan dan penjelasan yang akademis agar Indonesia menjadi kiblat baru studi Islam tingkat internasional. Kedua, ikut mengembangkan tradisi keilmuan Indonesia berkelas internasional dengan bermitra dengan berbagai perguruan tinggi yang ada, semisal universitas Islam negeri.
”Mereka bisa mengirimkan dosen-dosennya untuk ambil short course atau S-3. Ketiga, kami akan mendirikan pusat-pusat riset, baik di tingkat universitas maupun fakultas. Lebih dari itu, UIII juga terbuka bagi mahasiswa lintas agama,” kata Komaruddin.
Terkait sumber daya manusia unggul yang berkelas internasional, Komaruddin menjelaskan, banyak anak bangsa yang mengajar di luar negeri dan dalam negeri. ”Kalau mereka bisa direkrut di UIII dengan gaji dan fasilitas riset yang standar internasional, UIII pasti cepat naik ke jajaran kampus internasional,” ujarnya.
Pembangunan UIII
Sebelumnya, rilis Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR pada 12 Desember 2021 menyebutkan, pembangunan UIII ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian UIII pada 29 Juni 2016. Peletakan batu pertama (groundbreaking) dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Juni 2018.
UIII yang berlokasi di Kompleks RRI Cimanggis, Depok, Jawa Barat, dibangun di atas lahan seluas 142,5 hektar. Pembangunan UIII dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dikerjakan oleh Kementerian Agama dengan biaya Rp 714 miliar. Selanjutnya tahap kedua dikerjakan oleh Kementerian PUPR, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan total biaya Rp 411 miliar setelah adendum.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, pembangunan tahap kedua sudah rampung 100 persen konstruksinya dan saat ini dalam tahap perapian. ”Untuk selanjutnya agar disiapkan prosedur standar operasi (SOP) pemeliharaannya agar tetap terawat dengan baik setelah dilakukan serah terima kepada pengelola,” kata Diana saat itu.
Pembangunan UIII tahap kedua dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan lingkup pekerjaan meliputi pembangunan masjid kampus dua lantai seluas 5.200 meter persegi dengan kapasitas tampung 1.880 jamaah. Selanjutnya, pembangunan perpustakaan pusat delapan lantai seluas 16.556 meter persegi dengan kapasitas pengunjung 1.000 orang dikerjakan oleh kontraktor PT PP (Persero) dengan alokasi anggaran senilai Rp 279 miliar.
Berikutnya, pembangunan apartemen bagi mahasiswi blok I seluas 12.615 meter persegi yang terdiri atas delapan lantai dengan jumlah kamar 268 unit. Alokasi anggaran untuk pembangunan apartemen tersebut senilai Rp 132 miliar yang dikerjakan oleh kontraktor PT Hutama Karya (Persero).
Untuk selanjutnya, dikatakan Diana, atas usul Kementerian Agama, pembangunan tahap ketiga UIII kembali dilanjutkan oleh Kementerian PUPR yang terdiri dari pembangunan gedung fakultas B setinggi 4 lantai seluas 14.590 meter persegi, perumahan dosen sebanyak 10 unit, dan tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle (TPS3R) dengan nilai kontrak Rp 173 miliar.
”Saat ini pembangunan tahap ketiga konstruksinya masih 27,2 persen dan ditargetkan selesai akhir September 2022,” kata Diana.