Pandemi Covid-19 Hambat Pembangunan Manusia

Berbagai macam upaya pembangunan manusia dari sisi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan terhambat selama masa pandemi Covid-19. Meski demikian, aneka macam terobosan mesti terus dilakukan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga berjalan kaki di kawasan Pejagalan, Jakarta Utara, Senin (15/2/2021). Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir satu tahun berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan warga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penambahan jumlah penduduk miskin per September 2020 sebanyak 2,76 juta orang sehingga keseluruhan saat ini menjadi 27,55 juta orang.

JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 memicu anomali yang menghambat program pembangunan manusia di Indonesia, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan. Sejumlah langkah intervensi pun disiapkan untuk menggenjot pembangunan manusia.

”Ada refocusing dan penyesuaian anggaran yang diarahkan ke penanganan Covid-19. Akibatnya, program-program (pembangunan manusia) terdampak,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy pada acara Taklimat Bidang PMK Mewujudkan #SDMUnggul Indonesia Maju, di Jakarta, Rabu (29/12/2021).

Agenda ini dihadiri oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Hadir pula Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto; Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito; Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti; Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo; perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga; perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal, dan Transmigrasi; perwakilan Badan Kependudukan dan Perencanaan Nasional; serta perwakilan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Acara Taklimat Bidang PMK Mewujudkan #SDMUnggul Indonesia Maju di Jakarta, Rabu (29/12/2021). Acara ini dihadiri, antara lain, oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Pembangunan kualitas manusia Indonesia tampak dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM pada 2021 adalah 72,29 atau naik 0,35 poin dari IPM 2020. IPM dihitung, antara lain, dari umur panjang dan kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak.

Ada refocusing dan penyesuaian anggaran yang diarahkan ke penanganan Covid-19. Akibatnya, program-program (pembangunan manusia) terdampak.

Di sisi lain, jumlah penduduk miskin masih tergolong tinggi, yaitu 27,54 juta jiwa per Maret 2021. Dari angka itu, 10,87 juta jiwa di antaranya penduduk miskin ekstrem, yaitu yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan pangan, hunian, energi, kesehatan, pendidikan, akses komunikasi, dan akses transportasi.

Baca juga: Jaga Momentum untuk Dongkrak Kualitas Manusia

Menurut Muhadjir, strategi pembangunan manusia dan kebudayaan menggunakan pendekatan proses kehidupan manusia. Artinya, pembangunan mesti menyentuh seluruh fase dan aspek kehidupan manusia mulai dari janin, anak balita, remaja, dewasa, hingga warga lansia atau disebut Siklus PMK. Siklus itu juga mesti diperkuat sejumlah program lain, seperti bantuan sosial, penanggulangan bencana, dan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

”Program dukungan itu memperkuat dan mempercepat tercapainya target pembangunan bidang PMK,” kata Muhadjir.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Hunian semipermanen yang digunakan sebagai tempat tinggal warga di kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin (15/2/2021). Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir satu tahun berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan warga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penambahan jumlah penduduk miskin per September 2020 sebanyak 2,76 juta orang sehingga keseluruhan saat ini menjadi 27,55 juta orang.

Sulit dicapai

Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, ada sejumlah target RPJMN 2020-2024 bidang kesehatan yang sulit dicapai. Salah satu target itu ialah angka kematian ibu (AKI) sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup pada 2024. Sementara Survei Penduduk Antarsensus 2015 menunjukkan AKI di Indonesia 305 kasus per 100.000 kelahiran hidup.

Itu sebabnya Kemenkes akan mendistribusikan alat ultrasonografi (USG) ke puskesmas di seluruh Indonesia. Hingga kini ada sekitar 2.800 alat USG yang sudah didistribusikan.

Ibu hamil diminta memeriksakan diri minimal enam kali selama masa kehamilan. Ini dapat mendeteksi komplikasi kehamilan sejak dini. Ibu hamil kemudian akan dirujuk ke puskesmas hingga rumah sakit untuk ditangani. Upaya tersebut diharapkan bisa menurunkan AKI.

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Warga Desa Pranggong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mengantre di posyandu desa pada Jumat (10/12/2021). Desa Pranggong merupakan salah satu Kampung Germas (Gerakan Masyarakat Sehat) di Boyolali. Kampung Germas merupakan program pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat agar hidup sehat secara mandiri.

Target lain yang sulit dicapai, menurut Budi, ialah menurunkan prevalensi tengkes atau stunting menjadi 14 persen pada 2024. Kini, prevalensi tengkes 27,67 persen.

Untuk mengejar target, Kemenkes, antara lain, akan mendorong pemeriksaan bayi secara rutin untuk mendeteksi tengkes. Data hasil pemeriksaan tersebut juga akan didigitalisasi BKKBN terlibat dalam upaya-upaya tersebut.

Baca juga: Layanan USG Diperluas di Setiap Puskesmas

Imunisasi dasar anak usia 12-23 bulan juga terhambat karena semua fokus ke vaksinasi Covid-19. Budi mengatakan, ke depan, semua sistem informasi imunisasi akan dijadikan satu dengan sistem Covid-19. Imunisasi juga akan melibatkan klinik swasta, tidak hanya puskesmas.

”Sistem registrasi akan kami coba digitalisasi sehingga kelak puskesmas bisa melakukan geotagging, mana rumah yang belum melakukan imunisasi. Kami akan kerja sama dengan pihak dukcapil (kependudukan dan catatan sipil),” tutur Budi.

Sementara itu, penanganan Covid-19 juga terus digencarkan, terutama karena varian Omicron sudah terdeteksi di Indonesia. Percepatan surveilans genomik dilakukan dengan menambah 15 laboratorium di 2022. Hingga kini, Indonesia punya 12 laboratorium.

Cegah ”learning loss”

Pandemi juga berdampak ke pendidikan. Kemendikbudristek lalu menyiapkan Kurikulum Darurat. Siswa pengguna kurikulum tersebut mendapat capaian belajar yang lebih baik dibandingkan dengan pengguna Kurikulum 2013.

Ini berdasarkan survei pada 18.370 siswa kelas I-III SD di 612 sekolah di 20 kabupaten/kota pada April-Mei 2021. Skor numerasi pengguna Kurikulum Darurat 517, sementara Kurikulum 2013 sebesar 482. Skor literasi Kurikulum Darurat 570, sedangkan Kurikulum 2013 sebesar 532.

”Bila kenaikan hasil belajar itu direfleksikan ke proyeksi learning loss literasi dan numerasi, pengguna Kurikulum Darurat bisa mengurangi dampak pandemi sebesar 73 persen untuk literasi dan 86 persen untuk literasi,” kata Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pembelajaran tatap muka di SDN Satria Mekar 02, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: Ketimpangan Pembangunan Manusia Masih Terjadi

Mensos Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya menyiapkan sejumlah program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Beberapa di antaranya beasiswa vokasional dan pelatihan bidang kewirausahaan.